News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Tuesday, 8 April 2014

KPK Ajak Pilih Caleg Jujur

JAKARTA (8 April):- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) serta calon presiden dan wakil presiden yang jujur saat pemilihan umum.

  "KPK mengajak masyarakat untuk memilih wakilnya yang memiliki rekam jejak dan latar belakang jujur, antikorupsi serta berintegritas," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Selasa (8/4).   KPK memasang baliho raksasa berukuran 22 x 22 meter berisi imbauan tersebut di sisi utara gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Federasi Panjat Tebing Indonesia membantu memasang baliho itu. "Untuk memberantas dan mencegah korupsi KPK tidak dapat berjalan sendirian. KPK
Selengkapnya...

Tuesday, 8 April 2014

NasDem Protes Penggunaan Surat Keterangan Domisili

PARE PARE (8 April): Sejumlah caleg Partai NasDem Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa (8/4) mendatangi KPU Kota Parepare memprotes surat edaran KPU Kota Parepare kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang isinya membolehkan penggunaan surat keterangan domisili sebagai pengganti C-6.

  Suasana sempat memanas karena para caleg NasDem menilai KPU Kota Parepare sepihak mengambil keputusan tanpa melibatkan partai politik. Selain itu surat edaran tersebut tidak dibagikan kepada semua parpol peserta pemilu.   Partai NasDem khawatir jika pemilih bisa menggunakan surat keterangan domisili maka kemungkinan terjadi kecurangan dengan melakukan mobilisasi massa ke tempat pemungutan suara (TPS).   Ketua KPU Parepare Nur Nahdiyah mengatakan keputusan untuk
Selengkapnya...

Tuesday, 8 April 2014

KPK Peringatkan Bansos di Kemendikbud

JAKARTA (8 April): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindak tegas jika pencairan dana bantuan sosial (bansos) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diketahui untuk kepentingan politik seperti pemilu legislatif dan pemilu presiden.

  Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengemukakan itu di Jakarta,Selasa (8/4). Sebelumnya KPK telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar dana bansos untuk  kementerian sebesar Rp91,8 triliun ditahan sementara untuk dilakukan kajian kembali. Namun usul itu ditolak Kemendikbud.    “Kenapa bansos kami minta dihentikan, ditunda atau kaji ulang, karena berpotensi digunakan untuk kepentingan politik uang (pemilu). Kita sudah deteksi dan rekomendasi
Selengkapnya...

Tuesday, 8 April 2014

Surat Suara tidak Terpakai Diberi Tanda Silang

JAKARTA (8 April): Seluruh lapisan masyarakat terutama para saksi di tempat pemungutan suara (TPS) perlu lebih memahami bahwa surat suara sisa yang tidak terpakai disetiap TPS, harus diberi tanda silang atau cross, termasuk surat suara cadangan.

  "Enggak apa-apa. Surat suara itu kan hanya cadangan. Prosedur kami, kalau itu nanti sudah selesai dihitung, surat suara yang tidak terpakai akan kita silang," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Gedung KPU, Selasa (8/4).   Hadar menjelaskan mekanisme dalam pelaksanan pemilu nanti akan dipisahkan antara surat suara yang terpakai dengan surat suara yang tidak terpakai, kemudian pemberian tanda silang akan dilakukan pada bagian depan dan belakang surat suara, agar surat suara
Selengkapnya...

Tuesday, 8 April 2014

Pendukung NasDem Gelar Dzikir

BINJAI (8 April): Satu hari menjelang pemungutan suara, simpatisan dan pendukung Partai NasDem di Binjai, Sumatera Utara menggelar dzikir dan doa bersama untuk kemenangan Partai NasDem dalam Pemilu, 9 April.

Sekitar tiga ribu warga simpatisan Partai NasDem mengikuti dzikir dan doa bersama yang dilakukan di Ladang Durian, Jalan Percukaian, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumut, Selasa (8/4). Dzikir dan doa bersama itu dilakukan kaum ibu Kota Binjai. Mereka berharap Partai NasDem memenangkan Pemilu 9 April besok. Sebelum melakukan dzikir dan doa bersama, ibu-ibu itu melakukan sholat bersama. Warga berharap Partai NasDem sebagai satu-satunya partai yang mengusung tema perubahan dapat
Selengkapnya...

