News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Wednesday, 8 April 2015

Polri Nilai Kasus Komjen BG tidak Penuhi Syarat

JAKARTA (8 April): Dokumen pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komjen Budi Gunawan dinilai tidak lengkap untuk memenuhi kriteria penetapan tersangka. Berkas yang awalnya diserahkan KPK ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pun akhirnya diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri, Kamis (3/4) pekan lalu.

"Itu hanya LHA (Laporan Hasil Analisis)  dan foto kopian. Bagaimana bisa menetapkan tersangka dengan itu?," kata Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Anton Charliyan di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/4). Pihak kepolisian, tambah Anton, akan melihat laik atau tidaknya dokumen-dokumen tersebut. Anton menjamin proses pemeriksaaan kelaikan dokumen tersebut berjalan terbuka. "Nanti buka-bukaan saja semua. Masa penyelidikan hanya begitu, tidak ada dokumen
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

Ketua KPK Abraham Samad Dilaporkan ke Bareskrim Polri

JAKARTA (26 Januari): Setelah Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Pradja, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan ke Bareskrim Polri. Abraham dilaporkan terkait dugaan menawarkan bantuan penanganan kasus Emir Moeis yang ditangani KPK. Bahkan Bambang telah menjadi tersangka.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes  Polri, Kombes Rikwanto mengungkapkan itu di Jakarta, Senin (26/1). Menurut Rikwanto, Abraham Samad dilaporkan M Yusuf Sahide, Direktur Eksekutif KPK Watch. Laporan ke Bareskrim Polri itu dilakukan sejak pekan lalu (Kamis,22/1), satu hari sebelum Bambang Widjojanto ditangkap Polri. Selain dugaan menawarkan bantuan untuk menangani kasus politikus PDIP Emir Moeis yang terjerat kasus suap pembangunan proyek PLTU Tarahan, Lampung, Abraham
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

Wantimpres Harap KPK, Polri Terhindar dari Kriminalisasi

JAKARTA (26 Januari): Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi, Senin (26/1) mendatangi KPK dan menemui pimpinan lembaga itu guna memberikan dukungan moril. Dia bermaksud agar KPK bisa terus menjaga marwah dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi lepas dari tudingan politisasi dan pelemahan yang diduga saat ini sedang berlangsung.

"Saya ke sini (Gedung KPK) atas inisiatif sendiri untuk memberikan dukungan kepada KPK. Intinya saya minta supaya KPK dan Polri bisa terhindar dari upaya pelemahan juga kriminalisasi," ujar mantan Ketua PBNU itu di Gedung KPK. Menurut dia, KPK dan Kepolisian harus menjaga sinergi dalam menjalankan tugas, tidak terganggu dengan masalah hukum dua tersangka yakni Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto maupun Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan. Sebelumnya KPK menetapkan Budi
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

Presiden tidak Akan Campuri Soal Hukum BW dan BG

JAKARTA (26 Januari): Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri substansi hukum yang membelit dua tersangka yakni Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dan Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan (BG).

Anggota Tim Independen yang dibentuk Presiden, Komjen Oegroseno mengemukakan itu di Jakarta, Senin (26/1). Tim Independen akan menelusuri penyebab kejadian kisruh antara KPK dan Polri.  “Kami akan mencari dan menelusuri fakta penyebab dan dari fakta itu menjadi pertimbangan untuk Presiden memutuskan konflik ini,’ jelasnya. Menurut mantan Wakil Kepala Polri itu, terkait dengan desakan agar dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap perkara Bambang
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

BW Ajukan Pemberhentian Sementara dari KPK

JAKARTA (26 Januari): Komisioner KPK Bambang Widjojanto mengajukan surat pemberhentian sementara sebagai anggota KPK, walaupun ia merasa kasus yang menjeratnya diada-adakan.

