News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Tuesday, 19 August 2014

DPKTb Bukan Bentuk Kecurangan

JAKARTA (19 Agustus): Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai salah alamat adanya tuduhan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menyebutkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) termasuk dalam satu bentuk kecurangan.

"Kalau tidak bisa memverifikasi, itu tidak bisa dikatakan sebagai kecurangan," tutur Refly dalam acara Bincang Pagi Metro Tv di Studio Metro Tv, Jakarta Barat, Selasa (19/8). Refly mengatakan, verifikasi tersebut harus dilakukan terlebih dahulu oleh kubu Prabowo-Hatta. Salah satu caranya dengan membuktikan DPKTb yang dipermasalahkan itu memang memilih pasangan Jokowi-JK. "Dalam soal DPKTb itu kita tidak tahu juga jutaan itu memilih siapa. Di beberapa daerah, adanya DPKTb
Selengkapnya...

Tuesday, 19 August 2014

SBY Minta Semua Pihak Dukung Presiden Baru

JAKARTA (19 Agustus): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap semua pihak mendukung pemimpin baru dan pemerintahan mendatang agar secara bersama-sama dapat memajukan Republik Indonesia.

"Dukunglah pemimpin yang akan datang untuk memajukan bangsa ini," kata SBY dalam acara Silaturahim Presiden RI di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (18/8) malam. Dalam acara Silaturahim Presiden dihadiri antara lain Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Pasukan Kehormatan Taruna Akademi TNI dan Akpol, Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara. Selain itu juga dihadiri banyak warga yang menjadi Teladan Nasional serta Juri dan Pemenang Lomba Fotografi Indonesia
Selengkapnya...

Tuesday, 19 August 2014

MK Diyakini Tolak Gugatan Prabowo-Hatta

JAKARTA (19 Agustus): Tim kuasa hukum presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tentang hasil Pemilihan Umum Presiden 2014.

Tim Kuasa Hukum Jokowi-JK sebagai pihak terkait, Taufik Basari saat dihubungi dari Jakarta, Senin (18/8), mengatakan banyak dalil dari permohonan Prabowo-Hatta lemah tanpa didukung bukti maupun keterangan saksi. "Kami optimistis karena dari saksi-saksi yang diperdengarkan dan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang, banyak dalil pemohon tidak terbukti, tidak dibuktikan, dan tidak ada isinya," kata Taufik. Menurut Taufik, bahkan dari sidang yang telah digelar, banyak keterangan
Selengkapnya...

Tuesday, 19 August 2014

Duit Nazaruddin Mengalir ke Fahri Hamzah

JAKARTA (19 Agustus): Bertambah lagi nama orang yang menerima aliran dana dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/8) nama dua anggota DPR pun mencuat sebagai penerima aliran dana dari terpidana kasus korupsi tersebut.

Mereka adalah anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah (PKS) dan Ketua DPR Marzuki Alie (Demokrat). Nama kedua anggota parlemen tersebut muncul dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan proyek BUMN lainnya dengan terdakwa Anas Urbaningrum. Fakta persidangan tersebut terkuak dari kesaksian mantan Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group Yulianis. Menurut Yulianis,  Fahri Hamzah menerima aliran dana dari Nazaruddin sebagai uang muka untuk pembelian mobil. Munculnya nama
Selengkapnya...

Monday, 18 August 2014

Tim Transisi Tawarkan Lima Opsi Kabinet Jokowi

JAKARTA (18 Agustus): Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal melikuidasi sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada kementerian yang terkena peleburan. Ini diungkapkan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, di Jalan Situbondo, Jakarta, Senin (18/8).

"Kami sudah mengkaji masalah rasionalisasi ini. Sebisa mungkin akan ditempatkan di kementerian baru. Kemungkinan lain adalah memberikan kompensasi pensiun dini," ujar Andi. Ia menegaskan,  likuidasi PNS ini terjadi jika Jokowi-Kalla memilih opsi kedua.  Menurut Andi, bakal ada peleburan sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan digabung menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan. Kemudian, ada juga yang kementerian yang dipisah. Sebut
Selengkapnya...

