News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Thursday, 7 August 2014

MK Diminta Tolak Permohonan Gugatan Prabowo-Hatta

JAKARTA (7 Agustus): Mahkamah Konstitusi (MK) diminta menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hal ini disampaikan Koalisi Advokat Untuk Demokrasi (KAUD) yang telah mendaftarkan permohonan kepada MK pada Kamis (7/8) sebagai pihak terkait senhhgketa pilpres.

"KAUD menilai bahwa permohonan PHPU pasangan Prabowo-Hatta tidak memiliki dasar atau kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut," ujar anggota KAUD Todung Mulya Lubis, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/8). Menurut dia, pasangan nomor urut satu itu telah kehilangan legal standing pada 22 Juli 2014 lalu. Saat itu, Prabowo menyatakan menarik diri dan menolak proses pemilu presiden. Untuk itu, lanjutnya, KAUD siap berperan dalam persidangan PHPU nanti.
Selengkapnya...

Thursday, 7 August 2014

KPU Dinilai Sukses Selenggarakan Pilpres

JAKARTA (7 Agustus): Koalisi Advokat Untuk Demokrasi (KAUD) menilai Komisi Pemiloihan Umum (KPU) telah melaksanakan Pilpres 2014 sesuai dengan perundang-undangan, profesional, bebas, jujur dan adil.

"Kami adalah sekumpulan advokat warga negara Indonesia yang sudah menggunakan hak pilih pada 9 Juli yang lalu. Kami sangat konsern dengan sengketa pilpres yang sedang berlangsung karena kami melihat sebagai pemilih ada potensi hak-hak konstitusional yang kami gunakan dalam proses pilpres bisa jadi dikorbankan, dihilangkan dan dimanipulasi," kata anggota KAUD Todung Mulya Lubis di Gedung MK, Jakarta, Kamis (7/8). Pria kelahiran Tapanuli Selatan ini mengatakan memang mungkin saja
Selengkapnya...

Monday, 4 August 2014

Perampingan Kabinet Mudahkan Koordinasi

JAKARTA ( 4 Agustus): Perampingan kabinet akan menekan pengeluaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) serta memudahkan koordinasi antar-kementerian.

"Keuntungannya biaya APBN yang selama ini di kementerian yang sangat tinggi bisa diefisienkan," kata Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (4/8). Menurut dia, perampingan kabinet juga akan memudahkan kooordinasi antar-kementerian. Dia mengusulkan jumlah kementerian sebanyak 20. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II yang mencapai 34. "Seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian
Selengkapnya...

Monday, 4 August 2014

Presiden Harap Transisi Pemerintahan Berjalan Baik

JAKARTA ( 4 Agustus): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar transisi pemerintahan kepada presiden berikutnya dapat berjalan dengan mulus sehingga menjadi tradisi suksesi yang baik untuk masa-masa mendatang.

"Transisi ke pemerintahan yang akan datang itu baik dan diperlukan," kata Presiden Yudhoyono di Jakarta, Senin (4/8). Menurut Presiden, pengalihan kekuasaan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru adalah salah satu ide yang telah ia sampaikan beberapa bulan lalu. Namun, ujar dia, hal itu juga baru dapat dilakukan secara proaktif setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan terkait perselisihan Pilpres. "Setelah itu baru saya bisa proaktif, dengan demikian
Selengkapnya...

Monday, 4 August 2014

Jokowi Mundur dari Gubernur DKI Setelah Putusan MK

JAKARTA ( 4 Agustus): Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatan gubernur setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang bilang mau mengundurkan diri Agustus siapa? Saya bilang habis Lebaran, itu bisa kapan-kapan," kata Jokowi di Balai Kota, Senin (4/8). Jokowi mengatakan pengunduran dirinya sebagai gubernur dipastikan setelah penetapan putusan MK. "Mengundurkan diri nanti setelah putusan MK bisa, bisa Agustus bisa September, bisa Oktober," katanya seperti dikutip Antaranews.com. Seperti diketahui, Sidang pertama di MK akan digelar 6 Agustus mendatang. "Kita menghormati
Selengkapnya...

Monday, 4 August 2014

Jokowi: Tim Transisi tidak Otomatis Masuk Kabinet

JAKARTA (4 Agustus): Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kantor Transisi di Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 13.05 WIB pada Senin (4/8).

"Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Kantor Transisi saya buka," kata Jokowi sambil membuka tirai bingkai Kantor Transisi. Lebih lanjut Jokowi menjelaskan fungsi dan tugas dari Kantor Transisi tersebut adalah mempersiapkan penjabaran visi-misi, sembilan program aksi dan seluruh janji kampanyenya. "Jadi kantor ini kita mulai karena kita harus mempersiapkan semuanya meski saya sampaikan di depan kita sangat menghormati proses di MK, tugas kantor ini mempersiapkan hal
Selengkapnya...

Monday, 4 August 2014

MK Benarkan Langkah KPU Buka Kotak Suara

JAKARTA ( 4 Agustus): Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengirim surat edaran kepada KPU Daerah berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dan Berselisih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal itu untuk menyiapkan alat bukti saat sidang di MK nanti.

  Penegasan tersebut dikemukakan Sekjen MK, Janedjri M Gaffar saat ditemui di ruangannya Senin , (4/8). Dia mengatakan silakan saja itu dilakukan oleh KPU dan disampaikan nanti di persidangan. “Silakan disampaikan nanti ketika di persidangan. KPU harus mempersiapkan diri sebaik mungkin menyampaikan jawaban terhadap permohonan pemohon,” kata Janedjri dan menambahkan salah satu cara dari persiapan KPU itu ialah menyiapkan alat bukti. “Alat bukti itu tentunya ada di
Selengkapnya...

Monday, 4 August 2014

DKPP Minta Jangan Umbar Emosi Seolah Pilpres Kacau

JAKARTA ( 4 Agustus): Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai penyelenggara pemilihan presiden (pilpres) lebih baik dibanding dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Hal itu dibuktikan dengan minimnya pengaduan perkara atas KPU dan Bawaslu.

"Lampiaskan ketidakpuasan penyelenggara pemilihan presiden (pilpres) ke DKPP dengan berbagai bukti teknis. Jangan ngumbar emosi seolah-olah pilpres kacau. Buktinya perkara pengaduan pilpres cuman 7 dibandingkan dengan pileg sebanyak 755 perkara pengaduan," jelas Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat jumpa pers di Gedung DKPP, Jakarta, Senin (4/8).   Jimly mengatakan, dari 7 pengaduan pilpres tersebut yang memenuhi persyaratan untuk disidangkan hanya 6. Sidang perdana 6
Selengkapnya...

Monday, 4 August 2014

Pansus Pilpres Hambat Kinerja DPR di Akhir Jabatan

JAKARTA (4 Agustus): Wacana pembentukan pansus DPR terkait pilpres dinilai malah menghambat kinerja anggota dewan yang sedang fokus menyelesaikan sejumlah RUU yang kini masih menjadi utang DPR.

Anggota Komisi II DPR dari F-PKB, Abdul Malik Haramain mengemukakan itu di Jakarta Minggu (3/8). Dia mengomentari rencana koalisi Merah-Putih pendukung Prabowo-Hatta yang akan melancarkan pansus setelah sengketa pilpres diselesaikan di Mahkanahy Konstitusi (MK).  “Pansus bisa mengganggu jadwal dan tahapan atau target DPR dalam menyelesaikan RUU. Kami masih punya utang RUU yang harus disahkan, contohnya RUU Pilkada, RUU Pemda, RUU Kelautan, dan RUU Percepatan Pembangunan,”
Selengkapnya...

Monday, 4 August 2014

Jokowi Harap Tim Transisi tidak Diintervensi

JAKARTA ( 4 Agustus): Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla hari ini (Senin 4/8) memulai kerja tim transisi. Namun Jokowi enggan menyebut seluruh personel tim transisi untuk menghindari adanya intervensi.

‘’Beberapa nama bisa disebut, tetapi tidak semua agar kerjanya tidak diintervensi,“ ujar Jokowi di Jakarta, Minggu (3/8). Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli, Jokowi langsung bergerak cepat. Ia membentuk sejumlah tim, yakni tim transisi dan head hunter. Tim transisi bertugas membantu Jokowi sampai dilantik pada 20 Oktober. Tim itu dibentuk sesuai program unggulan Jokowi saat
Selengkapnya...

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
»