News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Tuesday, 30 September 2014

SBY Dinilai hanya Kamuflase

JAKARTA (30 September): Pernyataan penyesalan Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di luar negeri tentang aksi walk out (meninggalkan sidang) anggota Fraksi Demokrat DPR saat pengesahan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR masih sulit dipercaya.

Pasalnya, sangat tidak mungkin Yudhoyono tidak memiliki kendali di partai berlambang Mercy itu karena ia dinilai tipe pemimpin partai politik yang mengatur segala keputusan partai. “Indikatornya apa? Jabatan-jabatan strategis di partai, dia ambil semua. Majelis tinggi, kemudian ketua umum. Berjejer dengan anaknya dalam kepengurusan. Tidak mungkin SBY tak punya kendali. Jadi semua itu kepura-puraan. Semua kamuļ¬‚ase. Kehendak sesungguhnya ialah pilkada melalui DPRD, tetapi tetap
Selengkapnya...

Monday, 29 September 2014

MK Tolak Permohonan PDIP, Pimpinan DPR Dipilih

JAKARTA (29 September): Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak keseluruhan permohonan PDIP dan perseorangan untuk pengujian UU MD3 dengan nomor perkara 73/PUU-XII/2014.

"Memuuskan menolak permohonan pemohon secara seluruhnya," kata Ketua MK, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/9). Dengan putusan MK tersebut maka Pimpinan DPR akan dipilih oleh anggota DPR dan usulan fraksi-fraksi. Pimpinan DPR tidak lagi menjadi hak partai politik pemenang pemilu dengan perolehan suara secara berurutan seperti dalam UU MD3 yang lama. Artinya, walau PDIP memenangi Pemilu Legislatif 2014, tidak
Selengkapnya...

Monday, 29 September 2014

Nurhayati Akui Inisiator WO Demokrat

JAKARTA (29 September): Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengakui bahwa aksi walk out (WO) anggota Fraksi Demokrat pada sidang paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada pada Jumat (26/9) adalah inisiatifnya.

"Apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi jika tidak bisa mengambil keputusan? Walk out adalah keputusan saya dan bukan perintah SBY," katanya dalam konferensi pers di gedung DPP Partai Demokrat di Jakarta, Senin (29/9). Dalam rapat paripurna DPR itu, dengan sikap WO Partai Demokrat maka melempangkan jalan bagi Koalisi Merah Putih ubntuk menggolkan opsi pilkada oleh DPRD. Koalisi Merah Putih terdiri dari Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan PAN. Demokrat sebelumnya menyatakan
Selengkapnya...

Monday, 29 September 2014

Jokowi tidak Khawatir Dijegal Koalisi Merah Putih

JAKARTA (29 September): Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak mengkhawatirkan isu bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) akan menjegal pemerintahannya di parlemen.

Hal itu diungkapkan Jokowi menanggapi beredarnya kabar pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disahkan pada Jumat (26/9) dini hari adalah awal dari "penjegalan" KMP terhadap pemerintahan Jokowi. Jokowi menganalogikan, partai pendukungnya di DKI yang tak lebih dari 11% tidak menjadi penghambat dalam pemerintahannya. "Tidak seperti itu. Lihat saja di sini di DKI, tidak masalah, di sini (DKI) cuma berapa persen kita? Cuma 11 persen. Kamu lihat
Selengkapnya...

Monday, 29 September 2014

Tiga Indikator Arus Balik Ke Orde Baru

JAKARTA (29 September): Tanda-tanda munculnya kembali pengaruh zaman Orde Baru mulai kentara. Berbagai pihak mengendus pertanda itu , salah satunya, Setara Institute.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengaku, pihaknya telah mengendus tiga indikator arus balik Orde Baru tersebut. Pertama, kata Ismail, UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang diperjuangkan oleh Koalisi Merah Putih, merupakan awal dari konsolidasi kekuatan politik gaya Orde Baru. "Ini merupakan upaya pembelokkan suara rakyat. UU MD3 ini telah membelokkan suara rakyat yang memberi mandat pada partai-partai pemenang pemilu untuk memimpin lembaga
Selengkapnya...