  "Saya meyakini kasus saya diada-adakan, direkayasa, faktanya fiktif. Kendati demikian, menurut pasal 32 ayat 2 UU 30/2002 tentang KPK, bilamana pimpinan KPK dinyatakan tersangka dia diberhentikan sementara," kata Bambang di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/1). Wakil Ketua KPK itu menjelaskan, surat itu sudah disampaikan kepada pimpinan KPK lainnya. Ketua KPK Abraham Samad Cs, kata dia, sedang merapatkan permintaan pemberhentian
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

Perppu Impunitas Timbulkan Kecemburuan

JAKARTA (26 Januari): Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-undang (Perppu) Impunitas pimpinan KPK seperti yang dimintakan pimpinan KPK dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan institusi penegak hukum lain. Selain itu, akan berbahaya apabila institusi penegak hukum diberikan kekebalan hukum.

“Kalau misalnya lembaga-lembaga penegakan hukum itu diberikan impunitas, itu bahaya karena lembaga penegakan hukum pidana itu adalah lembaga yang diberikan otoritas untuk mencakup hak fundamental yang dimiliki oleh warga negara,” kata Irman dalam Bincang Pagi Metro TV, Senin (26/1). Karena itu, sebelum mengeluarkan perppu tersebut, Presiden harus berpikir tenang dan jernih untuk menciptakan sebuah sistem baru tersebut. Menurut Irman, jika lembaga penegak hukum diberikan
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

Fadli Zon Nilai Tepat Presiden Bentuk Tim Independen

JAKARTA (26 Januari): Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra) menilai langkah Presiden Joko Widodo membentuk tim independen pencari fakta untuk menengahi permasalahan antara KPK-Polri sebagai langkah yang tepat.

“Sudah tepat. Artinya Presiden mengambil langkah untuk meminta pendapat dari para pakar hukum dan kemudian membentuk satu tim independen,” kata dia di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1). Dia menambahkan tim harus bekerja dengan cepat karena dalam proses hukum ada jangka waktunya. Semua pihak menurutnya harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak mengintervensi. “ Harus ada limit waktunya sampai kapan. Proses hukum kan sudah berjalan, yang paling
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

SP3 untuk BW tak Bisa Begitu Saja

JAKARTA (26 Januari): Polisi tidak bisa begitu saja mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan (SP3) terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pemberian SP3 itu harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Pernegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Gerindra) di Jakarta Senin (26/1). Dia mengemukakan itu berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap Bambang Widjojanto (BW) oleh kepolisian. Bareskrim Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka kasus sumpah palsu dalam pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010. "Tidak bisa karena ada desakan kemudian harus ada SP3. Hukum kita itu kalau ada kesalahan ya dihukum. Kalau dia tidak bersalah ya harus
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

Minta TNI Jaga KPK, Bisa Perluas Konflik

JAKARTA (26 Januari): Langkah Ketua KPK Abraham Samad meminta pengamanan kepada TNI di saat peristiwa adanya konflik KPK-Polri dinilai sebagai bentuk inferioritas yang berlebihan.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, melibatkan TNI dalam pusaran konflik antara KPK dan Polri justru berpotensi memperluas konflik serta menegasikan apa yang ditegaskan Presiden agar penyelesaian masalah antara KPK dan Polri tetap dalam kerangka hukum. Selain itu, kata Muradi, Minggu (25/1), permintaan pengamanan KPK kepada TNI sebagai bentuk ketidakpercayaan antarinstitusi penegak hukum itu. Dampak dari saling ketidakpercayaan antara
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

Presiden Tegaskan Jangan Ada Kriminalisasi

JAKARTA (26 Januari): Presiden Joko Widodo kembali meminta KPK dan Polri agar membuat terang-benderang perkara hukum yang membelit personel mereka tanpa ada kriminalisasi. Untuk menyelesaikan kisruh di dua lembaga penegak hukum itu, Presiden akan membentuk tim independen.

Dalam jumpa pers di Istana Negara, Minggu (25/1) malam, Presiden menegaskan proses hukum Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK mesti transparan dan objektif. Begitu juga perkara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang dijadikan tersangka oleh Polri dalam kasus kesaksian palsu. “Kita sepakat, KPK dan Polri menjaga kewibawaan institusi penegak hukum, juga institusi penegak hukum yang lain, seperti kejaksaan dan MA. Jangan ada
Selengkapnya...

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
»