Monday, 18 August 2014

Pengamanan MK Diperketat Empat Lapis

JAKARTA (18 Agustus): Polda Metro Jaya menerapkan sistem pengamanan empat lapis menjelang pembacaan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden di Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8) mendatang. Pengamanan tersebut melibatkan 21 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan itu di Jakarta, Senin (18/8). "Proses untuk pengamanan nanti pada sidang keputusan di MK kita lakukan seperti di KPU (Komisi Pemilihan Umum)," ujarnya. Pengamanan lapis pertama (ring satu) dilakukan di dalam ruang sidang MK, ring dua di gedung MK dan pelataran parkir. Sedangkan ring tiga berlaku dalam radius beberapa puluh meter mulai dari simpang empat Harmoni hingga patung kuda. Adapun ring empat berada beberapa ratus
Selengkapnya...

Monday, 18 August 2014

Amendemen UUD 1945 Konspirasi Internasional

JAKARTA (18 Agustus): Ketua Koalisi Nusantara Bersatu menilai pentingnya mengembalikan UUD 1945 pada posisi sebelum amendemen. Menurut dia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus kembali menjadi lembaga tertinggi di Republik Indonesia.

“Hati-hati saja. Misal pasca perselisihan gugatan pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi muncul polemik berkepanjangan, MPR tidak punya kewenangan untuk mengambilalih kepemimpinan. Yang bisa hanya presiden yang menjabat,” kata Emir Soendoro pada pidato Sarasehan Kebangsaan bertajuk "Pancasila Landasan Filosofis, Ideologis, dan Yuridis Konstitusi Repblik Indonesia", di kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (18/8). Ketua MPR Sidarto Danusubroto mengungkapkan, sila ke
Selengkapnya...

Monday, 18 August 2014

Senior Partai Ancam Demisionerkan DPP PPP

JAKARTA (18 Agustus): Perselisihan internal partai politik kian tajam pascapilpres yang menurut KPU dimenangi Jokowi-Jusuf Kalla. Salah satu parpol yang bergolak tersebut adalah PPP yang kini bergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta Rajasa.

Sejumlah elite PPP yang mengatasnamakan Forum Peduli PPP mengancam akan mendemisionerkan kepengurusan partai jika tidak secepatnya menggelar muktamar untuk memilih Ketua Umum PPP pengganti Suryadhaama Ali yang tersangkut korupsi dana haji. Anggota Majelis Syariah PPP,  Muhammad Rodja di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Senin (18/8) mengatakan sebagai senior  partai dia dan rekan-rekannya prihatin dengan PPP yang tidak bisa melaksanakan keputusan
Selengkapnya...

Monday, 18 August 2014

KPU Serahkan Bukti Sebanyak 21 Truk ke MK

JAKARTA (18 Agustus): Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyerahkan 21 truk bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadapi gugatan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, kata Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin.

"Kami bawa 21 truk alat bukti dari seluruh Indonesia. Padahal yang diminta oleh pemohon dalam berkas gugatannya hanya 48.000 TPS, tetapi kami buka hampir 478.000 TPS," kata Ali Nurdin seusai sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin (18/8) seperti dilaporkan Antaranews.com. Dia menguraikan alat bukti yang diserahkan antara lain berupa dokumen Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), Daftar Pemilih Tetap (DPT), formulir C-1,
Selengkapnya...

Monday, 18 August 2014

Putusan Sengketa Pilpres Ujian Integritas MK

JAKARTA (18 Agustus): Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) Presiden yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai Hendardi sebagai ujian tersendiri bagi MK. Ketua Setara Institute itu menilai integritas dan martabat MK dipertaruhkan dalam putusan perihal sengketa pilpres 2014.

"Pasca-skandal Akil Mochtar, MK terus berbenah diri. Martabat dan integritas MK akan diuji dengan putusan sengketa hasil pilpres ini," kata Hendardi saat jumpa pers di kantor Setara Institute Jl. Danau Gelinggang No. 62 Bendungan Hilir Jakarta, Senin, (18/8). Bagi Hendardi untuk memastikan integritas dan wibawa MK bukanlah hal yang sulit. Menurut dia, putusan MK semestinya tidak akan berbeda jauh dengan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan
Selengkapnya...

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
»