News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Monday, 19 May 2014

Lagi SBY Salahkan Media Massa

JAKARTA (19 Mei): Partai Demokrat sepertinya lebih suka menuding media massa sebagai biang munculnya berbagai masalah terkait partai tersebut.

Soal pemilu misalnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyalahkan media massa atas hal negatif yang melanda partainya. Kali ini, SBY menyalahkan media terkait kasus korupsi yang menjerat sejumlah elite partai itu. “Kenapa suara kita merosot tajam? Karena ada kasus korupsi yang dilakukan kader partai. Ada krisis kepemimpinan partai pada tahun 2013 lalu. Kemudian Partai Demokrat juga digempur habis-habisan oleh televisi dan media cetak,“ kata SBY saat
Selengkapnya...

Monday, 19 May 2014

NasDem Buka Sekolah Legislatif

JAKARTA (19 Mei): Setelah KPU menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih, Partai NasDem tidak ingin para kadernya yang bakal duduk di kursi dewan masuk ke parlemen tanpa bekal.

Partai NasDem akan menggembleng anggota dewan terpilih di sekolah legislatif sebelum terjun ke parlemen. Selain ditujukan untuk pembekalan, kegiatan itu akan memotret potensi kader yang terpilih sebagai anggota dewan agar bisa ditempatkan di komisi yang pas. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappiolu) Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan menegaskan sekolah legislatif berlaku untuk anggota dewan terpilih di setiap tingkatan. “Kita berikan semacam sekolah legislatif kepada mereka. Apa
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

Koalisi Golkar-Demokrat Sulit Terwujud

JAKARTA (17 Mei): Juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan belum mengetahui mengenai poros baru yang ingin menjadikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 9 Juli. Dia pun menilai koalisi tersebut sulit mendapatkan titik temunya.

"Semalam (Jumat, 16/5) saya berbicara dengan Idrus (Sekjen Golkar), menurut beliau sulit untuk ketemunya. Banyak kendala," kata Tantowi dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5). Menurut dia, wacana pembentukan poros baru tersebut datang dari Partai Demokrat. Jika koalisi antara Partai Golkar dan Partai Demokrat terwujud, maka sudah seharusnya Partai Golkar mendapatkan posisi capres sesuai mandat rapat pimpinan nasional tahun 2012 yang menempatkan Aburizal sebagai
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

Jokowi Umumkan Cawapres Paling Lambat Besok

JAKARTA (17 Mei): Calon Presiden yang diusung PDI-P, Partai NasDem dan PKB, Joko Widodo mengungkapkan akan mengumumkan calon pendampingnya (wakil presiden) pada Minggu (18/5).

“Sebetulnya tinggal dua hari. Mungkin mau hari ini, mungkin mau sore nanti. Tapi maksimal besok (18/5),” kata Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi di Posko Seknas Jokowi, Jakarta, Sabtu (17/5). Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, menentukan pendampingan tidak mudah karena ada hitung-hitungan politik, yaitu apakah pasangannya itu mampu meningkatkan elektabilitas untuk memenangkan pilpres dan juga apakah jika terpilih pasangannya itu memiliki kemampuan untuk berkerja sama
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

Hanura Putuskan Merapat ke Jokowi

JAKARTA (17 Mei): Mengikuti jejak Partai NasDem dan PKB, Partai Hanura secara resmi memutuskan untuk berkoalisi dengan PDIP untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.

"Hanura dan PDIP sudah menjalin kebersamaan yang cukup lama, sudah lima tahun dalam pemerintahan Pak SBY kedua, telah bersama-sama sebagai partai penyeimbang," kata Ketua Umum DPP Hanura Wiranto seusai bertemu dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Sabtu (17/5). Pertemuan mantan Panglima TNI dan mantan Presiden itu berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, dan diikuti sejumlah pimpinan kedua partai. Wiranto mengatakan bahwa kerja sama
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

Sistem Presidensial masih Sulit

YOGYAKARTA (17 Mei): Sistem presidensial murni masih sulit diwujudkan di Indonesia selama sistem multipartai masih berlaku di Indonesia, kata pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Sri Hastuti Puspitasari.

