News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Thursday, 13 November 2014

Jokowi Minta PBB Berperan Wujudkan Palestina Merdeka

MYANMAR (13 November): Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran yang lebih nyata bagi terwujudnya negara Palestina yang berdaulat.

Foto: Antaranews.com "Kita menyampaikan mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan kita mengharapkan peran PBB lebih nyata, lebih kongkrit, dan rill," kata Presiden Jokowi seusai pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis, (13/11). Presiden Jokowi menerima Ban Ki-moon selama lebih kurang 30 menit di sela-sela menghadiri rangkaian Pertemuan Puncak (KTT) Asia Timur (EAS). Sebelumnya Presiden Jokowi beberapa kali telah menyatakan
Selengkapnya...

Thursday, 13 November 2014

Jokowi Berbahasa Indonesia di KTT ASEAN dan APEC

MYANMAR (13 November): Presiden Joko Widodo selalu menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, 12-13 November 2014.

  Dalam rangkaian KTT APEC di Beijing, Tiongkok, pada 10-11 November 2014, Presiden Joko Widodo juga selalu berpidato dalam Bahasa Indonesia kecuali saat CEO Summit. Presiden Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi menggunakan Bahasa Inggris dalam presentasinya untuk manjelaskan dan menarik minat para investor asing yang hadir dalam ajang CEO Summit itu. Di luar itu, lapor Antaranews.com, Presiden Jokowi selalu berbahasa Indonesia pada setiap forum internasional dengan membawa
Selengkapnya...

Thursday, 13 November 2014

Rapat Paripurna DPR Batal, KMP-KIH belum Klop

JAKARTA (13 November): Rapat paripurna DPR yang semestinya mengakhiri dua kubu di DPR, batal dilaksanakan hari Kamis (13/11) ini. Pasalnya, masih ada hal yang belum beres dan kedua kubu yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus menggelar perundingan.

"Teknis pelaksanaan belum klop. Jadi belum bisa dibawa ke paripurna sekarang," ujar Sekretaris Fraksi PDIP DPR, TB Hasanuddin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/11). Hasanuddin menjelaskan, ada beberapa pasal di UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang tidak cocok dengan sistem presidensial ingin direvisi. KIH, sambung dia, tidak ingin menitik beratkan hanya merevisi bagian jumlah komposisi pimpinan untuk alat kelengkapan dewan (AKD). Pihaknya menambahkan beberapa hari
Selengkapnya...

Thursday, 13 November 2014

DPRD DKI Salah Kaprah Soal Pelantikan Ahok

JAKARTA (13 November): Sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dinilai salah kaprah soal aturan pelantikan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo.

Salah kaprah terebut ditinjau dari sikap mereka yang menolak pelantikan Ahok, pelantikan dengan persetujuan DPRD sampai pemilihan Gubernur DKI yang baru. Penilaian tersebut dikemukakan pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam acara Bincang Pagi Metro TV, Jakarta, Kamis (13/11). "Pada kasus Ahok ini, DPRD DKI salah kaprah, karena mereka menyamakan dengan pengunduran diri, pemberhentian atau diberhentikan.  Saya coba pelajari Perpp Nomor 1 tahun 2014. Tidak ada mekanisme
Selengkapnya...

Thursday, 13 November 2014

Kasus Bank Century Puncak Peristiwa Politik

JAKARTA (13 November): Mantan Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan hak angket kasus Bank Century merupakan puncak peristiwa politik terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

"Setelah reformasi, tidak ada lagi peristiwa besar yang melebihi kasus Century. Tim Sembilan seperti menjadi selebriti, memenuhi pemberitaan," kata Pramono saat membuka acara peluncuran buku "Tim Sembilan Membongkar Kasus Century" di Senayan Jakarta, Rabu (12/11). Buku "Tim Sembilan Membongkar Kasus Century" tersebut ditulis oleh wartawan Monang Sinaga. Hadir dalam acara peluncuran itu beberapa anggota Tim Sembilan, di antaranya Lily Wahid,  Bambang
Selengkapnya...

Thursday, 13 November 2014

Jangan Politisasi Nomor Telepon Alternatif Menteri

JAKARTA (13 November): Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengharapkan agar tidak mempolitisasi saran Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk mengganti atau memiliki nomor telepon genggam alternatif.

