News
Thursday, 8 August 2013

Mantan Ketua MK Sebut Pencalonan Patrialis Langgar Aturan


JAKARTA (8 Agustus): Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashhidiqqie menyebut pencalonan Patrialis Akbar sebagai calon hakim MK melanggar aturan. Alasannya, tidak ada unsur partisipatif dalam pencalonan Patrialis.

"Di UU (UU MK Nomor 18 tahun 2011) tegas bahwa ini diatur oleh lembaga masing-masing, kalau diatur, maka tentu harus ada peraturan. Sampai sekarang belum ada peraturan. Tentu harusnya di Presiden ada Perpres, di MA ada Perma. Yang ada hanya di DPR itu masuk di tatib. Sehingga tidak ada dasar. Mestinya mencerminkan apa yang ditentukan UU," kata Jimly seusai menghadiri open house di Istana Presiden, Kamis (8/8).

 

Diingatkan, dalam UU MK disebutkan harus transparan dan harus partisipatif. Memang tergantung tafsir yang digunakan. "Tapi, kalau tidak ada aturan, sebaiknya harus diatur." Jimly secara tegas menyebut pencalonan Patrialis yang diajukan oleh Presiden SBY itu melanggar aturan. "Bau-baunya melanggar. Karena tidak transparan dan tidak partisipatif," kata Jimly.

 

Menurut Jimly, pada masa dirinya menjabat Hakim MK, UU MK belum disahkan, sehingga belum mengatur seperti saat ini untuk rekrutmen hakim MK. Meski menyebut ada pelanggaran, Jimly tidak bersikeras menolak pencalonan Patrialis dari Presiden tersebut.

 

Ia justru khawatir nantinya Patrialis tidak dipercaya oleh publik. "Karena aturan tidak ada, mau diapain, kita terima saja. Cuma yang kasihan pejabat yang dipilih, dia mengalami delegitimasi karena dipersoalkan orang hanya karena prosedur formal tidak terpenuhi, jadi tidak dipercaya," ingat Jimly lagi.*