News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Friday, 1 August 2014

NasDem tidak Anggap Kabinet Jatah Parpol

JAKARTA (1 Agustus): Partai NasDem tidak akan membicarakan kabinet sebagai jatah partai politik, tetapi memberikan keleluasaaan kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinetnya.

Penegasan tersebut dikemukakan Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Jumat (1/8). Menurut dia, Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya penyusunan kabinet kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membentuk kabinet yang solid guna mempercepat program pemerintah sesuai visi dan misi mereka. Ferry menambahkan keberhasilan kepemimpinan Jokowi-JK akan ditentukan oleh kabinet yang mereka bentuk guna membantu jalannya pemerintahan. Karena itu diharapkan para pengisi kursi menteri
Selengkapnya...

Friday, 1 August 2014

Penyusunan Kabinet, Ujian Ketegasan Jokowi-JK

SEMARANG (1 Agustus): Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Mochmad Yulianto, menilai penyusunan kabinet bakal menjadi ujian bagi ketegasan Joko Widodo-Jusuf Kala (Jokowi-JK) bila kelak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019.

"Itu pasti akan menjadi ujian bagi Jokowi dalam menghadapi intervensi, bahkan tekanan dari parpol-parpol pengusung pasangan tersebut," katanya ketika dihubungi di Semarang, Rabu,(30/7). Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang itu mengemukakan, daftar nama menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri yang diminta bergabung juga bakal menjadi ujian bagi keberanian Jokowi-Kalla dalam membentuk kabinet ahli (zaken) dan
Selengkapnya...

Friday, 1 August 2014

Masa Transisi, Jokowi-JK Siapkan Langkah Strategis

MAKASSAR (1 Agustus): Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan masa transisi antara pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla masih ada waktu sekitar tiga bulan untuk menyusun langkah-langkah strategis.

Pada masa itu, tentunya harus diisi oleh orang-orang berpengalaman agar bisa memuluskan langkah dan progran ke depan, termasuk membahas anggaran. “Transisi itu juga terjadi di negara lain, misalnya Amerika Serikat. Membahas angaran dan kebijakan-kebijakan yang akan mengalami perubahan meski hanya sebatas saran,” katanya di Makassar, Kamis (31/7). JK menegaskan, sistem transisi Indonesia, berbeda dengan Amerika Serikat. Di Amerika, pada masa itu, ada 3.000 tim yang akan
Selengkapnya...

Friday, 1 August 2014

Polri Harus segera Tuntaskan Kasus Obor Rakyat

JAKARTA (1 Agustus): Polri harus bergerak lebih cepat terkait penuntasan kasus tabloid Obor Rakyat. Hal itu agar masyarakat tetap percaya dengan penegakan hukum di Indonesia, kata pengamat hukum pidana Universitas Indonesia Teuku Nasrullah.

  “Sekarang kan pemilu sudah selesai, kita berharap polisi segera bergerak cepat. Kasus ini harus diselesaikan agar penegakan hukum masih dipercaya oleh masyarakat,” jelas Teuku kepada Media Indonesia, Kamis (31/7). Kasus Obor Rakyat, katanya, sudah masuk ke penyidikan, maka itu berarti sudah dianggap sebagai tindak pidana karena itu harus segera dituntaskan. Dalam kasus Obor Rakyat, Polri sudah menetapkan Pemred Obor Rakyat Setyardi Boediono sebagai
Selengkapnya...

Friday, 1 August 2014

Jokowi-JK Harus Tolak Politik Balas Budi

JAKARTA (1 Agustus): Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan sebelumnya, sehingga tidak mengulangi kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

  “Ada tiga hal yang perlu dilakukan Jokowi–JK untuk membentuk kabinet mendatang, yakni memperbaiki struktur kabinet, menerapkan kriteria yang dibutuhkan, dan mempersiapkan mekanisme pencarian orang-orang yang mengisi kabinet,” kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ari Dwipayana kepada Media Indonesia, Kamis (31/7). Perbaikan struktur kabinet, kata dia, diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih tanggung jawab dari kementerian dan lembaga
Selengkapnya...

