News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Friday, 14 November 2014

KMP Debat Tajam Tanggapi Usulan Baru KIH

JAKARTA (14 November): Koalisi Merah Putih (KMP) telah menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi membahas usulan baru Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tentang revisi pasal 74 dan 98 UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham mengatakan terjadi perdebatan tajam dalam rapat tersebut. Ada pihak yang menganggap penghapusan pasal itu akan mendegradasi hak DPR dan komisi. Ada pula yang mengatakan hal itu tidak masalah. Idrus menepis anggapan bahwa perdebatan ini berujung pada perpecahan KMP. Ia menyebut koalisi pengusung Prabowo-Hatta saat Pilpres lalu ini sudah teruji. Karena masih belum sepaham atas pendapat soal permintaan KIH mengenai nrevisi kedua pasal dalam UU MD3
Selengkapnya...

Friday, 14 November 2014

Menteri Ferry Laporkan Kekayaan ke KPK

JAKARTA (14 November): Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Musyidan Baldan menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ferry tiba di KPK pada pukul 15.27 WIB dengan mobil Toyota Royal Salon bernomor B 1228 RFT. Mengenakan batik merah, ia tiba tanpa pengamanan yang ketat. Alumnus Universitas Padjadjaran itu mengaku terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2002 lalu. "Saya tinggal mengupdate saja," ujar Ferry saat tiba di KPK, Jakarta, Jumat (14/11). Ia membawa beberapa dokumen yang dimasukan ke dalam amplop coklat. Namun, ia enggan membeberkan kisaran hartanya. Dia mengaku ada
Selengkapnya...

Friday, 14 November 2014

Presiden Bisa Keluarkan Perppres Pelantikan Ahok

JAKARTA (13 November): Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk segera melantik Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Segera Presiden buat Keppres, Presiden tinggal melantiknya di Ibu Kota negara,” jelasnya di Jakarta, Jumat (14/11).  Lebih lanjut ia mengatakan, kuorum atau tidaknya rapat paripurna DPRD terkait pembahasan pelantikan Ahok, tidak berpengaruh dengan pengesahan Ahok menjadi Gubernur. “ Jangankan ada paripurna, gak ada pun gak masalah. Sah atau tidaknya Ahok menjadi gubernur tidak ditentukan oleh kuorumnya rapat DPRD, lagi pula ini paripurna istimewa,”
Selengkapnya...

Friday, 14 November 2014

Dipertanyakan Nurdin Halid Ketua Rapimnas Golkar

JAKARTA (13 November): Kandidat ketua umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mempertanyakan penunjukan nama Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid sebagai ketua Steering Commitee (SC/panitia) rapimnas Golkar.

"Kok tiba-tiba ada nama itu sih (Nurdin Halid). Ada pemilihan tidak. Jangan sembunyi-sembunyi, kita maunya terbuka," kata Agung saat akan menghadiri rapat pleno di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (13/11)  malam. Menurut Agung, pemilihan ketua panitia Rapimnas Golkar tidak boleh mementingkan kelompok tertentu. Penunjukan sosok Nurdin Halid yang dikenal memiliki kedekatan dengan Aburizal Bakrie atau Ical, diduga untuk memuluskan Ical terpilih menjadi ketua umum Golkar yang
Selengkapnya...

Friday, 14 November 2014

Priyo Optimistis Pimpin Golkar Jika Munas Demokratis

JAKARTA (14 November): Salah satu kandidat ketua umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku optimistis bakal terpilih sebagai ketua umum apabila Munas IX Golkar berlangsung demokratis.

"Kalau munas dilakukan demokratis, insya Allah saya yakin dan saya siap diberi kepercayaan hebat dari Partai Golkar untuk memimpin partai ini menuju puncak kebesaran," kata Priyo seusai mengikuti rapat pleno DPP Partai Golkar, di Jakarta, Kamis (13/11) malam hingga Jumat (14/11) dini hari. Dalam rapat pleno itu diputuskan rapimnas dilaksanakan 17-19 November 2014, sedangkan Munas IX digelar Januari 2015. Rapimnas akan membahas sikap partai terkait isu terkini, sedangkan munas di
Selengkapnya...

