News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Sunday, 10 May 2015

KPU tidak bisa Undurkan Pendaftaran Calon Pilkada

JAKARTA (10 Mei): Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan-tahapan Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2015. Berat bagi KPU merevisi tahapan pilkada yang sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengemukakan itu di Jakarta, Minggu (10/5). Dia menanggapi Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengusulkan agar jadwal pendaftaran peserta pilkada bisa diundurkan dari 22 Juli menjadi sekitar pertengahan Agustus. Menurut Hadar, jika jadwal waktu pendaftaran pencalonan kembali dimundurkan sesuai saran Kemendagri, maka pelaksanaan pilkada serentak bisa molor dari bulan Desember 2015. Padahal Undang-undang sudah mengatur bahwa pilkada serentak harus dilaksankan pada
Selengkapnya...

Sunday, 10 May 2015

LHK Siapkan Karantina Kakaktua Jambul Kuning

JAKARTA (10 Mei): Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan telah mempersiapkan karantina bagi burung Kakaktua Jambul Kuning di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Rencananya Kakaktua tersebut akan dikarantina selama 14 hingga 40 hari.

"Dikarantina agar Kakaktua tersebut tidak trauma dulu dari setelah mengalami serangkaian perlakuan buruk," ujarnya di Kementerian LHK, Jakarta,  Minggu (10/5). Setelah dikarantina , jelas politisi Partai NasDem itu, burung Kakaktua tersebut akan direhabilitasi di pusat rehabilitasi satwa di Gadog, Bogor, Jawa Barat yang diperkirakan memakan waktu lebih lebih dari dua bulan. Namun, jika memungkinkan akan langsung di bawa ke pusat rehabilitasi satwa di Seram, Maluku sebagai
Selengkapnya...

Sunday, 10 May 2015

Presiden Jokowi Bawa Era Baru di Papua

MERAUKE (10 Mei): Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo membawa era baru bagi Papua. Pemeritah lebih mengedepankan aspek kesejahteraan ketimbang keamanan.

Menko Polhukam mengemukakan itu di Merauke, Papua, Minggu (10/5) saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke provinsi paling timur itu. Selain Menko Polhukam, Presiden juga didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja serta Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Selama berada di Papua, Presiden Joko Widodo membuat sejumlah kebijakan baru seperti membebaskan lima tahanan politik, membebaskan wartawan asing memasuki Papua dan meresmikan
Selengkapnya...

Sunday, 10 May 2015

NasDem Gembira Pendekatan Kesejahteraan di Papua

JAKARTA (10 Mei): Presiden Joko Widodo mulai hari Minggu (10/5) ini membebaskan wartawan asing masuk ke wilayah Papua. Selain itu, Jokowi juga membebaskan sejumlah tahanan politik sekaligus menggelontorkan anggaran besar buat Papua.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem, Bachtiar Aly menilai hal itu merupakan kabar menggembirakan karena penyelesaian terhadap Papua kini lewat pendekatan politik dan kesejahteraan. "Satu langkah menggembirakan. Ini semangat rekonsiliasi, mengajak masyarakat Papua untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Ini positif," ujar Bachtiar, Minggu (10/5). Namun, menurut dia, hal positif itu jangan hanya sampai di situ. Dia berharap jangan sampai terjadi koordinasi
Selengkapnya...

Saturday, 9 May 2015

Jokowi Percepat Pembangunan di Papua

JAYAPURA (9 Mei): Pemerintah mengucurkan Rp6 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua. Dana tersebut untuk pembangunan jembatan dan jalan transpapua sepanjang 3985 kilometer sebesar Rp4,7 triliun, pengairan irigasi Rp600 miliar, sanitasi dan air minum Rp400 miliar serta untuk perumahan Rp300 miliar

Presiden Joko Widodo mengemukakan itu saat peletakan batu pertama dimulainya pembangunan jembatan layang Hamadi-Holtekam di Jayapura, Sabtu (9/5) yang menelan biaya Rp1,5 triliun. "Ini jumlah yang tidak sedikit. Kita harapkan nanti akan berimbas pada pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di Papua," ujarnya.  Menurut Presiden, khusus untuk jalan transpapua, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk menuntaskan proyek tersebut pada 2019. Ia mengakui, proyek tersebut masih
Selengkapnya...

