News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Saturday, 17 May 2014

PBNU: Jangan Pilih Capres yang Pernah Lukai Bangsa

JAKARTA (17 Mei): Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyarankan agar masyarakat memilih calon presiden (capres) yang dekat dengan rakyat dalam Pemilu Presiden mendatang.

  "Kalau dekat dengan rakyat, maka dia akan tahu aspirasi rakyat," kata Wakil Ketua Umum PBNU Asad Said Ali di sela peringatan hari lahir NU di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (16/5). Dekat dengan rakyat merupakan satu dari tiga kriteria yang menurut Asad harus dimiliki calon pemimpin nasional. Kriteria kedua, menurut Asad, calon pemimpin harus orang yang benar-benar bersih dan tidak pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu. "Intinya jangan memilih pemimpin
Selengkapnya...

Friday, 16 May 2014

Jadi Tersangka, Anak Syarief Hasan Diperiksa

JAKARTA (16 Mei): Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan langsung memeriksa Riefan Avrian (RA), putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Videotron di Kemenkop dan UKM. Riefan akan diperiksa pada Senin (19/5).

"Berkaitan dengan penyidikan terhadap tersangka RA, hari ini (Jumat, 16/5) kami telah melayangkan panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Senin 19 Mei pukul 09.00 pagi," kata Kepala Kejati DKI Jakarta, Adi Toegarisman di Kantor Kejati DKI Jakarta, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (16/5). Riefan merupakan Direktur Utama PT Rifuel dan pendiri PT Imaji Media. PT Imaji mengikuti proyek Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM. Riefan kemudian mengangkat Hendra
Selengkapnya...

Friday, 16 May 2014

Kejagung Diminta Tuntaskan Kasus Trans Jakarta

JAKARTA (16 Mei): Tim Hukum Jokowi Presiden 2014 mendorong Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Bus Trans Jakarta dan siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung agar penyidikan berlangsung efektif dalam mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya.

Penegasan tersebut termuat dalam rilis Tim Hukum Jokowi Presiden 2014 atas nama Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat(16/5). Penegasan tersebut menanggapi pemberitaan yang berkembang dalam media cetak maupun media sosial akhir-akhir ini.   Dikemukakan pula bahwa Jokowi, keluarga maupun kerabat sama sekali tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta tersebut. Jika keterangannya dianggap relevan, Jokowi siap memberikan
Selengkapnya...

Friday, 16 May 2014

PPP Ancam Tarik Dukungan dari Prabowo

JAKARTA (16 Mei): Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengancam akan menarik dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto jika Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tetap berpasangan dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Umum PPP Ahmad Dimyati Natakusumah di Jakarta, Jumat (16/5). Dia mengemukakan itu setelah Prabowo memberi isyarat akan berpasangan dengan Hatta Rajasa dalam Pilpres 9 Juli nanti. Sedangkan PPP menyatakan berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo.   Menurut Dimyati, keputusan PPP berkoalisi dengan Gerindra bisa dibatalkan jika pasangan Prabowo tidak sesuai dengan aspirasi kader PPP. Sejumlah kader partai kabah ini menginginkan agar
Selengkapnya...

Thursday, 15 May 2014

Golkar Ingin Bersama PDIP Usung Joko Widodo

JAKARTA (15 Mei): Partai Golkar merasa cocok dengan visi dan misi PDIP yang mengusung calon presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Atas hal itu, Partai Golkar memantapkan pendirian akan bergabung dengan PDIP, Partai NasDem dan PKB pada pilpres dan meminta pimpinan Partai Golkar mengikuti keinginannya tersebut.

"Saya sampaikan pada pertemuan 6 mata antara saya, bu Mega, juga mbak Puan Maharani, bahwa visi dan misi mengenai pemerintahan ke depan Partai Golkar sama dengan PDIP. Oleh sebab itu, ada kecocokan antara Partai Golkar dengan PDIP, namun Partai Golkar masih menunggu keputusan dan pengesahan dari rapat pimpinan nasional Partai Golkar 18 Mei mendatang. Kalau saya memastikan koalisi artinya melanggar forum rapimnas, soalnya saya tidak punya mandat untuk memutuskan koalisi dengan
Selengkapnya...