Thursday, 13 November 2014

PKB Khawatir DPR Terus Ganggu Pemerintah

JAKARTA (13 November): Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan partainya khawatir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diganggu parlemen. Karena kekhawatiran itulah PKB mendukung penuh revisi Pasal 98 ayat 6, 7, dan 8 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Harus diakui karena konstruksinya memungkinkan hal itu (pemerintahan Jokowi-JK diganggu). Kami yang sudah berpengalaman di DPR merasakan betapa kuatnya DPR kalau UU itu ada," kata Karding di Gedung Nusantara I, Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11). Dia menjelaskan sejak awal bahan negosiasi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) adalah bagaimana isi UU MD3 itu tidak parlementer karena sistem politik Indonesia harus presidensial. Menurut dia, sistem presidensial sesuai UUD 1945 dan
Selengkapnya...

Thursday, 13 November 2014

BPK Audit Jalur Pantura Sepanjang 273 Km

JAKARTA (13 November): Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada proyek pembangunan ruas jalur pantai utara Jawa (Pantura).

Langkah itu sebagai respon terhadap persepsi bahwa pengerjaan perbaikan jalan sepanjang 273 km merupakan 'proyek abadi'.  "Pelaksanaan pemeriksaan akan dilakukan segera dan diperkirakan akan selesai dalam waktu tiga bulan mendatang," ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis (13/11). Tujuan audit tersebut guna melihat efektivitas, efisiensi serta ekonomi yang terpenuhi. Bahkan kepatuhan aturan dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional di jalur
Selengkapnya...

Thursday, 13 November 2014

NasDem Nilai Pasal 98 UU MD3 Jadikan DPR Otoriter

JAKARTA (13 November): Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Victor Laiskodat mengatakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menginginkan adanya revisi Pasal 98 dan Pasal 74 UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sedangkan bagi NasDem, pasal yang krusial harus diubah adalah Pasal 98.

"Kita meminta utamanya Pasal 98. Tapi ada beberapa teman koalisi yang juga meminta revisi Pasal 74. Tapi dari kami yang krusial Pasal 98 dan turunannya yakni pasal 60 yang berkaitan dengan otoriter parlemen," jelas Victor saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). Ia menegaskan, revisi Pasal 98 bukan pada penghapusan hak-hak yang dimiliki DPR, tapi lebih kepada cara penggunaannya. Dalam Pasal 98, disebutkan putusan rapat komisi wajib dijalankan oleh
Selengkapnya...

Thursday, 13 November 2014

Menteri Ferry Butuh Data Tanah dari BIG

BOGOR (13 November): Dalam upaya menyelesaikan masalah tanah yang, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursidan Baldan melakukan kunjungan kerja ke Badan Informasi Geospasial (BIG) atau dulu dikenal Bakosutarnal, di Cibinong, Bogor Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Ferry menyampaikan kementeriannya membutuhkan data geospasial yang tepat dan akurat dalam menangani persoalan pertanahan. "Saya tahu bahwa BIG ini mempunyai informasi yang sangat dibutuhkan oleh banyak kementerian, salah satunya tentu Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan mendasarkan pada informasi geospasial tersebut tentu akan memperkokoh kami dalam mengeluarkan kebijakan", ujar Ferry saat kunjungannya ke BIG, Cibinong, Bogor, Kamis
Selengkapnya...

Thursday, 13 November 2014

NasDem Siap tak Jadi Pimpinan Komisi dan AKD

JAKARTA (13 November): Fraksi Partai NasDem DPR menyetujui penuh kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, pihaknya hanya ingin melihat proses check and balances berjalan baik.

"Kami siap seandainya itu lebih baik. NasDem siap tak duduk menjadi pimpinan (komisi dan alat kelengkapan dewan-AKD). Itu soal lain. Fraksi kami bisa bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas Rio dalam konferensi pers di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). Segala proses, tambah Rio, berjalan baik. Kepentingan bangsa harus diletakkan di atas segalanya. "Bagi Fraksi Partai NasDem kami siap dahulukan kepentingan semua untuk
Selengkapnya...

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»