News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Wednesday, 27 August 2014

Dirut Pertamina Jangan Pernah di Petral

JAKARTA (27 Agustus): Diam-diam terjadi perebutan kursi Direktur Utama PT Pertamina menggantikan Karen Agustiawan yang akan meninggalkan Pertamina per 1 September. Namun, beberapa kalangan berharap agar nantinya jabatan orang nomor satu di Pertamina itu tidak berasal dari anak perusahaan Pertamina, Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Pengamat energi yang juga Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kurtubi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/8) mengatakan Dirut Pertamina yang baru harus mengerti betul industri migas dan tidak bisa dibohongi oleh staf ahli hingga para direkturnya.  "Karena memang lazim diketahui kelompok kepentingan itu masuk lewat macam–macam, bisa lewat direktur dan lain-lain, sehingga Pertamina kecolongan. Yang tak kalah penting direktur utama yang baru harus
Selengkapnya...

Wednesday, 27 August 2014

Pertemuan SBY-Jokowi Diharapkan Capai Konsensus

SEMARANG (27 Agustus): Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berharap pertemuan awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo setidaknya ada alternatif pemikiran dan konsensus baru, termasuk soal bahan bakar minyak bersubsidi.

"Semoga pertemuan awal Presiden SBY dan Pak Jokowi yang akan datang setidaknya ada alternatif pemikiran dan konsensus baru sebagai bahan transisi pemerintahan baru yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014," katanya melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Selasa (26/8) malam. Presiden Yudhoyono dan Presiden terpilih Jokowi dijadwalkan bertemu hari Rabu (27/8) ini di Bali sekembali Presiden Yudhoyono dari kunjungan kerja ke Timor Leste. Salah satu agenda penting
Selengkapnya...

Wednesday, 27 August 2014

Muhaimin Setuju Menteri tidak Rangkap Jabatan Parpol

JAKARTA (27 Agustus): Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar akhirnya setuju dengan keinginan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar figur yang diangkat sebagai menteri melepaskan jabatannya di partai politik.

  "Pada prinsipnya, siapapun yang jadi menteri harus melepaskan jabatan partai," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (26/8). Menurut Muhaimin, ia sudah bertemu dengan Jokowi dan PDIP. Jokowi ingin kabinet nanti merupakan kabinet kerja dan menjunjung kebersamaan di dalam menjalankan pemerintahan. "Siapapun yang diangkat Pak Jokowi, dari NasDem, PKB, atau lainnya spiritnya lepas jabatan (partai)," katanya seperti dikutip Antaranews.com. Ditanya
Selengkapnya...

Wednesday, 27 August 2014

Senior PPP segera Berkumpul Bahas Muktamar

JAKARTA (27 Agustus): Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mohammad Rodja mengatakan, dirinya akan segera mengumpulkan para sesepuh PPP untuk membicarakan penyelenggaraan muktamar partai berlambang Kabah itu.

"Rencananya pada 1 September 2014 saya akan undang para senior PPP, semata-mata untuk mendengarkan suara mereka terkait pelaksanaan muktamar partai," ujar Rodja dihubungi dari Jakarta, Selasa, (26/8). Dia mengatakan, pertemuan para senior PPP direncanakan berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta. Pihaknya tidak akan mengundang jajaran pengurus DPP PPP pada kesempatan tersebut. "Untuk apa mengundang pihak-pihak yang sudah menjual partai ini dengan sangat murah. Partai ini punya
Selengkapnya...

Tuesday, 26 August 2014

Nusron Sudah Gugat Ical ke Pengadilan

JAKARTA (26 Agustus): Kader Partai Golkar yang juga Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid mengakui sudah melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Senin (25/8).

"Saya sudah gugat ke PN Jakarta Barat dengan nomor P 406/PDT.G/204 PN.jkrt.brt," jelas Nusron saat hadir dalam sidang Paripurna di Gedung DPR, Nusantara II, Jakarta Pusat, Selasa (26/8). Anggota DPR terpilih dari Partai Golkar periode 2014-2019 dengan meraih suara terbanyak itu saat ini juga duduk sebagai anggota Komisi VI DPR. Dalam pilpres lalu, Nusron bergabung dalam kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla, sedangkan Partai Golkar berada dalam kubu koalisi Merah Putih pendukung
Selengkapnya...

