News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Monday, 7 April 2014

KPU Curigai Laporan Kekurangan Surat Suara

JAKARTA (7 April): Hanya tiga hari menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menerima laporan kekurangan surat suara dari KPU di beberapa daerah. KPU mengaku curiga atas validitas laporan tersebut.

“Saya masih menerima laporan kekurangan surat suara hingga hari ini dan jumlahnya cukup banyak. Bahkan, ada daerah yang melaporkan belasan ribu,” jelas Kepala Bagian Inventarisasi Biro Logistik KPU Susila Herry Prabowo, Minggu (6/4). Dua daerah yang melaporkan kekurangan surat suara, yaitu Jakarta Timur dan Manado. Ia pun mempertanyakan mengapa kedua KPU daerah tersebut baru melapor pada Minggu, (6/4). Di Manado, kekurangan surat suara dilaporkan sekitar seribu, sedangkan di
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

Presiden Minta PT Lapindo Selesaikan Kewajiban

SURABAYA (7 April): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta PT Lapindo Brantas segera menyelesaikan kewajiban menuntaskan sisa tanggungan kepada korban lumpur Lapindo.

  Presiden Yudhoyono mengemukakan menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu.   “Saya sudah mengirim surat ke PT Lapindo, meminta mereka segera menyelesaikan tanggungan mereka ke korban lumpur Sidoarjo di area terdampak. Masalah ini harus segera selesai, kasihan mereka,“ kata Presiden kepada pimpinan media massa di Surabaya, Sabtu (5/4) malam.   Beberapa waktu lalu MK mengabulkan uji materi korban semburan lumpur Sidoarjo di area peta terdampak.
Selengkapnya...

Monday, 7 April 2014

Modus Politik Uang makin Berkembang

JAKARTA (7 April): Sejumlah orang masuk ke gang-gang dan mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Tiap orang ditargetkan merekrut 10 orahg. Bila berhasil ia diberi Rp2 juta sebagai imbalan. Kontrak perjanjian pun dibuat di atas kertas bermetarai.

Praktik itu merupakan pola baru politik uang yang ditemukan tim Indonesia Corruption Watch (ICW) menjelang Pemilu 2014.   “Modus politik uang semakin berkembang dan masif. Mereka membuat jaringan menunjuk satu orang untuk mencari 10 suara dan melakukan tanda tangan kontrak. Kalau mencapai target, akan dibayar. Uang diberikan setelah pemilu,“ kata peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (6/4).   Menurut dia, cara tersebut dipilih
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

Anggota Panwaslu Ditembak Orang tidak Dikenal

JAMBI (6 April): Seorang anggota panitia pengawas (panwas) Pemilu Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, ditembak orang tidak dikenal. Dua peluru bersarang di tubuh korban sehingga korban harus dirawat di rumah sakit.

Korban atas nama Wahyu, ditembaki Minggu (6/4) dini hari di kediamannya. Saat itu pelaku mendobrak pintu rumah korban kemudian melepaskan tembakan ke arah korban. Dua peluru bersarang di tubuh korban, satu di bahu kiri dan satunya lagi di paha kanan. Korban langsung tersungkur dan darah pun mengucur. Pelaku langsung melarikan diri setelah menyerang korban dengan senjata api. Sedangkan warga Desa Eka Jaya Unit 8 langsung membawa korban ke Puskesmas terdekat. Namun karena peralatan di
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

ICW Nilai Golkar Paling Banyak Lakukan Politik Uang

JAKARTA (6 April): Partai Golkar dinilai paling banyak melakiukan praktik politik uang selama masa kampanye 16 Maret-5 April 2014. Hal itu merupakan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama jaringannya di 15 provinsi di Indonesia.

  "Partai Golkar melakukan 23 pelanggaran politik uang berdasarkan pemantauan awal kami," kata peneliti bidang korupsi politik ICW Abdullah Dahlan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (6/4) seperti dilaporkan Antaranews.com. Partai Amanat Nasional (PAN), lanjut dia, menempati peringkat kedua yaitu dengan 19 pelanggaran disusul Partai Demokrat dengan 17 kasus, PDIP dengan 13 kasus, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 12 kasus. Abdullah mengatakan pelaku
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

SBY Minta Jangan Terburu Nilai Jokowi tidak Mampu

JAKARTA (6 April): Untuk pertama kalinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi keraguan sejumlah pihak terhadap prospek pemerintahan mendatang jika Gubernur DKI Joko Widodo yang menjadi calon presiden (cares) PDIP terpilih menjadi presiden Republik Indonesia 2014-2019.

