News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Friday, 5 September 2014

DPR Disarankan Hentikan Bahas RUU Pemilu Kada

JAKARTA (5 September): DPR RI periode 2009-2014 sebaiknya menghentikan atau menunda pembahasan RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) karena tidak cukup waktu, dan cukup membuat catatan krusial terhadap substansi RUU tersebut.

“Biarkan DPR hasil Pemilu 2014 yang akan membahasnya sebagai RUU prioritas dalam program legislasinya,” kata Ketua Bappilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Kamis (5/9). Dengan begitu, pengaturan dan kualitas UU Pemilu Kada yang dihasilkan bisa lebih baik, dan secara sistem terintegrasi dengan pengaturan pemilu secara keseluruhan. Ferry mempertanyakan motivasi anggota DPR RI periode 2009-2014 yang masa kerjanya hanya tinggal dalam bilangan hari. ”Ada apa
Selengkapnya...

Friday, 5 September 2014

Pemerintahan SBY Dinilai Gagal Berantas Korupsi

JAKARTA (5 September): Meski berada dalam satu koalisi tidak mengurangi sikap kritis anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat).

  Bambang menilai pemerintahan SBY gagal dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hal itu tampak bahwa justru korupsi semakin gamblang di ujung masa bhakti SBY yang tersisa dalam hitungan hari. Hal itu , kata dia, terlihat dari pembebasan bersyarat yang dipaksakan terhadap terpidana Siti Hartati Murdaya serta penetapan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka kasus pemerasan setelah Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus haji, menunjukkan  SBY gagal
Selengkapnya...

Friday, 5 September 2014

Telusuri Uang Korupsi Kader Parpol di Kabinet

JAKARTA (5 September): Walau para menteri sudah meneken Pakta Integritas sebelum menjabat, ternyata masih saja terjerat kasus korupsi. Terakhir Menteri ESDM Jero Wacik tersandung kasus dugaan pemerasan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menurut pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti yang dihubungi Kamis (4/9),  masih adanya menteri yang tejerat kasus korupsi bukan berarti para menteri tersebut yang juga kader partai politik tidak memahami isi dari pakta integritas. Tapi seharusnya dilakukan penelusuran terhadap uang hasil korupsi tersebut, karena bisa saja uang tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi masuk dalam kas partai. "Nanti jangan kaget kalau jabatan menteri dan anggota parlemen
Selengkapnya...

Thursday, 4 September 2014

Jokowi tak Mau Menterinya Kena Kasus Korupsi

JAKARTA (4 September): Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan akan hati-hati memilih menteri agar kelak tidak terulang kasus menteri menjadi tersangka.

Untuk itu dia akan memperketat seleksi bakal menteri dengan menimbang rekam jejak dan intergritas seseorang. Jokowi ingin menteri yang masuk dalam kabinetnya kelak tidak tersangkut kasus korupsi. "Harus dicek kantongnya lewat KPK dan PPATK. Meskipun itu tidak menjamin, karena sekarang baik, tetapi karena sering digoda jadi tidak baik. Oleh karena itu, sistemnya harus diperbaiki," ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/9).  Saat ditanya apakah ada kaitannya antara
Selengkapnya...

Thursday, 4 September 2014

NasDem Dukung Pilkada oleh DPRD

JAKARTA (4 September): Partai NasDem mendukung wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu berdasarkan pemikiran efektivitas demokrasi, efisiensi anggaran, dan optimalisasi pengawasan kinerja.

Hal itu diungkap Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella kepada Media Indonesia saat dihubungi, Kamis (4/9). "Partai NasDem akan mendukung wacana pilkada oleh DPRD jika hal itu didasarkan pada kemaslahatan dan efisiensi anggaran. Karena melihat kondisi pilkada selama ini yang dipilih langsung rakyat hanya menyisakan konflik. Pihak yang terpilih menjadi raja kecil yang otoriter, hanya melanggengkan praktik money politik dan memboroskan anggaran," ujarnya. Ia menjelaskan,
Selengkapnya...