Thursday, 15 May 2014

Pejabat segera Jadi Tersangka Urusan Haji

JAKARTA (15 Mei): Dalam beberapa minggu ke depan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, KPK akan menjadikan petinggi di Indonesia sebagai tersangka kasus tersebut.

  "Petinggi di negeri ini (jadi tersangka). Pokoknya nanti satu dua minggu ke depan (akan diumumkan)," kata Abraham Samad di Jakarta, Kamis (15/5). Saat ditanya apakah petinggi itu berasal dari Kementerian Agama, Abraham Samad tidak mau menjelaskan secara transparan karena belum ada pengumuman resmi dari KPK. Dia menegaskan dengan adanya tersangka itu, maka penyidikan seputar penyelenggaraan haji menjadi semakin lengkap mulai dari panitia penyelenggaranya, cateringnya
Selengkapnya...

Thursday, 15 May 2014

Cawapres Mengarah ke Yang Tegas dan Bersih

JAKARTA (15 Mei): PDIP, Partai NasDem dan PKB sudah sepakat mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden, namun hingga kini belum diketahui siapa yang akan mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga menyebut, semua nama yang berkembang di masyarakat yakni, Jusuf Kalla, Abraham Samad, Luhut Pandjaitan dan Mahfud MD memiliki nilai lebih, tapi tak lepas dari kekurangan.   ‘’Namun, arah yang diinginkan sudah tampak jelas. Semua bermuara pada tegas dan bersih. Ini penting sekali. Bagaimana mau jalan kalau tidak tegas dan bersih.  Jokowi bersih tak terkait ahal-hal lalu," ujar Eriko dalam diskusi 'Menimbang Cawapres Jokowi
Selengkapnya...

Thursday, 15 May 2014

KPK Restui Abraham Samad Jadi Cawapres

JAKARTA (15 Mei): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merestui ketuanya yaitu Abraham Samad dicalonkan sebagai Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019.

"Sudah (direstui)," kata Abraham Samad di Jakarta, Kamis (15/5). Samad mengatakan sudah menanyakan itu kepimpinan KPK lainnya serta jajaran di KPK terkait rencana pencalonannya sebagai cawapres. "Tidak (menolak). Saya sudah tanya pimpinan yang lain, tidak ada (menolak)," katanya. Menurut Samad, pimpinan KPK itu di manapun berada dan menjabat, yang penting harus membawa misi pemberantasan korupsi. Seperti M Jasin di Kementerian Agama, Haryono Umar di Kementerian
Selengkapnya...

Thursday, 15 May 2014

KPK Buru Aktor Lain Terkait Sutan Bhatoegana

JAKARTA (15 Mei): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memburu aktor lain dalam kasus terkait Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana (Partai Demokrat). KPK menetapkan Sutan Bhatoegana sebagai tersangka sejak Rabu (14/5) karena diduga menerima gratifikasi dari SKK Migas sebesar US$200 ribu.

  Ketua KPK Abraham Samad mengemukakan itu di Jakarta Kamis (15/5) saat menghadiri Rapimnas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (15/5).   "Di kasus Sutan, kita dalami karena ingin lihat aktor lain selain Sutan yang mungkin terlibat. Pada akhirnya akan ada sesuatu," tegas Abraham. Sutan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi yang menjerat Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dalam dakwaan Rudi Rubiandini jaksa
Selengkapnya...

Thursday, 15 May 2014

Ketua KPK Setuju Koruptor Dihukum Mati

JAKARTA (15 Mei): Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan setuju koruptor diganjar hukuman mati. Pasalnya, kasus korupsi di Indonesia berkembang masif dan meluas.

"Koruptor wajib dihukum mati. Saya setuju itu," tegas Abraham Samad di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (15/5). Hanya saja, lanjut ketua komisi antirasyuah itu, undang-undang antikorupsi di negeri masih memberikan aturan ketat untuk hukuman mati. "Ada prasyarat, padahal di beberapa negara sudah ada hukuman mati," ujarnya. Korupsi, jelas dia, berevolusi dari yang dulunya sangat sederhana sekelas pungutan liar, kini menjadi korupsi canggih. Pelakunya pun orang-orang
Selengkapnya...

<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
»