News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Tuesday, 7 October 2014

Voting akan Cederai Marwah MPR

JAKARTA (7 Oktober): Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, mengatakan, apabila pimpinan MPR dihasilkan melalui voting maka akan mencederai marwah MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat.

"Sesuai namanya, tentu kami menginginkan dalam proses pemilihan tersebut harus dikedepankan yang namanya musyawarah," kata Irman di Jakarta, Senin (7/10). Menurut Irman, pemilihan pimpinan MPR berbeda dengan proses di DPR maupun DPD yang tidak terasa nuansa musyawarahnya. "DPR dan DPD itu berbeda karena pemilihannya secara langsung sedangkan MPR berdasarkan musyawarah dan mufakat," katanya seperti dilaporkan Antaranews.com. Ia juga menyatakan, pihaknya sudah
Selengkapnya...

Tuesday, 7 October 2014

DPD Usung Oesman Sapta Jadi Pimpinan MPR

JAKARTA (7 Oktober): Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusung Oesman Sapta Odang sebagai wakil DPD untuk menjadi pimpinan MPR periode 2014-2019.

Dalam voting yang dilakukan DPD Senin (6/10), Oesman Sapta yang merupakan anggota DPD dari Kalimantan Barat memperoleh 67 suara dari 122 suara. "Dalam sidang paripurna MPR, akan kita bawa satu nama untuk mewakili DPR adalah Oesman Sapta," kata pimpinan rapat paripurna DPD, Bambang Sadono seusai penghitungan suara, di Gedung DPD, Jakarta. "Kita akan prioritaskan agar Oesman Sapta adalah pimpinan MPR," tambah Bambang. Menanggapi kemenangannya, Oesman Sapta, mengaku
Selengkapnya...

Monday, 6 October 2014

DPRD DKI Terima Pengunduran Diri Jokowi dari Gubernur

JAKARTA (6 Oktober): Prosesi pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta berjalan mulus. Semua fraksi DPRD DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung Senin (6/10).

  Sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan persetujuan tersebut dengan beberapa catatan. Partai Gerindra menyatakan menyetujui pengunduran diri dan pemberhentian Jokowi sebagai gubernur dengan catatan ke depan ada peraturan yang lebih rinci tentang periode jabatan gubernur. Abdul Ghoni (Gerindra), berharap selanjutnya gubernur tidak lagi meninggalkan jabatannya untuk mencalonkan diri menjadi presiden. "Kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka
Selengkapnya...

Monday, 6 October 2014

Tersangka Bonaran Situmeang Akui Bertemu Akbar Tanjung

JAKARTA (6 Oktober): Bupati Bonaran Situmeang, tersangka suap sengketa Pilkada Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, di Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku sempat bertemu Akbar Tanjung. Namun, dia menampik diperintah Akbar untuk menyuap Akil Mochtar.

"Saya tidak pernah ketemu Akil Mochtar, kalau Akbar Tanjung saya pernah," ujar Bonaran sebelum ditahan di Gedung KPK di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (6/10). Pengakuan serupa pernah diutarakan Bonaran saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka (sekarang terdakwa) Akil Mochtar. Bonaran mengakui, bertemu Akbar Tanjung di Akbar Institute, Pancoran pada 2011. Saat itu, Bonaran menyebut, Syukran Djamilan Tanjung yang tak lain wakil dia di Pemerintah
Selengkapnya...

Monday, 6 October 2014

Paripurna Pemilihan Pimpinan MPR Ditunda Besok

JAKARTA (6 Oktober): Rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR yang dijadwalkan Senin (6/10) ini ditunda hingga Selasa (7/10) besok. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta waktu untuk menentukan satu dari sembilan calon yang diajukan.

"DPD minta waktu untuk memutuskan satu calon yang masuk ke dalam dua paket. Mereka butuh waktu musyawarah, supaya calon itu nanti bisa diusulkan dalam dua paket kalau nanti voting," ujar politikus PDIP Aria Bima seusai mengikuti rapat konsultasi tatib pemilihan pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/10). Partai Golkar, Gerindra dan Demokrat meminta paripurna dilaksanakan malam ini. Namun PKS dan beberapa partai lainnya setuju memberi waktu seluas mungkin
Selengkapnya...

