News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Monday, 7 April 2014

Adhi Karya Cairkan Rp40 M untuk Dapatkan Hambalang

JAKARTA (7 April): Mantan Manajer Pemasaran PT Adhi Karya Arif Taufikurahman mengaku perusahaannya pernah menggelontorkan dana hingga Rp40 miliar untuk mendapatkan proyek Hambalang. Dana itu tercatat dalam keuangan PT Adhi Karya.

Namun, saat bersaksi untuk terdakwa Andi Mallarangeng, Arif mengaku tidak tahu pasti rincian pengeluaran PT Adhi Karya hingga Rp40 miliar terkait proyek Hambalang di Sentul, Bogor. "Dari data keuangan total itu sekitar Rp40-an miliar," kata Arif di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/4). Jaksa penuntut Supardi pun membeberkan isi BAP milik Arif yang menyebutkan bahwa ada catatan distribusi marketing fee dari PT Adhi Karya ke sejumlah pihak seperti ke PT Wika sekitar Rp600
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

Golkar Desak Bawaslu Minta Klarifikasi Presiden

JAKARTA (7 April): Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus memiliki kemauan kuat untuk meminta klarifikasi langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merangkap Ketua Umum Partai Demokrat serta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengenai dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye Partai Demokrat oleh SBY.

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengemukakan itu Senin (7/4) menanggapi panggilan Bawaslu terhadap SBY dan Sudi. Meski yang dipanggil adalah SBY dan Sudi, Bawaslu mengaku pada Sabtu (5/4) sudah datang ke Bawaslu adalah pejabat Partai Demokrat mewakili SBY. Selain itu ada pada Jumat (4/4) pejabat Kementerian Sekretaris Negara telah mengutus perwakilannya memenuhi panggilan Bawaslu. Dengan demikian baik Partai Demokrat maupun Sekretariat Negara merasa tidak perlu SBY
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

Caleg Baru Lebih Diminati

SEMARANG (7 April): Calon anggota legislatif (caleg) baru lebih berpeluang meraih suara terbanyak pada Pemilu 9 April 2014 jika dibandingkan dengan caleg petahana, kata pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Susilo Utomo.

  “Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, masyarakat yang memiliki hak pilih cenderung meninggalkan caleg incumbent (petahana) yang dianggap tidak jujur sehingga memberi kesempatan bagi caleg baru untuk bisa mengalahkan mereka dalam mendapatkan dukungan dari para pemilih,“ katanya di Semarang, Minggu (6/4). Menurut Susilo yang juga menjabat Direktur Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak) FISIP Undip tersebut, hal itu disebabkan para caleg
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

KPU Curigai Laporan Kekurangan Surat Suara

JAKARTA (7 April): Hanya tiga hari menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menerima laporan kekurangan surat suara dari KPU di beberapa daerah. KPU mengaku curiga atas validitas laporan tersebut.

“Saya masih menerima laporan kekurangan surat suara hingga hari ini dan jumlahnya cukup banyak. Bahkan, ada daerah yang melaporkan belasan ribu,” jelas Kepala Bagian Inventarisasi Biro Logistik KPU Susila Herry Prabowo, Minggu (6/4). Dua daerah yang melaporkan kekurangan surat suara, yaitu Jakarta Timur dan Manado. Ia pun mempertanyakan mengapa kedua KPU daerah tersebut baru melapor pada Minggu, (6/4). Di Manado, kekurangan surat suara dilaporkan sekitar seribu, sedangkan di
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

Presiden Minta PT Lapindo Selesaikan Kewajiban

SURABAYA (7 April): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Lapindo Brantas segera menyelesaikan kewajiban menuntaskan sisa tanggungan kepada korban lumpur Lapindo.

  Presiden Yudhoyono mengemukakan menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu.   “Saya sudah mengirim surat ke PT Lapindo, meminta mereka segera menyelesaikan tanggungan mereka ke korban lumpur Sidoarjo di area terdampak. Masalah ini harus segera selesai, kasihan mereka,“ kata Presiden kepada pimpinan media massa di Surabaya, Sabtu (5/4) malam.   Beberapa waktu lalu MK mengabulkan uji materi korban semburan lumpur Sidoarjo di area peta terdampak.
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

Modus Politik Uang makin Berkembang

JAKARTA (7 April): Sejumlah orang masuk ke gang-gang dan mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Tiap orang ditargetkan merekrut 10 orahg. Bila berhasil ia diberi Rp2 juta sebagai imbalan. Kontrak perjanjian pun dibuat di atas kertas bermetarai.

