News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Saturday, 17 May 2014

Jokowi Umumkan Cawapres Paling Lambat Besok

JAKARTA (17 Mei): Calon Presiden yang diusung PDI-P, Partai NasDem dan PKB, Joko Widodo mengungkapkan akan mengumumkan calon pendampingnya (wakil presiden) pada Minggu (18/5).

“Sebetulnya tinggal dua hari. Mungkin mau hari ini, mungkin mau sore nanti. Tapi maksimal besok (18/5),” kata Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi di Posko Seknas Jokowi, Jakarta, Sabtu (17/5). Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, menentukan pendampingan tidak mudah karena ada hitung-hitungan politik, yaitu apakah pasangannya itu mampu meningkatkan elektabilitas untuk memenangkan pilpres dan juga apakah jika terpilih pasangannya itu memiliki kemampuan untuk berkerja sama
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

Hanura Putuskan Merapat ke Jokowi

JAKARTA (17 Mei): Mengikuti jejak Partai NasDem dan PKB, Partai Hanura secara resmi memutuskan untuk berkoalisi dengan PDIP untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.

"Hanura dan PDIP sudah menjalin kebersamaan yang cukup lama, sudah lima tahun dalam pemerintahan Pak SBY kedua, telah bersama-sama sebagai partai penyeimbang," kata Ketua Umum DPP Hanura Wiranto seusai bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Sabtu (17/5). Pertemuan mantan Panglima TNI dan mantan Presiden itu berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, dan diikuti sejumlah pimpinan kedua partai. Wiranto mengatakan bahwa kerja sama
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

Sistem Presidensial masih Sulit

YOGYAKARTA (17 Mei): Sistem presidensial murni masih sulit diwujudkan di Indonesia selama sistem multipartai masih berlaku di Indonesia, kata pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Sri Hastuti Puspitasari.

"Sistem presidensial kita memang dibangun di atas bayang-banyang sistem parlementer sehingga perlu penataan ulang. Sistem multipartai secara teori sulit cocok dengan dengan sisitem presidensial," kata Sri Hastuti  di Yogyakarta, Jumat (16/5). Selain itu, kata dia, UUD secara substansial juga cenderung mendorong sistem parlementer. Dengan demikian sistem pemerintahan di Indonesia dikatakan menganut sistem presidensial semi parlementer. "Hal itu terlihat dengan masih
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

Suryadharma Ali Khawatir Dibidik KPK

JAKARTA (17 Mei): Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyebut nama pejabat tinggi di Kementerian Agama yang dibidik menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, Menteri Agama Suryadharma Ali merasa khawatir.

“Sejujurnya khawatir, tetapi kita tunggu saja. Kita belum tahu ke mana arahnya,“ kata Suryadharma kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/5). Dia berharap agar semua pihak tidak berspekulasi bahwa dirinya terlibat. Apalagi, saat ini KPK sekali lagi melakukan gelar perkara sebelum meningkatkan status perkara ke tingkat penyidikan. “Jangan berandai-andai. Kita tunggu saja nanti, jangan berspekulasi,“ tandas Suryadharma Ali yangh biasa SDA yang juga Ketua Umum Partai
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

Anggota Koalisi Harus Disiplin

YOGYAKARTA (17 Mei): Partai politik harus memiliki kedisiplinan berkoalisi dalam mendukung sistem presidensial di Indonesia, kata pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Erwan Agus Purwanto.

"Ketika partai tertentu sudah menyatakan bergabung dalam suatu koalisi, secara etika politik itu artinya harus satu suara dalam koalisi selama lima tahun pemerintahan," kata Erwan di Yogyakarta, Jumat (16/5) seperti dilaporkan Antaranews.com. Menurut dia, di dalam model koalisi di Indonesia sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2009, partai-partai yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab) cenderung tidak sepenuhnya menghormati keputusan yang telah disepakati. "Saat
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

PBNU: Jangan Pilih Capres yang Pernah Lukai Bangsa

JAKARTA (17 Mei): Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyarankan agar masyarakat memilih calon presiden (capres) yang dekat dengan rakyat dalam Pemilu Presiden mendatang.