Monday, 6 October 2014

PPP Kecewa tak Masuk Paket Pimpinan MPR

JAKARTA (6 Oktober): Walau menjadi partai gelombang pertama mendukung Prabowo Subianto sebagai capres kemudian bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) ternyata PPP tidak mendapat satu pun posisi strategis baik dalam pimpinan DPR maupun dalam paket pimpinan MPR. Akhirnya PPP mengaku kecewa.

Ketua DPP PPP Arwani Thomafi mengaku partainya sudah menyiapkan nama untuk diajukan sebagai pimpinan MPR. Namun, justru tidak masuk dalam paket. Fraksi PPP sejauh ini belum mendapat penjelasan dari beberapa petinggi partai, sekjen, dan ketum. Mereka belum tahu paket dari KMP seperti apa. "Di sisi lain, kebersamaan PPP tidak terbantahkan. Ketika PPP tidak dimasukkan pimpinan MPR, kecewa. Di DPR kami sudah mengalah memberikan porsi kepada Demokrat. Kalau kemudian ini terulang pada
Selengkapnya...

Monday, 6 October 2014

Kegaduhan DPR Membuat Ekonomi tidak Karuan

JAKARTA (6 Oktober): Kegaduhan politik yang tercipta dari penguasaan parlemen yang tak harmonis dengan penguasaan eksekutif membuat ekonomi terkena imbasnya. Pengusaha dan investor khawatir, mereka ogah menanamkan investasinya karena kondisi ekonomi dan politik tak menentu. Akibatnya iklim dunia usaha menjadi tak karuan.

Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Natsir Mansyur mengaku prihatin akan kondisi seperti ini. Ditambah pertumbuhan ekonomi yang rerata per tahun masih dibawah 5,6% dalam 10 tahun belakangan ini membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin sengsara. "Bukan hanya itu, beban ekonomi yang masih menghambat selama 10 tahun dan belum terselesaikan seperti impor pangan, bahan baku industri manufaktur, impor migas, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), penyebaran industri yang
Selengkapnya...

Monday, 6 October 2014

DPD Dorong Pimpinan MPR tidak Divoting

JAKARTA (6 Oktober): Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong agar pemilihan pimpinan MPR dilakukan tidak melalui mekanisme voting melainkan dengan musyawarah untuk mufakat.

"Kami akan berupaya keras agar pemilihan pimpinan MPR dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, bukan melalui suara terbanyak," kata Ketua DPD, Irman Gusman di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/10). Irman mengatakan DPD sejak awal tidak ingin pimpinan MPR dihasilkan melalui pemungutan suara karena akan mencederai marwah MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat. Dia mencontohkan pemilihan pimpinan MPR sejak era Amien Rais hingga Taufik Kiemas, terpilih melalui musyawarah
Selengkapnya...

Monday, 6 October 2014

Surya Paloh Sebut Jokowi Tokoh Antitesis

SURAKARTA (6 Oktober): Buku bertitel ‘Jokowi Catatan dan Persepsi’ yang diluncurkan di Pendopo Gede Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu (4/10) malam berlangsung luar biasa meriah dan penuh dengan komentar bernada kagum.

Buku itu menjadi istimewa karena berisi fragmen perjalanan Joko Widodo (Jokowi), mulai pencalonannya sebagai presiden yang diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, lalu ditetapkan KPU ,sebagai Presiden hingga dikuatkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Buku luks setebal 388 halaman itu ditulis 26 tokoh seperti Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, dan selebritas Sys NS. Surya Paloh yang
Selengkapnya...

Monday, 6 October 2014

Tirani DPR Berhadapan dengan Rakyat

JAKARTA (6 Oktober): Koalisi Indonesia Hebat perlu segera melibatkan rakyat untuk melawan tirani parlemen.

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan langkah itu harus segera diambil koalisi tersebut saat ini setelah Koalisi Merah Putih menyapu bersih kursi pimpinan DPR. “Faktanya, Koalisi Merah Putih di parlemen menyapu bersih pimpinan DPR dan mungkin pula pimpinan MPR melalui praktik tirani mayoritas. Namun ini bukan dead end (jalan buntu) bagi politikus-politikus Koalisi Indonesia Hebat,” kata Eva dalam pesan pendeknya, Minggu (5/10). Menurut Eva, respons negatif dari
Selengkapnya...

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
»