News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Wednesday, 5 March 2014

Pemerintah-KPK Sepakat Soal RUU KUHP dan KUHAP

JAKARTA (5 Maret): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah sepakat perlu perbaikan naskah akademik revisi KUHP dan KUHAP. Namun pemerintah dan KPK belum membahas secara detil pasal-pasal yang dianggap KPK bermasalah.

Kesepakatan tersebut ketika Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Kantor Menkum dan HAM di Jakarta, Rabu (5/3). Pertemuan tersebut atas undangan Menkum dan HAM. "KPK dalam posisi seperti surat pertama, supaya pembahasan-pembahasan dilakukan dengan melibatkan semua pihak," ujar Bambang seusai berdiskusi dengan Amir Syamsuddin. Menurut dia, revisi kedua UU tersebut seharusnya juga dibuat sesuai dengan kebutuhan lembaga
Selengkapnya...

Wednesday, 5 March 2014

NasDem Harus Prioritaskan Pusat Produksi

JAKARTA (5 Maret): Partai NasDem harus menjadikan daerah-daerah yang menjadi sentra produksi dan pemasaran sebagai prioritas pembangunan infrastruktur. Sementara pembangunan infrastruktur di pusat-pusat pemukinan tidak menjamin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Institut for Economic Development and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan bila NasDem serius membangun infrastruktur yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi, maka yang perlu dibangun adalah konektivitas infrastruktur yang memiliki nilai-nilai ekonomi. "Jadi jalan atau armada yang dibangun harus di daerah-daerah yang menjadi sentra produksi dan pemasaran," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (4/3). Dengan membangun infrastruktur di pusat-pusat produksi, maka niscaya
Selengkapnya...

Wednesday, 5 March 2014

JK Minta Kader NasDem tidak Korupsi

JAKARTA (5 Maret):– Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta caleg Partai NasDem agar tidak korupsi dan terus berjuang bersama rakyat untuk melakukan perubahan bagi Indonesia.

Pernyataan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan itu disampaikan dalam acara Konsolidasi Partai NasDem yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan, di Makassar, Selasa (4/3). JK mengingatkan kepada semua caleg NasDem untuk selalu berpihak kepada rakyat, khususnya dalam merancang undang-undang. Karena hanya dengan cara tersebut, menurut JK, legislator akan selalu dicintai oleh konstituen dan meningkatkan elektabilitas partai. “Tantangan NasDem saat
Selengkapnya...

Wednesday, 5 March 2014

Caleg NasDem Bali Gelar Sembahyang Agung

BALI (5 Maret): Menjelang masa kampanye terbuka yang dimulai 16 Maret, para caleg tidak hanya menyusun strategi kampanye, namun juga menyiapkan mental dan spiritual.

  Ratusan kader dan caleg Partai NasDem dari Bali menggelar Persembahyangan Agung di Pura Besakih, Karangasem, Bali , Rabu (5/3) untuk memohon restu Sang Pencipta. Lebih dari 500 kader Partai NasDem mendampingi caleg NasDem dari Bali menggelar Persembahyangan Agung di Pura Besakih dan dilanjutkan di Pura Penataran Agung. Ikut menghadiri acara persembahyangan tersebut adalah Pembina Partai NasDem Bangli, Bali, Mangku Dangin dan juga Ketua DPW Partai NasDem Jawa Tengah IGK
Selengkapnya...

Wednesday, 5 March 2014

KPK Setuju Bahas KUHP dengan Syarat

JAKARTA (5 Maret): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetujui pembahasan RUU KUHP dan KUHAP dengan sejumlah persyaratan.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Rabu (5/3) mendatangi Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, menemui Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, untuk menyampaikan surat KPK mengenai RUU KUHP. Surat tersebut menyusul surat KPK yang dikirimkan KPK kepada Presiden Susilo Yudhoyono, Ketua DPR, Marzuki Alie dan Ketua Panitia kerja Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, pada 19 Februari 2014 lalu. "Saya bertemu pak menteri sambil menyerahkan surat kemudian mendiskusikan solusi terbaik.
Selengkapnya...