"Sistem presidensial kita memang dibangun di atas bayang-banyang sistem parlementer sehingga perlu penataan ulang. Sistem multipartai secara teori sulit cocok dengan dengan sisitem presidensial," kata Sri Hastuti  di Yogyakarta, Jumat (16/5). Selain itu, kata dia, UUD secara substansial juga cenderung mendorong sistem parlementer. Dengan demikian sistem pemerintahan di Indonesia dikatakan menganut sistem presidensial semi parlementer. "Hal itu terlihat dengan masih
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

Suryadharma Ali Khawatir Dibidik KPK

JAKARTA (17 Mei): Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyebut nama pejabat tinggi di Kementerian Agama yang dibidik menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, Menteri Agama Suryadharma Ali merasa khawatir.

“Sejujurnya khawatir, tetapi kita tunggu saja. Kita belum tahu ke mana arahnya,“ kata Suryadharma kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/5). Dia berharap agar semua pihak tidak berspekulasi bahwa dirinya terlibat. Apalagi, saat ini KPK sekali lagi melakukan gelar perkara sebelum meningkatkan status perkara ke tingkat penyidikan. “Jangan berandai-andai. Kita tunggu saja nanti, jangan berspekulasi,“ tandas Suryadharma Ali yangh biasa SDA yang juga Ketua Umum Partai
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

Anggota Koalisi Harus Disiplin

YOGYAKARTA (17 Mei): Partai politik harus memiliki kedisiplinan berkoalisi dalam mendukung sistem presidensial di Indonesia, kata pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Erwan Agus Purwanto.

"Ketika partai tertentu sudah menyatakan bergabung dalam suatu koalisi, secara etika politik itu artinya harus satu suara dalam koalisi selama lima tahun pemerintahan," kata Erwan di Yogyakarta, Jumat (16/5) seperti dilaporkan Antaranews.com. Menurut dia, di dalam model koalisi di Indonesia sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2009, partai-partai yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab) cenderung tidak sepenuhnya menghormati keputusan yang telah disepakati. "Saat
Selengkapnya...

Saturday, 17 May 2014

PBNU: Jangan Pilih Capres yang Pernah Lukai Bangsa

JAKARTA (17 Mei): Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyarankan agar masyarakat memilih calon presiden (capres) yang dekat dengan rakyat dalam Pemilu Presiden mendatang.

  "Kalau dekat dengan rakyat, maka dia akan tahu aspirasi rakyat," kata Wakil Ketua Umum PBNU Asad Said Ali di sela peringatan hari lahir NU di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (16/5). Dekat dengan rakyat merupakan satu dari tiga kriteria yang menurut Asad harus dimiliki calon pemimpin nasional. Kriteria kedua, menurut Asad, calon pemimpin harus orang yang benar-benar bersih dan tidak pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu. "Intinya jangan memilih pemimpin
Selengkapnya...

Friday, 16 May 2014

Jadi Tersangka, Anak Syarief Hasan Diperiksa

JAKARTA (16 Mei): Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan langsung memeriksa Riefan Avrian (RA), putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Videotron di Kemenkop dan UKM. Riefan akan diperiksa pada Senin (19/5).

"Berkaitan dengan penyidikan terhadap tersangka RA, hari ini (Jumat, 16/5) kami telah melayangkan panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari Senin 19 Mei pukul 09.00 pagi," kata Kepala Kejati DKI Jakarta, Adi Toegarisman di Kantor Kejati DKI Jakarta, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (16/5). Riefan merupakan Direktur Utama PT Rifuel dan pendiri PT Imaji Media. PT Imaji mengikuti proyek Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM. Riefan kemudian mengangkat Hendra
Selengkapnya...

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»