News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Friday, 28 November 2014

Kader Golkar Nilai Menko Pokam tidak Intervensi

JAKARTA (28 November): Politikus Partai Golkar Zainuddin Amali berpendapat permintaan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno kepada Polri terkait izin Munas Golkar bukanlah bentuk intervensi, melainkan peringatan terkait potensi kerusuhan di Bali.

"Permintaan Pak Tedjo ke Polri itu sebagai bentuk peringatan, bukan intervensi terhadap pelaksanaan Munas Partai Golkar di Bali. Bali itu kan kawasan wisata internasional, salah satu wajah tempat wisata di Indonesia," ujarnya di Gedung Nusantara III DPR, Kamis (27/11). Anggota DPR Fraksi Golkar dari Jawa Timur itu menambahkan perbedaan pendapat antara dirinya dan anggota Fraksi Golkar DPR lainnya bukan karena konflik di internal partai itu menjelang munas. "Saya menaati
Selengkapnya...

Friday, 28 November 2014

Hajriyanto Mundur dari DPP Golkar

JAKARTA (28 November): Politikus Golkar Hajriyanto Y Thohari mendorong kedua kubu yang berseteru di internal Golkar segera melakukan kompromi mumpung perpecahan menjelang musyawarah nasional (Munas) belum benar-benar terjadi di dalam partai beringin

"Mumpung sekarang ini belum pecah betulan, sebaiknya dilakukan langkah-langkah kompromi menuju konsensus," ujar Hajriyanto kepada Antara, di Jakarta, Kamis (27/11). Dia berpendapat jika suasana yang tidak kondusif menjelang munas diteruskan maka perpecahan akan bisa semakin dalam dan besar. Hajriyanto sendiri mengaku bakal melayangkan surat pengunduran diri dari Ketua DPP Golkar pimpinan Aburizal Bakrie, sekaligus menolak masuk keanggotaan Presidium Penyelamatan Partai Golkar
Selengkapnya...

Friday, 28 November 2014

Dewan Pertimbangan Minta Munas Golkar Ditunda

JAKARTA (28 November): Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan di gelar 30 November - 3 Desember di Bali ditunda guna menghindari situasi yang tak kondusif dan perpecahan.

"Demi menghindari pertentangan yang tak kondusif yang bisa mengarah perpecahan sebaiknya waktu pelaksanaan Munas IX pada 30 November - 3 Desember 2014 ditunda," katanya seusai mengadakan pertemuan dengan para anggota Dewan Pertimbangan Partai di rumahnya, Jakarta Selatan, Kamis (27/11) malam seperti dilaporkan Antaranews.com. Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan berakhir menjelang tengah malam. Pertemuan dihadiri para anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar di
Selengkapnya...

Wednesday, 26 November 2014

Ical Diminta Urus Utangnya

JAKARTA (26 November): Anggota DPR Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, meminta Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau ARB atau Ical tidak maju lagi dalam perebutan kursi ketua umum pada munas mendatang dan lebih baik mengurus utang-utangnya.

"ARB sudah gagal dan gak usah maju. Umur sudah tua, tidak ada keberhasilan. Lebih baik urus utang, jangan urus partai dan negara," kata Mekeng di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (26/11). Mekeng menambahkan, pelaksanaan Munas Golkar akan dilakukan pada Januari 2015. "Itu sesuai dengan keputusan Munas Golkar di Pekanbaru, munas semestinya berlangsung tahun 2015 . Pelaksanaan Munas akhir November diplintir dan itu untuk melenggang kekuasaannya," sambungnya. Pelaksanaan
Selengkapnya...

Wednesday, 26 November 2014

Ketua DPR Ajak Presiden Perbaiki Hubungan

JAKARTA (26 November): Dewan Perwakilan Rakyat mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbaiki hubungan antara eksekutif dengan legislatif yang akhir-akhir kurang harmonis.

"Saya tadi malam (Selasa (25/11) bisa komunikasi dengan Presiden Jokowi. Saya mengajaknya untuk membangun kemitraan yang baik antara pemerintah dengan DPR," kata Ketua DPR Setya Novanto seusai melantik Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR Periode 2014-2019 di Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Rabu (26/11). Politikus Golkar itu mengatakan hubungan antara DPR dengan pihak eksekutif yang memanas merugikan rakyat. Padahal pemerintah diberi amanah oleh rakyat untuk melaksanakan
Selengkapnya...

Wednesday, 26 November 2014

Menko Polhukam tak Campuri Urusan Golkar

JAKARTA (26 November): Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella menilai permintaan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno agar polisi tidak memberikan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali pada pada 30 November-3 Desember 2014 , adalah dalam rangka melihat situasi politik hukum dan keamanan secara luas.