Dalam laman Sekretariat Negara dan Youtube yang disiarkan Sabtu (5/4), SBY meminta rakyat tidak perlu buru-buru menilai Jokowi tidak mampu. Dia menyarankan Jokowi menyampaikan pikiran, solusi, dan kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya untuk mengatasi permasalahan bangsa yang begitu kompleks. "Dengan cara beliau menyampaikan itu, berdebat di sana sini, rakyat akan tahu apa yang dimiliki Pak Jokowi dan dimiliki oleh capres-capres yang lain. Dengan demikian, pada saatnya nanti
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

NasDem Terbuka Dukung Capres Partai Lain

YOGYAKARTA (6 April): Partai NasDem terbuka untuk mengajukan nama calon presiden (capres) yang berasal dari partai lain.

"Dengan kebesaran hati, NasDem tidak hanya memfokuskan agar (nama capres) berasal dari NasDem, tetapi kita cari kader terbaik bagi bangsa," kata Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh di Yogyakarta, Sabtu (5/4). Surya mengatakan hingga saat ini belum berambisi untuk menjadi capres. "Mungkin terasa aneh kok ketua umumnya tidak punya ambisi? Memang, kalau ada yang lebih baik, kita dorong, itu kan bagus, di sana kita menunjukkan kedewasaan," tambah Surya. Namun
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

Waspadai Serangan Fajar di Masa Tenang

JAKARTA (6 April): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) megingatkan bahwa setelah kampanye terbuka Pemilu 2014 berakhir Sabtu (5/4), kini ancaman kecurangan dilakukan melalui berbagai modus.

Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan Sabtu (5/4) pelanggaran dan kecurangan di masa tenang dilakukan lewat berbagai cara demi kepentingan partai politik atau calon anggota legislatif (caleg). Salah satunya, ujar dia, ialah serangan fajar dengan memberikan uang atau barang untuk memengaruhi pemilih. Modus seperti itu, jelas dia, biasa terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya dan diyakini juga akan dilakukan pihak-pihak tertentu pada pemilu kali ini. ‘’Kami mengimbau para
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

NasDem tidak akan Ulangi Kesalahan

BATANG (6 April): Sebagai partai politik baru yang ikut dalam pemilihan umum, Partai NasDem tidak akan mengulangi kesalahan para pemimpin partai politik masa lalu yang cenderung melupakan amanah yang diberikan rakyat.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan itu saat kampanye hari terakhir di depan ribuan kader dan simpatisan Partai NasDem di Lapangan Kenconorejo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4). Partai NasDem, kata Surya, berkeinginan Pemilu 2014 ini menjadi momentum untuk mengubah masa depan akibat pengingkaran pemimpin-pemimpin parpol. Saat ini kemiskinan masih terjadi di mana-mana. Jaminan kesehatan pun minim dan kesempatan belajar terbatas. “Dalam menghadapi kondisi ini,
Selengkapnya...

Sunday, 6 April 2014

Rano Karno Bisa Kena Pasal Gratifikasi

JAKARTA (6 April): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa saja menjerat Wakil Gubernur Banten, Rano Karno dengan pasal gratifikasi setelah disebut-sebut pernah menerima uang Rp 1.2miliar dari perusahaan milik terdakawa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

"Bisa (ketentuan gratifikasi). Cuma kita tidak bisa memutuskan dari informasi dan keterangan itu saja," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, seusai peluncuran buku dan diskusi 'Mahfud MD: Bersih dan Membersihkan' di Jakarta, Sabtu (5/4). Menurut Bambang, KPK akan menjadikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan sebagai untuk memproses lebih lanjut. Namun, semuanya juga tergantung pada hakim apakah akan memasukkan sebagai bahan putusan atau tidak. KPK
Selengkapnya...

«
<
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
>
»