Saturday, 9 May 2015

Tiga Menteri Teken MoU terkait Lahan

JAKARTA (9 Mei): Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, meneken MoU dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan untuk mengatasi masalah yang muncul terkait lahan transmigrasi.

"MoU ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan sengketa tanah," kata Marwan Jafar di Jakarta, Jumat (8/5). Menurut Marwan, MoU itu terkait penyelesaian persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan pada 354 lokasi di 24 provinsi. "Tumpang tindih peruntukkan pada 40 lokasi di 31 Kabupaten, penyelesaian hak pengelolaan transmigrasi di 260.982,88 Ha serta masih adanya tunggakan penyelesaian penerbitan sertifikat hak milik 340.940 bidang,” papar Menteri
Selengkapnya...

Saturday, 9 May 2015

Presiden Beri Grasi kepada 5 Tapol Papua

JAYAPURA (9 Mei): Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik (tapol) ketika berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (9/5) petang.

"Kita ingin menciptakan Papua sebagai tanah yang damai. Adapun sore ini saya memberikan grasi kepada lima orang, yaitu yang pertama kepada saudara Linus Hiluka yang dihukum 20 tahun penjara, Numbungga Telenggen dihukum seumur hidup, Apotnaholik Lokobal yang dihukum 20 tahun, Kimanus Wenda yang dihukum 20 tahun dan Yafrai Murib yang dihukum seumur hidup," kata Presiden Jokowi. Presiden menegaskan pemberian grasi itu merupakan langkah awal dari pembebasan tapol di
Selengkapnya...

Friday, 8 May 2015

Menkumham Nilai Revisi UU Pilkada tidak Mendasar

AMBON (8 Mei): Pemerintah tidak setuju dengan revisi UU Partai Politik dan UU Pilkada yang akan dilakukan DPR. Setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sikap serupa juga dikemukakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Menurut Menteri Yasonna di Ambon, Maluku, Jumat (8/5), revisi UU Partai Politik dan UU Pilkada sama sekali tidak mendesak. Justru yang dibutuhkan adalah mendorong agar dualisme kepengurusan partai politik yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar dan PPP segera ditempuh langkah islah sehingga bisa mengikuti pilkada. Rencana revisi kedua UU tersebut karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak memasukkan usul DPR ke dalam Peraturan KPU (PKPU) mengenai pengajuan calon kepala daerah dalam
Selengkapnya...

Friday, 8 May 2015

Rachmat Gobel tidak Pikirkan Reshuffle Kabinet

JAKARTA (8 Mei): Wacana reshuffle kabinet terus bergulir. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengaku tidak pernah memikirkan perombakan kabinet. Dia hanya ingin fokus bekerja.

"Mana saya tahu reshuffle. Kita nggak ikut-ikutan. Itu kan haknya Presiden, kita nggak tahu. Kita kan cuma anak buah," kata Rahmat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/5). Kabar tentang pergeseran posisi dan pergantian para menteri Kabinet Kerja terus bergulir. Namun Menteri Rahmat mengaku tidak tahu dengan kabar tersebut. Dia pun tidak pernah memikirkan hal itu. "Nggak tahu. Saya nggak pernah mikirin itu," tegas dia. Rahmat mengaku hanya fokus menjalankan
Selengkapnya...

Thursday, 7 May 2015

Siti Nurbaya Tegakkan Hukum Lingkungan

JAKARTA (7 Mei): Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menunjukkan tindakan tegasnya dalam penegakan hukum lingkungan dengan meninjau langsung bangunan yang diduga melanggar lingkungan.

Menteri Siti tidak lagi melakukan pembiaran terkait dengan aturan-aturan dan izin-izin yang melanggar yang justru diberikan aparat. Sebab, persoalan perusakan lingkungan dan hutan erat kaitannya dengan soal perizinan dan ketaatan. "Hari ini kami dari kementerian mendampingi Pemprov Jawa Barat melakukan penertiban bangunan-bangunan yang diduga melanggar aturan dan ketentuan di dalam topografi ataupun tata ruang," kata Siti dalam kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Kamis
Selengkapnya...

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
»