Wednesday, 5 March 2014

KPU akan Sita Harta Anas

JAKARTA (5 Maret): Setelah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyita harta mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

"Kalau (harta) itu hasil kejahatan, ada indikasi ya mesti disita," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Rabu, (5/3) seperti dilaporkan Antaranews.com. KPK pada hari ini menetapkan Anas sebagai tersangka TPPU. Ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. KPK saat ini masih menelusuri aset terkait Anas. Juru Bicara KPK Johan
Selengkapnya...

Wednesday, 5 March 2014

NasDem Lampung Siapkan Ratusan Pelatih Saksi

LAMPUNG (5 Maret): Partai NasDem Wilayah Lampung membekali ratusan pelatih saksi yang akan bertugas memberikan pelatihan kepada para saksi yang mengawasi pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu legislatif, 9 April nanti.

Ratusan pelatih saksi tersebut merupakan kader partai yang dipersiapkan menjadi pelatih bagi para saksi hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Sekitar 400 pelatih saksi Partai NasDem itu merupakan utusan dari 14 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung. Mereka selama satu hari penuh pada Rabu (5/3) mengikuti pelatihan untuk pelatih (training for trainer) saksi. Pemateri adalah Ketua DPP Partai NasDem Siti Nurbaya serta sejumlah pengurus lainnya. Selain calon pelatih
Selengkapnya...

Wednesday, 5 March 2014

Tersangka TPPU, Anas Terancam 20 Tahun Penjara

JAKARTA (5 Maret): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian yakin akan kasus yang membelit Anas Urbaningrum. Setelah menetapkan Anas sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek Hambalang dan sejumlah kasus lain, KPK kini secara resmi telah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"KPK juga menemukan dua alat bukti yang cukup, menetapkan saudara AU sengai tersangka TPPU," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (5/3). Penetapan Anas sebagai tersangka TPPU setelah adanya pengembangan perkara Hambalang. Anas dikenakan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU nomor 15 thn 2002 tentang Tindak Pidana
Selengkapnya...

Wednesday, 5 March 2014

Gudang yang Meledak Berisi Amunisi Senjata Ringan

JAKARTA (5 Maret): Kepala Staf TNI Angkatan Laut Marsekal Marsetyo mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan atas penyebab ledakan di gudang senjata TNI-AL Tanjung Priok. Menurutnya, gudang tersebut berisi amunisi untuk senjata ringan.

“Untuk senjata ringan, di sana kan ada lapangan tembak, amunisi pistol, laras panjang, hanya terbatas jumlahnya,” ujar Marsetyo saat ditemui di pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu (5/3). Dia memastikan bahwa ledakan itu tidak akan mengganggu kegiatan TNI AL, terutama yang berkaitan dengan persenjataan. "Nggak (terganggu). Itu hanya sebagian amunisi senjata ringan. Amunisi pistol dan laras panjang. Jumlahnya terbatas," ujar dia. Atas ledakan gudang senjata yang
Selengkapnya...

Wednesday, 5 March 2014

Pers Diminta Fokus ke Pileg

JAKARTA ( 5 Maret ): Anggota Masyarakat Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu PWI) Agus Sudibyo merasa media massa cenderung sibuk dengan wacana calon presiden dibandingkan soal pemilihan calon anggota legislatif (Pileg). Padahal, Pileg bakal digelar pada 9 April mendatang, sementara Pilpres pada 9 Juli 2014.

"Pileg hanya dianggap sebagai halaman depan dari pilpres. Wacana tentang pilpres sudah berlebihan. Apalagi DPD, masyarakat semakin tak paham lagi soal DPD," ucap Agus dalam dalam diskusi 'Siapkah Kita Melaksanakan Pemilu?' di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/3). Untuk itu, ia meminta pers lebih fokus lagi ke pileg. Agar masyarakat mendapatkan informasi yang cukup soal calon wakilnya di gedung parlemen. Agus menyebutkan, pileg sebenarnya
Selengkapnya...

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»