Tuesday, 8 April 2014

Beras Raskin Berisi Stiker Caleg Demokrat

GORONTALO (8 April): Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) dimanfaatkan sebagai materi kampanye. Kepala Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, membagikan raskin berisi stiker salah seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrat.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, Siti Haslina Said mengatakan di Gorontalo Senin (7/4) saat ini adalah masa tenang setelah pelaksanaan kampanye berakhir pada Sabtu (5/4). Sehingga, kata Siti, tidak ada lagi kegiatan yang terkait dengan kampanye dari setiap caleg dari semua partai politik (Parpol) maupun perseorangan. "Di Desa Bubeya ini kepala desanya membagikan raskin dan di dalamnya terdapat stiker caleg yang merupakan istrinya sendiri,"
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

Anas Akui Serang SBY, bukan Demokrat

JAKARTA (7 April): Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan bahwa dia tidak pernah menyerang Partai Demokrat. Tidak ada rumusan kamus hidupnya menyerang Demokrat karena pernah menjadi ketua umum partai itu dan banyak sahabatnya sedang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif melalui partai tersebut.

  “Kalau soal dana Pilpres 2009 terkait nyapres SBY, iya benar (menyerang). Jadi kalau dibilang saya menyerang Pak SBY saya bilang memang iya. Itu hanya untuk memberikan respons apa yang saya alami dari sikap dan tindakan SBY,” kata Anas di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/4). Anas yang berstatus tersangka datang ke KPK karena KPK memperpanjang masa penahanan Anas untuk 30 hari ke depan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi proyek Hambalang dan
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

Adhi Karya Cairkan Rp40 M untuk Dapatkan Hambalang

JAKARTA (7 April): Mantan Manajer Pemasaran PT Adhi Karya Arif Taufikurahman mengaku perusahaannya pernah menggelontorkan dana hingga Rp40 miliar untuk mendapatkan proyek Hambalang. Dana itu tercatat dalam keuangan PT Adhi Karya.

Namun, saat bersaksi untuk terdakwa Andi Mallarangeng, Arif mengaku tidak tahu pasti rincian pengeluaran PT Adhi Karya hingga Rp40 miliar terkait proyek Hambalang di Sentul, Bogor. "Dari data keuangan total itu sekitar Rp40-an miliar," kata Arif di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/4). Jaksa penuntut Supardi pun membeberkan isi BAP milik Arif yang menyebutkan bahwa ada catatan distribusi marketing fee dari PT Adhi Karya ke sejumlah pihak seperti ke PT Wika sekitar Rp600
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

Golkar Desak Bawaslu Minta Klarifikasi Presiden

JAKARTA (7 April): Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus memiliki kemauan kuat untuk meminta klarifikasi langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merangkap Ketua Umum Partai Demokrat serta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengenai dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye Partai Demokrat oleh SBY.

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengemukakan itu Senin (7/4) menanggapi panggilan Bawaslu terhadap SBY dan Sudi. Meski yang dipanggil adalah SBY dan Sudi, Bawaslu mengaku pada Sabtu (5/4) sudah datang ke Bawaslu adalah pejabat Partai Demokrat mewakili SBY. Selain itu ada pada Jumat (4/4) pejabat Kementerian Sekretaris Negara telah mengutus perwakilannya memenuhi panggilan Bawaslu. Dengan demikian baik Partai Demokrat maupun Sekretariat Negara merasa tidak perlu SBY
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

Caleg Baru Lebih Diminati

SEMARANG (7 April): Calon anggota legislatif (caleg) baru lebih berpeluang meraih suara terbanyak pada Pemilu 9 April 2014 jika dibandingkan dengan caleg petahana, kata pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Utomo.

  “Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, masyarakat yang memiliki hak pilih cenderung meninggalkan caleg incumbent (petahana) yang dianggap tidak jujur sehingga memberi kesempatan bagi caleg baru untuk bisa mengalahkan mereka dalam mendapatkan dukungan dari para pemilih,“ katanya di Semarang, Minggu (6/4). Menurut Susilo yang juga menjabat Direktur Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak) FISIP Undip tersebut, hal itu disebabkan para caleg
Selengkapnya...

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
»