"Saran tersebut semangatnya untuk memperlancar komunikasi bukan untuk menghindar dari publik, terlebih lagi hal itu bentuknya bukan instruksi. Jadi presiden juga terbuka untuk opsi lainnya," kata Ferry di Jakarta, Rabu (12/11). Ferry menjelaskan saran tersebut muncul terkait dengan tersebarnya nomor telepon selular para menteri beberapa waktu lalu. Akibatnya banyak telepon genggam pejabat negara itu mengalami gangguan karena terlalu banyak menerima panggilan dan pesan
Selengkapnya...

Wednesday, 12 November 2014

SBY Diminta Ungkap Skandal Bank Century

JAKARTA (12 November): Presiden Ke- 6 Susilo Bambang Yudhoyono diminta mengungkapkan persoalan sebenarnya terkait pemberian dana talangan sebesar Rp6,7 triliun ke Bank Century yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Permintaan tersebut diungkapkan mantan anggota Tim Sembilan Skandal Century Akbar Faizal di Jakarta Rabu (12/11). Akbar yakin SBY tahu persis di balik skandal tersebut. "Tidak ada alasan bagi beliau (SBY) untuk mengatakan tidak tahu. Ketika beliau berpidato di Istana Negara menanggapi hasil Pansus Century dan mengatakan 'Saya tidak tahu dan tidak dilapori'. Meskipun demikian saya memahami. Saya katakan Yang Mulia Bapak Presiden pada saat itu (mengetahui)," kata Akbar di
Selengkapnya...

Wednesday, 12 November 2014

KIH Dapat 21 Kursi Pimpinan AKD

JAKARTA (12 November): Dua kubu di DPR yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akhirnya tuntas menyelesaikan perselisihan di antara mereka setelah berlangsung pertemuan di kediaman Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Rabu (12/11) .

Hadir dalam pertemuan tersebut selain Hatta adalah Sekjen PAN Taufik Kurniawan dan Sekjen Golkar Idrus Marham dari KMP serta Pramono Anung dan Olly Dondokambey dari KIH. Hatta mengungkapkan bahwa telah disepakati KIH  akan mendapatkan 21 kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Soal pembagian kursi tersebut awalnya tidak terungkap saat konferensi pers bersama seusai pertemuan. Namun setelah Pramono dan Olly meninggalkan tempat pertemuan, Hatta mengungkapkan adanya pembagian kursi
Selengkapnya...

Wednesday, 12 November 2014

Mendagri akan Mediasi Ahok dan FPI

JAKARTA (12 November): Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berniat memediasi pertemuan antara Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Front Pembela Islam (FPI).

Ahok telah mengirim surat kepada Mendagri meminta agar pemerintah membubarkan FPI karena FPI tidak terdaftar di DKI Jakarta tetapi terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham. Alasan Ahok karena dalam aksi-aksi demo, FPI cenderung menyebarkan fitnah dan bertindak anarkistis. Namun menurut Mendagri di Jakarta, Rabu (12/11) pemberian sanksi kepada ormas seperti pembubaran harus didahului dengan upaya persuasif. Itu alasan sehingga Tjahjo akan memanggil Ahok dan perwakilan FPI untuk memastikan
Selengkapnya...

Wednesday, 12 November 2014

Bosan Diskusi Kenaikan Harga BBM, Saatnya Eksekusi

JAKARTA (12 November): Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya dilakukan akhir tahun ini terus mendapat penolakan dari beberapa pihak. Namun, tidak dengan Ilham Akbar Habibie, putra Presiden ke-3 BJ Habibie. Dia mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Ilham berharap kenaikan harga BBM  tidak lagi diperdebatkan. Pasalnya, wacana kenaikan harga BBM sudah sangat lama dibicarakan sehingga kini bukan lagi saatnya memperdebatkan masalah kenaikan harga BBM. Untuk itu, dia ingin melihat sikap tegas pemerintah dalam mengambil langkah terkait kenaikan harga BBM. "Itu kebijakan yang sudah kita diskusikan bersama secara lama. Kita sudah bosen diskusi terus. Kita mau lihat action (pemerintah)," kata Ilham di Jakarta, Rabu (12/11). Komisaris
Selengkapnya...

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
»