News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Monday, 14 April 2014

Perkuat Presidensial dengan Keteladanan Berpolitik

JAKARTA (14 April): Dalam membangun sistem presidensial yang kokoh dan kuat diperlukan keteladanan dalam berpolitik, kata Wasekjen DPP Partai NasDem Willy Aditya.

Dia mengatakan, basis kerja sama Partai NasDem dan PDIP adalah memperkuat sistem presidensial, dengan tidak mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya. Praktek rangkap jabatan, misalnya, mempertontonkan tidak adanya pemisahan antara ranah publik dan ranah golongan atau partai. Itu menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan mendatang. "Saat kita berbicara penguatan sistem presidensial, kita perlu mempertegas bahwa menteri, wakil presiden dan presiden tidak boleh rangkap jabatan di
Selengkapnya...

Monday, 14 April 2014

Caleg 9 Parpol Desak Pemilu Ulang

CIAMIS (14 April): Puluhan calon anggota legislatif (caleg) dari sembilan partai politik di Ciamis, Jawa Barat, Senin (14/4) mendatangi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Mereka mendesak Panwaslu segera menindak tegas caleg yang bermain politik uang dalam Pemilu 9 April lalu.

Caleg yang datang itu dari Partai NasDem, Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PPP, Hanura, PKB serta PBB. Mereka merasa dicurangi segelintir caleg yang bermain uang sehingga perolehan suara mereka tidak sesuai harapan.Caleg itu terutama dari daerah pemilihan Ciamis-5 dan Ciamis-6 yang masuk wilayah Pangandaran. Para caleg tersebut membawa bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan caleg terutama di daerah Pangandaran. Kedatangan mereka juga dipicu sikap Panwaslu yang dinilai tidak segera
Selengkapnya...

Monday, 14 April 2014

Mendagri Tegaskan Jokowi Tidak Perlu Mundur

JAKARTA (14 April): Walaupun hampir dipastikan maju dalam Pemilu Presiden, 9 Juli 2014, Joko Widodo tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, Jokowi hanya perlu meminta izin kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Gubernur cukup mengajukan cuti dan Presiden kemudian memberikan izin," kata Gamawan di Jakarta, Senin, (14/4). Artinya, menurut Gamawan, Jokowi tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya jika maju dalam pilpres. Jika gagal dalam Pilpres mendatang pun, Jokowi bisa kembali menduduki jabatannya yang ditinggalkannya selama cuti. "Mekanisme itu sudah ada dalam UU Pemerintahan Daerah. Kalau pun dia terpilih, wakilnya bisa naik menjadi gubernur," ungkapnya.*  

Monday, 14 April 2014

Bawaslu Temukan Satu TPS Pilih Satu Partai

PALEMBANG (14 April): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menemukan sebuah kecurangan sistematis yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS). Bawaslu menemukan jumlah hasil pemungutan suara di TPS hanya untuk satu partai.

“Ada perubahan hasil suara di satu TPS. Ketika dihitung jumlah hasil suara melebihi jumlah pemilih dan cuma ke satu partai,” kata Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya di Kantor Bawaslu Sumsel, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (14/4). Namun tidak disebutkan  partai tunggal yang menjadi pilihan para pemilih di TPS tersebut. Menurut Andika, kecurangan itu terjadi di TPS 06, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang. Ia menyebut, kecurangan itu sempat
Selengkapnya...

Monday, 14 April 2014

Tiga Sanksi Hantui Ketum PPP Suryadharma Ali

JAKARTA (14 April): Ada tiga sanksi menghantui Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA). Ia dinilai melanggar aturan partai akibat menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan pada 23 Maret lalu.

"Ada tiga kemungkinan sanksi, peringatan keras, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap," kata Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Senin (14/4). Menurut dia, hasil Musyawarah Kerja Nasional PPP di Kediri, Jawa Timur dan Bandung, jawa Barat, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai melarang keras pengurus dan kadernya terlibat dalam kampanye partai lain. Selain itu, jelas Emron, PPP telah menetapkan calon
Selengkapnya...