Friday, 1 August 2014

Parpol Koalisi Prabowo bakal Hijrah

JAKARTA (1 Agustus): Partai politik koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pilpres 9 Juli, dinilai sudah mulai realistis bersamaan dengan penetapan KPU yang memenangkan Jokowi-JK.

Tidak sedikit politisi dari kubu Prabowo-Hatta yang menyatakan wacana partai mereka untuk berpindah haluan mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di pemerintahan mendatang. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai adanya kemungkinan partai politik di kubu Prabowo-Hatta akan berpindah haluan mendukung Jokowi-JK tanpa syarat. Namun tentu, lanjutnya, tidak semua partai mungkin diterima. “Ya mungkin saja, bukan
Selengkapnya...

Friday, 1 August 2014

KPUD Tantang Kubu Prabowo-Hatta di MK

JAKARTA (1 Agustus): Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menantang tim Prabowo-Hatta untuk membuktikan kecurangan yang katanya terjadi di sejumlah daerah dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah KPUD heran dengan tuduhan kecurangan tersebut karena dalam setiap jenjang tidak ada keberatan dari para saksi kubu Prabowo-Hatta dan bahkan semuanya menandatangani berita acara.

Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Sujatmiko memastikan tidak ada kecurangan dalam penyelenggaraan pilpres di daerah itu. Ia bahkan menantang kubu Prabowo-Hatta melakukan pembuktian di MK jika memang diketahui ada kecurangan. “Boleh saja kubu mereka (Prabowo) menuding KPUD bekerja tidak baik dan banyak kecurangan di daerah, tetapi buktinya mana kalau ada kecurangan? Silakan buktikan di MK,” ujar Sujatmiko, Kamis (31/7). Logikanya, jika memang ada atau dicurigai
Selengkapnya...

Friday, 1 August 2014

Jokowi-JK Harus Tolak Politik Balas Budi

JAKARTA (1 Agustus): Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan sebelumnya, sehingga tidak mengulangi kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

  “Ada tiga hal yang perlu dilakukan Jokowi–JK untuk membentuk kabinet mendatang, yakni memperbaiki struktur kabinet, menerapkan kriteria yang dibutuhkan, dan mempersiapkan mekanisme pencarian orang-orang yang mengisi kabinet,” kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ari Dwipayana kepada Media Indonesia, Kamis (31/7). Perbaikan struktur kabinet, kata dia, diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih tanggung jawab dari kementerian dan lembaga
Selengkapnya...

Thursday, 31 July 2014

LSM Aktif Usulkan Personel Kabinet Jokowi-JK

JAKARTA (31 Juli): Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) aktif mengusulkan program untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

  Koordinator ICW, Ade Irawan mengatakan pihaknya tengah menyusun program terutama soal pemberantasan korupsi. "Sebenarnya kami sedang merumuskan dan menyusun lima arah program antikorupsi. Bukan cuma ICW, tapi juga dengan yang lain seperti Imparsial, Kontras, KPA, dan lainnya," ujar Ade kepada Media Indonesia saat dihubungi Kamis )31/7). Penyelesaian usulan program tersebut akan dilanjutkan pascalibur lebaran ini. Lebih lanjut, ia mengatakan ada dua hal yang diusulkan,
Selengkapnya...

Wednesday, 30 July 2014

Munas Pastikan Arah Partai Golkar

JAKARTA (30 Juli): Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengisyaratkan bahwa Golkar dipastikan bergabung dengan koalisi partai pemenang pilpres yang mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sampai saat ini Jusuf Kalla tercatat sebagai kader Golkar, bahkan pernah menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar pada periode 2004-2009.

"Kalau kemenangan Jokowi-JK diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, di sana ada tokoh Partai Golkar, Jusuf Kalla. Suka atau tidak suka, JK mewakili dan merepresentasi Partai Golkar," kata Bambang di sela-sela silaturahmi Idul Fitri di kediaman Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Jakarta (28/7). Ia menambahkan, Partai Golkar tidak pernah mengambil posisi sebagai pihak oposisi di pemerintahan. "Dan juga merunut sejarah Golkar, belum pernah Golkar di luar pemerintahan.
Selengkapnya...

«
<
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
>
»