Tuesday, 26 August 2014

DPR Apresiasi KPU

JAKARTA (26 Agustus): Anggota Komisi II DPR, Taufiq Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena telah menyelenggarakan pilpres dengan baik meskipun ada sanksi kode etik dan pidana yang diberikan.

"Karena jumlah penyelenggaranya pun tidak banyak yang diberikan sanksi dan sebagainya. Dari 500 kabupaten/kota, hanya beberapa tempat yang mengalami masalah, maka signifikansinya rendah jika dikatakan bermasalah. Ini satu keberhasilan yang harus diapresiasi," kata Taufiq di Jakarta, Selasa (26/8). Namun, dia menyoroti berbagai kasus yang menimpa penyelenggara pemilu sehingga mesti berujung pada pemberian sanksi kode etik maupun sanksi pidana. Menurut dia,  hal tersebut
Selengkapnya...

Tuesday, 26 August 2014

Jokowi Minta SBY Naikkan Harga BBM

JAKARTA (26 Agustus): Presiden terpilih Joko Widodo dalam banyak kesempatan mengeluhkan soal APBN 2015 terutama terkait dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM sebelum 20 Oktober, saat Presiden-Wakil Presiden terpilih dilantik.

Soal kenaikkan harga BBM itu, kata Jokowi akan disampaikan kepada Yudhoyono dalam pertemuan antara keduanya yang dijadwalkan di Bali pada 27 atau 28 Agustus. “Ya, kami bertemu membahas RAPBN 2015. Bersama Pak JK, saya akan mengalkulasi besaran subsidi BBM, mengapa antrean kendaraan (di SPBU) panjang. Kami juga mempertimbangkan inflasi, fiskal, dan situasi politik sebelum menaikkan harga BBM. Namun, lebih baik (penaikan harga BBM) sebelum (20 Oktober 2014),“ kata Jokowi di
Selengkapnya...

Tuesday, 26 August 2014

PDIP Terus Berusaha Tarik Parpol Lain

JAKARTA (26 Agustus): PDIP sebagai pemenang pemilu masih berupaya menarik partai politik lainnya untuk bergabung dalam koalisi pengusung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Pemerintahan Jokowi-JK akan kuat jika memiliki kekuatan di eksekutif dan legislatif," kata Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah pada diskusi "Dialog Pilar Negara: Pemerintahan Mendatang" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (25/8). Menurut Basarah, koalisi partai-partai politik pengusung Jokowi-JK saat ini memiliki 207 kursi atau 36,96% dari 560 kursi DPR. Untuk memiliki kekuatan di DPR, kata dia, harus memiliki lebih dari separuh kursi DPR RI atau lebih dari 280
Selengkapnya...

Tuesday, 26 August 2014

Blusukan Jokowi Efektifkan Program

JAKARTA (26 Agustus): Blusukan yang akan dilakukan presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo dinilai mampu mengefektifkan kebijakan dan program yang diusung pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla.

"Jokowi juga tipe pemimpin yang selalu memastikan bahwa antara policy (kebijakan), rencana dan pelaksanaan harus sejalan. Blusukan itulah cara dia memastikan bahwa apa yang direncanakan benar-benar dilaksanakan di lapangan," kata analis Politik Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Arie Sujito dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (25/8). Dari blusukan itu juga Jokowi mendengarkan suara rakyat sebagai dasar menetapkan kebijakan dan membuat rencana yang sesuai
Selengkapnya...

Tuesday, 26 August 2014

Koalisi Merah Putih bukan Ganjalan

YOGYAKARTA (26 Agustus): Kesolidan Koalisi Merah Putih di parlemen tidak akan permanen atau bertahan lama ketika proses pemerintahan baru telah positif terbentuk, kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Erwan Agus Purwanto.

"Belajar dari koalisi pada pemerintahan SBY, membuktikan bahwa dalam skema politik tidak ada koalisi yang permanen, kecuali hanya muncul berdasarkan isu-isu tertentu," kata Erwan di Yogyakarta, Senin (25/8). Menurut Erwan, peluang kerja sama antara Jokowi dengan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta masih memungkinkan terbuka lebar. "Partai-partai anggota koalisi masih memiliki kemungkinan memutuskan merapat ke Jokowi. Meskipun hal itu juga kembali pada keputusan Jokowi
Selengkapnya...

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»