News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Saturday, 24 January 2015

Polri Bekerja Sesuai Prosedur

JAKARTA (24 Januari): Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie mengungkapkan alasan Polri melepas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dari tahanan karena dianggap bersikap kooperatif selama menjalani proses penyidikan.

"Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, tidak ada alasan untuk dilakukan penahanan. Tersangka dinilai kooperatif dan beliau bersedia dipanggil sewaktu-waktu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Intinya atas pertimbangan hukum tidak dilakukan penahanan," kata Ronny dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/1). Terkait adanya isu bahwa pelepasan Bambang dari tahanan akibat maraknya desakan publik, Ronny menegaskan, secara keseluruhan proses penyidikan merupakan
Selengkapnya...

Saturday, 24 January 2015

Adnan Pandu Pradja Dilaporkan ke Bareskrim Polri

JAKARTA (24 Januari): Komisioner KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri, Sabtu (24/1). Ia diduga merampok perusahaan dan memiliki secara ilegal saham PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur .

"Dia diminta perusahaan sebagai penasihat hukum. Tapi sejak 2006 mereka melakukan perampokan saham, notaris secara ilegal," kata kuasa hukum pemilik saham keluarga, Muklis, di Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu (24/1 siang. Pada pelaporan tersebut, Muklis mengaku telah menyertakan data-data dan dokumen lengkap kepada penyidik Polri. "Bagi kami, ini harus ditindak. Adnan harus dipanggil, diperiksa dan diadili," tegas Muklis. Muklis menjelaskan, nantinya data yang
Selengkapnya...

Saturday, 24 January 2015

Biarkan Institusi Hukum Bekerja

JAKARTA (24 Januari): Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding menilai, opini yang dibangun setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjadi tersangka karena diduga melanggar hukum, seperti kriminalisasi atau penzoliman dianggap terlalu berlebihan.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara hukum yang tetap menjunjung tinggi asas semua orang sama di mata hukum. "Kita jangan selalu mengambil stigma pelemahan KPK, perlawanan dari koruptor dan kriminalisasi. Negara kita negara hukum. Apa yang dilakukan KPK dan Polri adalah due process of law, semua sama di mata hukum," kata Sudding di sela Rapat Pimpinan Nasional III Partai Hanura di Jakarta, Sabtu (24/1). Menurut Sudding, mengacu UU No 30/2002 tentang KPK pasal 32 bahwa
Selengkapnya...

Friday, 23 January 2015

Presiden Minta Proses Hukum Berjalan Objektif

BOGOR (23 Januari): Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan pimpinan KPK, pimpinan Polri dan Jaksa Agung pada Jumat (23/1) di Istana Presiden Bogor Jawa Barat, beberapa saat setelah Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Dalam konferensi pers seusai pertemuan tersebut, Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla, Jaksa Agung Prasetyo, Menko Polhukam Tedjo Edhie Purjiatno, Plt Kapolri/Waka Polri Komjen Badroddin Haiti, Kepala Staf Presiden Luhut Panjaitan, Ketua KPK Abraham Samad, serta beberapa menteri. "Baru saja saya melakukan pertemuan dengan Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, dan beberapa menteri serta dengan Ketua KPK dan Kapolri/Wakapolri," kata Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat seusai
Selengkapnya...

Friday, 23 January 2015

Penangkapan BW, bukan Balas Dendam Polri ke KPK

JAKARTA (23 Januari): Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil (F-PKS) menegaskan penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Polri bukanlah upaya balas dendam Kepolisian, karena Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka terlebih dulu oleh KPK. Nasir mengimbau masyarakat agar tidak melihat peristiwa itu sebagai perseteruan antara Kepolisan-KPK.

"Jadi jangan dilihat ini sebagai perseteruan.Saya tidak melihat ini pertempuran dua institusi penegakan hukum. Cuma momentumnya saja yang ada seperti ini kemudian orang mengait-ngaitkan," kata Nasir Djamil di kompleks Parlemen senayan, Jakarta, Jumat (23/1). Nasir menegaskan, Komisi III DPR tidak dalam konteks dukung-mendukung salah satu institusi penegakan hukum. Komisi III tidak mau masuk dalam posisi memberikan dukungan salah satu pihak, sebab DPR hanya akan mendorong
Selengkapnya...