"Gak ada maksud campuri internal Golkar karena Pak Tedjo gak punya hak suara, bukan peninjau dan sebagainya," kata Patrice di Gedung DPR, Rabu (26/11). Dia mengatakan Menko Polhukam tentu boleh memberikan saran terkait polhukam. "Pernyataan itu keluar melihat suasana Golkar dianggap partai paling tua, partai besar, sehingga beda dampak perpecahan di partai kecil dengan partai yang kadernya menjadi Ketua DPR," kata dia seperti dilaporkan Antaranews.com. Oleh sebab
Selengkapnya...

Wednesday, 26 November 2014

Revisi UU MD3 Batal Disahkan, DPR Langgengkan Konflik

JAKARTA (26 November): Pembahasan Revisi UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) gagal disahkan dalam paripurna, Rabu (26/11). Berbagai alasan pun diutarakan Koalisi Merah Putih (KMP), mulai keterlibatan DPD hingga mempertanyakan urgensi nasional apa yang dipandang perlu sehingga pembahasan revisi UU MD3 dilakukan melalui jalur non-prolegnas.

Politikus PDIP Arief Wibowo menilai keputusan rapat paripurna DPR hari ini bukan memberikan solusi dan penyelesaian, malah melanggengkan konflik. "Paripurna justru memicu konflik baru. Harusnya konsolidasinya sudah selesai, hari ini adalah pengukuhan untuk dua isu itu, satu adalah memasukkan perubahan terbatas UU 17/2014 dalam prolegnas 2014 dan kedua adalah mengesahkan RUU Perubahan UU No.17/2014 terbatas sebagai usul inisiatif DPR dan minggu depan itu seharusnya sudah memasuki
Selengkapnya...

Wednesday, 26 November 2014

Polri Khawatir Rusuh Golkar Merambat Ke Bali

JAKARTA (26 November): Polri khawatir adanya insiden bentrokan antara kader Partai Golkar di Kantor DPP Golkar Slipi Jakarta, Selasa (25/11) yang mengakibatkan beberapa orang terluka, nantinya akan merambah ke Bali. Kekhawatiran itu karena Golkar berencana mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) di Bali pada 30 November-3 Desember ini.

Sampai saat ini, Polri masih mengevaluasi aspek keamanan di Bali, karena diperkirakan di akhir tahun 2014 ini merupakan waktu-waktu Pulau Dewata tersebut kedatangan banyak turis domestik dan mancanegara. Jika Munas dilangsungkan, dengan dugaan akan adanya konflik, akan menimbulkan banyak kekhawatiran. "Bibit konflik yang kemarin akankah berlangsung sampai ke sana (Bali), ini yang jadi pertimbangan kita," kata Kapolri Jenderal Sutarman seusai upacara pemberangkatan Satgas FPU
Selengkapnya...

Tuesday, 25 November 2014

Golkar Bentuk Presidium, Bekukan Kepengurusan Ical

JAKARTA (25 November): Konflik internal Partai Golkar akhirnya menemui jalan buntu dan partai berlambang pohon beringin ini terbelah. Masing-masing kubu mengklaim segera mengadakan musyawarah nasional (munas).

Pengurus harian Partai Golkar beserta petinggi ormas (organisasi kemasyarakatan) pendiri dan yang didirikan Golkar menyelenggarakan rapat pembentukan Presidium Partai Golkar. Presidium Partai Golkar itu diketuai Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono beranggotakan sembilan orang bersama menyerukan penyelamatan Partai Golkar. Anggota Presidium itu adalah Ketua MKGR yang juga Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Hajriyanto Y. Thohari, mantan Ketua DPD I Golkar Jawa Timur Zainudin
Selengkapnya...

Tuesday, 25 November 2014

DPR belum Sempurna, Rapat Ditunda

JAKARTA (25 November): Sekretaris Kabinet mengeluarkan surat edaran yang meminta para menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkat menteri menunda rapat dengan DPR. Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap DPR saat ini belum sempurna, sehingga keputusan yang dikeluarkan pincang.

Menurut JK, surat edaran itu diterbitkan karena belum seluruh fraksi yang ada di DPR berpartisipasi dalam setiap kegiatan di DPR. Sudah seharusnya DPR mempersatukan seluruh fraksi yang ada di dalamnya. "Memang fungsi DPR mempersatukan seluruh fraksi yang ada dan mereka sudah setuju. Jadi kalau itu dijalankan, barulah pemerintah datang. Karena belum sempurna berarti keputusannya pincang," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa
Selengkapnya...

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»