  "Kalau dekat dengan rakyat, maka dia akan tahu aspirasi rakyat," kata Wakil Ketua Umum PBNU Asad Said Ali di sela peringatan hari lahir NU di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (16/5). Dekat dengan rakyat merupakan satu dari tiga kriteria yang menurut Asad harus dimiliki calon pemimpin nasional. Kriteria kedua, menurut Asad, calon pemimpin harus orang yang benar-benar bersih dan tidak pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu. "Intinya jangan memilih pemimpin
Selengkapnya...

Friday, 16 May 2014

Jadi Tersangka, Anak Syarief Hasan Diperiksa

JAKARTA (16 Mei): Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan langsung memeriksa Riefan Avrian (RA), putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Videotron di Kemenkop dan UKM. Riefan akan diperiksa pada Senin (19/5).

"Berkaitan dengan penyidikan terhadap tersangka RA, hari ini (Jumat, 16/5) kami telah melayangkan panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Senin 19 Mei pukul 09.00 pagi," kata Kepala Kejati DKI Jakarta, Adi Toegarisman di Kantor Kejati DKI Jakarta, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (16/5). Riefan merupakan Direktur Utama PT Rifuel dan pendiri PT Imaji Media. PT Imaji mengikuti proyek Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM. Riefan kemudian mengangkat Hendra
Selengkapnya...

Friday, 16 May 2014

Kejagung Diminta Tuntaskan Kasus Trans Jakarta

JAKARTA (16 Mei): Tim Hukum Jokowi Presiden 2014 mendorong Kejaksaan Agung untuk segera menuntaskan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Bus Trans Jakarta dan siap bekerja sama dengan Kejaksaan Agung agar penyidikan berlangsung efektif dalam mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya.

Penegasan tersebut termuat dalam rilis Tim Hukum Jokowi Presiden 2014 atas nama Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat(16/5). Penegasan tersebut menanggapi pemberitaan yang berkembang dalam media cetak maupun media sosial akhir-akhir ini.   Dikemukakan pula bahwa Jokowi, keluarga maupun kerabat sama sekali tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta tersebut. Jika keterangannya dianggap relevan, Jokowi siap memberikan
Selengkapnya...

Friday, 16 May 2014

PPP Ancam Tarik Dukungan dari Prabowo

JAKARTA (16 Mei): Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengancam akan menarik dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto jika Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tetap berpasangan dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Umum PPP Ahmad Dimyati Natakusumah di Jakarta, Jumat (16/5). Dia mengemukakan itu setelah Prabowo memberi isyarat akan berpasangan dengan Hatta Rajasa dalam Pilpres 9 Juli nanti. Sedangkan PPP menyatakan berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo.   Menurut Dimyati, keputusan PPP berkoalisi dengan Gerindra bisa dibatalkan jika pasangan Prabowo tidak sesuai dengan aspirasi kader PPP. Sejumlah kader partai kabah ini menginginkan agar
Selengkapnya...

Thursday, 15 May 2014

Golkar Ingin Bersama PDIP Usung Joko Widodo

JAKARTA (15 Mei): Partai Golkar merasa cocok dengan visi dan misi PDIP yang mengusung calon presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Atas hal itu, Partai Golkar memantapkan pendirian akan bergabung dengan PDIP, Partai NasDem dan PKB pada pilpres dan meminta pimpinan Partai Golkar mengikuti keinginannya tersebut.

"Saya sampaikan pada pertemuan 6 mata antara saya, bu Mega, juga mbak Puan Maharani, bahwa visi dan misi mengenai pemerintahan ke depan Partai Golkar sama dengan PDIP. Oleh sebab itu, ada kecocokan antara Partai Golkar dengan PDIP, namun Partai Golkar masih menunggu keputusan dan pengesahan dari rapat pimpinan nasional Partai Golkar 18 Mei mendatang. Kalau saya memastikan koalisi artinya melanggar forum rapimnas, soalnya saya tidak punya mandat untuk memutuskan koalisi dengan
Selengkapnya...

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»