Praktik itu merupakan pola baru politik uang yang ditemukan tim Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelang Pemilu 2014.   “Modus politik uang semakin berkembang dan masif. Mereka membuat jaringan menunjuk satu orang untuk mencari 10 suara dan melakukan tanda tangan kontrak. Kalau mencapai target, akan dibayar. Uang diberikan setelah pemilu,“ kata peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (6/4).   Menurut dia, cara tersebut dipilih
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

Anggota Panwaslu Ditembak Orang tidak Dikenal

JAMBI (6 April): Seorang anggota panitia pengawas (panwas) Pemilu Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, ditembak orang tidak dikenal. Dua peluru bersarang di tubuh korban sehingga korban harus dirawat di rumah sakit.

Korban atas nama Wahyu, ditembaki Minggu (6/4) dini hari di kediamannya. Saat itu pelaku mendobrak pintu rumah korban kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Dua peluru bersarang di tubuh korban, satu di bahu kiri dan satunya lagi di paha kanan. Korban langsung tersungkur dan darah pun mengucur. Pelaku langsung melarikan diri setelah menyerang korban dengan senjata api. Sedangkan warga Desa Eka Jaya Unit 8 langsung membawa korban ke Puskesmas terdekat. Namun karena peralatan di
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

ICW Nilai Golkar Paling Banyak Lakukan Politik Uang

JAKARTA (6 April): Partai Golkar dinilai paling banyak melakiukan praktik politik uang selama masa kampanye 16 Maret-5 April 2014. Hal itu merupakan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama jaringannya di 15 provinsi di Indonesia.

  "Partai Golkar melakukan 23 pelanggaran politik uang berdasarkan pemantauan awal kami," kata peneliti bidang korupsi politik ICW Abdullah Dahlan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (6/4) seperti dilaporkan Antaranews.com. Partai Amanat Nasional (PAN), lanjut dia, menempati peringkat kedua yaitu dengan 19 pelanggaran disusul Partai Demokrat dengan 17 kasus, PDIP dengan 13 kasus, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 12 kasus. Abdullah mengatakan pelaku
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

SBY Minta Jangan Terburu Nilai Jokowi tidak Mampu

JAKARTA (6 April): Untuk pertama kalinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi keraguan sejumlah pihak terhadap prospek pemerintahan mendatang jika Gubernur DKI Joko Widodo yang menjadi calon presiden (cares) PDIP terpilih menjadi presiden Republik Indonesia 2014-2019.

Dalam laman Sekretariat Negara dan Youtube yang disiarkan Sabtu (5/4), SBY meminta rakyat tidak perlu buru-buru menilai Jokowi tidak mampu. Dia menyarankan Jokowi menyampaikan pikiran, solusi, dan kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya untuk mengatasi permasalahan bangsa yang begitu kompleks. "Dengan cara beliau menyampaikan itu, berdebat di sana sini, rakyat akan tahu apa yang dimiliki Pak Jokowi dan dimiliki oleh capres-capres yang lain. Dengan demikian, pada saatnya nanti
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

NasDem Terbuka Dukung Capres Partai Lain

YOGYAKARTA (6 April): Partai NasDem terbuka untuk mengajukan nama calon presiden (capres) yang berasal dari partai lain.

"Dengan kebesaran hati, NasDem tidak hanya memfokuskan agar (nama capres) berasal dari NasDem, tetapi kita cari kader terbaik bagi bangsa," kata Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Yogyakarta, Sabtu (5/4). Surya mengatakan hingga saat ini belum berambisi untuk menjadi capres. "Mungkin terasa aneh kok ketua umumnya tidak punya ambisi? Memang, kalau ada yang lebih baik, kita dorong, itu kan bagus, di sana kita menunjukkan kedewasaan," tambah Surya. Namun
Selengkapnya...

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»