Monday, 14 April 2014

NasDem Nilai Ada Indikasi Kecurangan Sistematis

JAKARTA (14 April): Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 ditengarai diwarnai praktik kecurangan yang sistematis.

"Banyak laporan dari para caleg yang mendapatkan kondisi tidak fair dalam kelangsungan pemilu legislatif 9 April lalu. KPU menyebut ada 2000 pelanggaran. Kita pastikan lebih dari itu," kata Surya di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Senin (14/4). Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem Enggartiasto Lukita menyebutkan adanya beberapa indikator kecurangan yang terjadi. Di antaranya ialah kepala daerah yang berasal dari parpol tertentu sejak awal masa
Selengkapnya...

Monday, 14 April 2014

NasDem Laporkan Politik Uang ke Panwaslu

KUNINGAN (14 April): Tiga calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dari Partai NasDem melaporkan adanya praktik politik uang kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kuningan.

Kedatangan ketiga caleg NasDem tersebut didampingi para Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Kuningan. Mereka melaporkan adanya praktik politik uang yang dilakukan caleg partai lain menjelang hari pencoblosan pada 9 April lalu. Selain melaporkan adanya politik uang, para caleg NasDem tersebut juga melaporkan adanya indikasi kecurangan oleh tim PPK karena suara mereka hilang dalam penghitungan. Caleg Toto dari Cilimus melaporkan bahwa dia dan keluarganya mencoblos di TPS 04. Tetapi
Selengkapnya...

Monday, 14 April 2014

Tidak Ada Kiblat-Kiblatan di TNI

JAKARTA (14 April): Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, menegaskan, menjelang Pemilu Presiden pada 9 Juli nanti, tidak ada kiblat-kiblatan atau kelompok-kelompok di dalam TNI kepada tokoh tertentu.

"Satu hal yang perlu saya respons. Saya dengar di berita, bahwa di TNI ada kelompok-kelompok. Seluruh prajurit kiblatnya satu, yaitu Panglima TNI. Tidak ada TNI A berkiblat pada B, TNI B berkiblat ke C," kata Moeldoko, sesaat setelah menerima Dewan Harian Nasional '45, di Markas Besar TNI, di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (14/4). Dalam kesempatan tersebut, dia meminta seluruh prajurit aktif agar tidak sampai termakan isu-isu yang bisa menyudutkan institusi TNI. TNI sudah sangat tegas
Selengkapnya...

Monday, 14 April 2014

Cak Imin tidak Mau Jadi Cawapres

JAKARTA (14 April): Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tidak berminat menjadi calon wakil presiden meski partainya mengincar posisi itu, kata Ketua DPP PKB Abdul Wahid Maktub.

"Setelah saya konfirmasi langsung dengan beliau (Muhaimin), saya tegaskan bahwa beliau untuk saat ini tidak dan tidak akan mau mencalonkan diri sebagai wapres," kata Wahid di Jakarta, Senin, (14/4) seperti dilaporkan Antaranews.com. Ia mengakui memang ada dorongan, dukungan, bahkan tekanan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk internal PKB, agar Muhaimin mengajukan diri sebagai calon wakil presiden. Namun, kata mantan Duta Besar RI untuk Qatar itu, Muhaimin memilih untuk lebih
Selengkapnya...

Monday, 14 April 2014

Tiga Pekerjaan Rumah NasDem

TIGA pekerjaan besar menunggu Partai NasDem setelah memutuskan mendukung Jokowi dalam Pilpres, 9 Juli nanti. Apa saja tiga pekerjaan besar itu? Ikuti tulisan Eep Saefulloh Fatah, Pendiri dan CEO of Polmark Indonesia Inc pusat riset dan konsultasi political marketing, yang dimuat Media Indonesia, Senin 14 April 2014.

   

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»