Monday, 29 September 2014

Dikhawatirkan Presiden Jadi Mandataris MPR Lagi

JAKARTA (29 September): Perlahan-lahan kedaulatan rakyat mulai dipangkas. Berawal dari pilkada kembali diakukan oleh DPRD bisa merambat pada mengembalikankedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pengamat politik Ismail Hasani mengatakan wacana kembaliunya MPR sebagai lembaga tertinggi negara tersebut harus dibendung sejak dini. Sesuai dengan amandemen UUD 1945, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara yangj mana Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Ismail menolak keras usulan tersebut. "Ide pengembalian lembaga tertinggi negara juga sebenarnya memungkinkan potensi impeachment oleh MPR secara lebih mudah
Selengkapnya...

Monday, 29 September 2014

DPR tidak bisa Jegal Program Jokowi-JK

JAKARTA (29 September): Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusai kursi DPR telah mengambil sikap sebagai penyeimbang pemerintah. Sikap ini menuai asumsi bahwa KMP dengan kekuatannya di parlemen itu akan menjegal program-program yang diusung pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Namun, asumsi itu dimentahkan Sekjen Partai NasDem Rio Capella. Menurut dia, DPR maupun Presiden tidak bisa serta merta saling menjegal program-program yang diusung karena keduanya memiliki posisi yang sama kuat di negara yang menganut sistem Presidential ini. "Saya enggak yakin akan terjegal (program Jokowi-JK). Presiden tidak bisa dibubarkan DPR dan DPR tidak bisa membubarkan Presiden," kata Rio dalam acara Bincang Pagi Metro Tv, Jakarta, Senin (29/9). Menurut Rio,
Selengkapnya...

Monday, 29 September 2014

SBY Minta Pendapat MK tentang UU Pilkada

OSAKA (29 September): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disetujui dalam sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu, khususnya terkait Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.

"Sebelum diundangkan, saya terus berupaya apa cara yang dapat ditempuh dalam koridor konstitusi agar demokrasi kita tidak alami kemunduran, dan Undang-Undang Pilkada sesuai kehendak dan aspirasi rakyat Indonesia," kata Presiden dalam keterangan pers setibanya di Bandara Kansai, Osaka, Jepang, Minggu (28/9) malam. Setibanya di Bandara Kansai, untuk kunjungan kerja di Kyoto hingga Senin (29/9) malam, Presiden Yudhoyono menelpon Ketua MK Hamdan Zoelva dan meminta pertimbangan
Selengkapnya...

Sunday, 28 September 2014

Jokowi-JK Ingin Cepat Kejar Keterlambatan

JAKARTA (28 September): Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ingin segera menyelesaikan permasalahan negara. Rekomendasi yang diberikan Pokja Tim Transisi membuat ia semakin optimistis menyelesaikan masalah-masalah itu.

"Saya dan Pak JK punya tipikal dan hobi yang sama, ingin cepat menyelesaikan. Menurut saya saat ini tidak ada prioritas, karena kita terlambat," kata Jokowi dalam kata sambutannya di Kantor Transisi Jokowi JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/9) malam. Acara itu digelar sebagai bentuk terima atas kerja pokja yang segera mengakhiri masa bhakti mereka. Selain terlambat, kata Jokowi, keberadaan APBN yang defisit, neraca dagang, dan cashflow memang sangat berat.
Selengkapnya...

Sunday, 28 September 2014

Pilkada oleh DPRD, Kekalahan 80% Rakyat oleh KMP

JAKARTA (28 September): Keputusan rapat paripurna DPR yang memberikan kewenangan pilkada kepada DPRD dinilai sebagai kekalahan rakyat Indonesia. Penetapan UU Pilkada tersebut merupakan kekalahan 80% rakyat Indonesia oleh Koalisi Merah Putih.

Hal ini dikemukakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Jakarta, Minggu (28/9). Dikatakan Ray, pertarungan voting dalam paripurna DPR itu sesungguhnya bukan pertarungan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan kubu Indonesia Hebat (Jokowi-JK). Tetapi pertarungan KMP dengan rakyat Indonesia. Setelah diputuskan bakal diadakan pilkada tidak langsung, sesungguhnya di situ lah kekalahan rakyat. "Itu kekalahan rakyat Indonesia terhadap sekelompok orang
Selengkapnya...

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»