Friday, 23 January 2015

Polri Pasti Punya Alasan Kuat Tangkap Bambang

JAKARTA (22 Januari): Anggota Komisi III DPR , Nasir Djamil (F-PKS) mengatakan, penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri tentu mempunyai alasan yang kuat.

"Bareskrim Polri punya alasan kuat, tinggal dibuktikan Bareskrim, " kata Nasir di Jakarta, Jumat (23/1). Penangkapan tersebut, kata Nasir merupakan konsekuensi dari lembaga yang memiliki kewenangan yang sama. KPK mempunyai kewenangan untuk menangkap, begitu juga dengan Polri. "Kalau Bambang Widjojanto tidak puas dengan apa yang dilakukan kepolisian, maka BW bisa praperadilkan Kepolisian," kata Nasir seperti dilaporkan Antaranews.com.*    

Friday, 23 January 2015

Bambang Harus Diberhentikan Sementara dari KPK

JAKARTA (22 Januari): Mantan Ketua Komisi III DPR yang sekarang anggota DPD, Gede Pasek Suardika mengatakan, KPK harus memberhentikan sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus keterangan palsu sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010.

"Sesuai dengan UU KPK maka dengan status tersangka tersebut, BW harus diberhentikan sementara dari jabatan Komisioner KPK," kata Pasek di Jakarta, Jumat (23/1). Pada Pasal 32 ayat (2) UU No.30 tahun 2002 menyebutkan; Dalam hal Pimpinan Komisi  Pemberantasan Korupsi menjadi  tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya. Menurut Pasek, kasus keterangan palsu yang disangkutkan dengan BW sudah lama dilaporkan ke Komisi III DPR. "Bahkan
Selengkapnya...

Friday, 23 January 2015

Hamdan Zoelva Dukung Bentuk Komite Etik Ketua KPK

JAKARTA (23 Januari): Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mendukung dibentuknya Komite Etik KPK untuk meluruskan kabar mengenai dugaan pertemuan Ketua KPK Abraham Samad dengan tokoh-tokoh PDIP terkait pencalonan Wakil Presiden dalam Pilpres 2014.

"Saya kira perlu diteliti lebih dalam untuk memastikan apakah peristiwa itu terjadi, dan apakah terjadi pelanggaran etik di dalamnya. Perlu juga dibentuk Komite Etik terlebih dulu, karena informasi sekarang sudah sangat simpang siur," kata Hamdan saat ditemui setelah menghadiri acara silaturahmi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (22/1) malam. Ia mengatakan pembentukan Komite Etik diperlukan untuk mengembalikan wibawa dan marwah KPK sebagai institusi
Selengkapnya...

Friday, 23 January 2015

Polri Tangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto

JAKARTA (23 Januari): Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto di daerah Depok, Jawa Barat, Jumat (23/1) saat yang bersangkutan sedang mengantar anaknya ke sekolah.

Bambang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemilu kada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010 dengan menyuruh orang memberikan kesaksian palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Kadiv Humas Mabes Mabes Irjen Ronnie Sompie membenarkan penangkapan Bambang serta kasus yang menjerat Bambang. Menurut Ronnie, Bambang sedang menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim. Selain itu pimpinan KPK telah pula berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait penangkapan pimpinan KPK
Selengkapnya...

Thursday, 22 January 2015

Abraham Samad Bisa Diberhentikan

JAKARTA (22 Januari): Abraham Samad bisa diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK jika terbukti melanggar etika dengan melakukan lobi politik saat pilpres 2014. Soal gencarnya Abraham melobi parpol pengusung Jokowi agar dicalonkan sebagai cawapres diungkap Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Mantan anggota Komite etik KPK yang menyidangkan Abraham Samad dalam kasus bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Anas Urbaningrum, Abdullah Hehamahua mengungkapkan itu dalam acara prime time news Metro Tv, Kamis (22/1). "Kalau sudah kedua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Komite Etik akan merekomendasikan komisioner terkait diberhentikan. Karena komisioner dibentuk melalui proses di DPR, rekomendasi akan disampaikan ke DPR untuk memberhentikan komisioner
Selengkapnya...

«
<
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
>
»