Thursday, 4 September 2014

Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Hanya Tunggu Waktu

JAKARTA (4 September): Rekonsiliasi antara Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan capres yang kalah dalam pilpres lalu Prabowo Subianto hanya soal waktu. Antara Jokowi dan Prabowo serta PDIP dan Gerindra tidak mempunyai kendala rekonsiliasi karena kedua partai tersebut pernah bekerja sama dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 untuk mengusung Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengemukakan itu, menanggapi imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar Jokowi berekonsiliasi dengan Prabowo untuk memuluskan roda pemerintahan. SBY menegaskan perlunya rekonsiliasi itu dalam berbagai kesempatan dan terakhir dikemukakan di Singapura pada Kamis (4/9). "Pak Jokowi menegaskan tidak ada persoalan dengan Pak Prabowo. Itu (rekonsilasi) hanya persoalan waktu," kata Hasto di Kantor Tim Transisi, Jalan Situbondo,
Selengkapnya...

Thursday, 4 September 2014

Kasus Jero Wacik, Pembelajaran untuk Jokowi-JK

JAKARTA (4 September): Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku prihatin atas penetapan tersangka terhadap Menteri ESDM Jero Wacik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menyayangkan seorang menteri yang notabene pejabat publik dan telah menandatangani pakta integritas justru melakukan hal-hal di luar harapan masyarakat. Namun, kasus yang menimpa Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu memberi banyak pelajaran bagi pemerintahan baru. "Ini pembelajaran bagi Pak Jokowi-JK karena keduanya ingin membangun pemerintahan yang bersih, yang tentunya membantu kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian," ujar Tjahjo
Selengkapnya...

Thursday, 4 September 2014

SBY Harap Jokowi Rekonsilisasi dengan Prabowo

SINGAPURA (4 September): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) melakukan rekonsiliasi dengan kubu pendukung Prabowo Subianto.

  "Saya berharap pemerintahan Bapak Joko Widodo tidak harus terus menerus menjaga jarak. Bagus kalau melaksanakan rekonsiliasi," kata Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers dengan sejumlah media Indonesia di Singapura, Kamis, (4/9). Ia mengatakan kekuatan politik Prabowo Subianto dan pendukungnya cukup besar mengingat perolehan suara Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden 2014 hanya berbeda tipis dengan perolehan suara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Bila kubu Jokowi
Selengkapnya...

Wednesday, 3 September 2014

KPK Tetapkan Menteri ESDM Jero Wacik Tersangka

JAKARTA (3 September): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/9) resmi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka. Jero ditetapkan sebagai tersnagka dalam pengembangan kasus korupsi di Kementerian ESDM.

"Sudah dikeluarkan Sprindik per 2 September 2014, peningkatan status ke penyidikan atas nama tersangka JW dari Kementerian ESDM,” kata wakil Ketua KPK, Zulkarnain di Gedung KPK  Jakarta Selatan. Menurut Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto, KPK menemukan adanya dugaan pemerasan yang dilakukan Jero Wacik. "Pasca jadi menteri diperlukan dana untuk Dana Operasional Menteri (DOM) yang lebih besar. Untuk dapat dana yang lebih besar itu tersnagka JW meminta beberapa orang
Selengkapnya...

Wednesday, 3 September 2014

KPK Kecewa pada Keputusan Pemerintah

JAKARTA (3 September): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa terhadap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) yang memberikan pembebasan bersyarat kepada Hartati Murdaya, terpidana 2 tahun 8 bulan penjara dalam kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada pers, Selasa (2/9) di Jakarta, mengatakan Kemenkum dan HAM harus membatalkan pembebasan bersyarat itu karena tidak sesuai dengan aturan perundangan. “Syarat pembebasan bersyarat itu tidak terpenuhi. Kalau tidak memenuhi syarat, harusnya batal demi hukum,” tegas Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jakarta. Bambang mengacu pada PP No 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam PP tersebut,
Selengkapnya...

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»