News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Wednesday, 28 January 2015

Tim Independen Beri Lima Saran kepada Presiden

JAKARTA (28 Januari): Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan sejumlah saran dan pertimbangan kepada Presiden untuk menengahi kisruh KPK-Polri.

Menurut Ketua Tim Independen Buya Syafii Maarif  timnya telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (28/1) setelah tim tersebut mengadakan pertemuan dan analisis selama dua hari. Ada lima butir saran yang diberikan Tim Independen kepada Presiden Joko Widodo. 1.Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi
Selengkapnya...

Wednesday, 28 January 2015

Wantimpres-Presiden Bahas Kisruh KPK-Polri

JAKARTA (28 Januari): Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk pertama kalinya memberikan nasehat kebangsaan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu yang disampaikan adalah soal permasalahan sengketa KPK-Polri.

"Dipanggil Presiden untuk memberikan masukan, pertimbangan, terkait masalah yang dihadapi bangsa ini, termasuk kasus Polri dan KPK," aku Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1). Dalam pertemuan yang digelar di gedung Istana Merdeka itu, lanjut Sri, tiap anggota Wantimpres memberikan pandangannya masing-masing kepada Presiden dalam beragam masalah. Pertimbangan itu pun, kata pendiri Megawati Institute tersebut, tak mengikat. Semuanya kembali kepada
Selengkapnya...

Wednesday, 28 January 2015

NasDem Buat Peta Kekuatan Jelang Pilkada

JAKARTA (28 Januari): Partai NasDem mulai menyiapkan diri menghadapi pilkada serentak tahun 2015. Menurut Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, saat ini pihaknya sedang membuat peta kekuatan partai di setiap daerah.

Daerah, tambah anggota Komisi III DPR itu, memiliki kriteria sendiri-sendiri. Pertama, daerah yang mana NasDem hanya menjadi pendukung pasangan tertentu. Kedua, daerah yang mana NasDem bisa mengusung pasangan. Ketiga, daerah yang mana NasDem bisa mencalonkan kadernya. Artinya kader NasDem bisa menjadi calon kepala daerah. "Kami sedang memetakan daerah-daerah itu dalam menyongsong pilkada itu,’’  kata Rio di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). Sejauh
Selengkapnya...

Tuesday, 27 January 2015

KPK Harus Beri Contoh tak Ada Kekebalan Hukum

JAKARTA (27 Januari): Wacana pemberian hak imunitas (kekebalan) hukum kepada pimpinan KPK selama masa bertugas ditentang Wakil Presiden Jusuf Kala. Isu hak imunitas tersebut mencuat setelah Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka.

"Siapa saja akan kebal hukum selama dia mengambil tindakan yang benar. Sebaliknya siapa saja akan salah selama membuat kesalahan. Itulah persamaan di muka hukum, ‘’ kata Kalla di Kantor Wapres, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Menurut JK tidak ada kekebalan hukum bagi  seseorang melakukan kesalahan di mata hukum. Jika ada kesalahan, tindakan yang diambil harus sesuai hukum, tak ada kekebalan mutlak. JK menegaskan, Presiden saja
Selengkapnya...

Tuesday, 27 January 2015

Polri Pelajari Laporan Terkait Dua Pemimpin KPK

JAKARTA (27 Januari): Penyidik Bareskrim Mabes Polri masih mempelajari laporan pengaduan terhadap dua pimpinan KPK yakni Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Apabila berkas telah rampung, maka Februari mendatang perkara tersebut akan dilimpahkan ke jaksa.

"Cepat atau tidak pemeriksaan tergantung saksi, barang bukti, dan bukti lain. Kalau memang cukup masuk unsur pidananya, tidak ada alasan berlama untuk diserahkan ke kejaksaan," ujar Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto di Jakarta, Selasa (27/1). Perkara hukum yang menyasar Samad diadukan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide atas dugaan pelanggaran UU Tindak Pidana Korupsi. Abraham Samad juga dilaporkan melanggar UU TPPU oleh Muhamad Fauzan
Selengkapnya...

Tuesday, 27 January 2015

Pemerintah Jelas Berpihak pada Pemberantasan Korupsi

JAKARTA (27 Januari): Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kusutnya hubungan antara KPK dan Polri bukan berarti pemerintah tidak mendukung pemberantasan korupsi.

"Kenapa tidak. Pemerintah itu justru berpihak kepada itu (pemberantasan korupsi). Karena itu, begitu pak Budi (Kapolri terpilih Komjen Pol Budi Gunawan) menjadi tersangka, dia tidak dilantik, ditunda pelantikannya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Menurut Kalla, penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman merupakan bukti pemerintah memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Jika
Selengkapnya...

Tuesday, 27 January 2015

Para Menteri Semangat Kerja, bukan Lagi Pidato

JAKARTA (27 Januari): Setelah memasuki 100 hari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja tak banyak lagi tampil di depan umum. Mereka sekarang lebih banyak bekerja.

"Masa bersemangat pidato itu sudah selesai. Sekarang harus bersemangat kerja. You sekarang cari menteri tidak banyak di kota karena harus ke daerah untuk melihat keadaan, melaksanakannya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Para menteri, kata JK, bukan tidak bersemangat setelah seratus hari kerja. Saat baru dilantik, semangat pidato memang diperlukan untuk melakukan perencanaan dan memberikan pemahaman
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

Ketua KPK Abraham Samad Dilaporkan ke Bareskrim Polri

JAKARTA (26 Januari): Setelah Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Pradja, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan ke Bareskrim Polri. Abraham dilaporkan terkait dugaan menawarkan bantuan penanganan kasus Emir Moeis yang ditangani KPK. Bahkan Bambang telah menjadi tersangka.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes  Polri, Kombes Rikwanto mengungkapkan itu di Jakarta, Senin (26/1). Menurut Rikwanto, Abraham Samad dilaporkan M Yusuf Sahide, Direktur Eksekutif KPK Watch. Laporan ke Bareskrim Polri itu dilakukan sejak pekan lalu (Kamis,22/1), satu hari sebelum Bambang Widjojanto ditangkap Polri. Selain dugaan menawarkan bantuan untuk menangani kasus politikus PDIP Emir Moeis yang terjerat kasus suap pembangunan proyek PLTU Tarahan, Lampung, Abraham
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

Wantimpres Harap KPK, Polri Terhindar dari Kriminalisasi

JAKARTA (26 Januari): Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi, Senin (26/1) mendatangi KPK dan menemui pimpinan lembaga itu guna memberikan dukungan moril. Dia bermaksud agar KPK bisa terus menjaga marwah dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi lepas dari tudingan politisasi dan pelemahan yang diduga saat ini sedang berlangsung.

"Saya ke sini (Gedung KPK) atas inisiatif sendiri untuk memberikan dukungan kepada KPK. Intinya saya minta supaya KPK dan Polri bisa terhindar dari upaya pelemahan juga kriminalisasi," ujar mantan Ketua PBNU itu di Gedung KPK. Menurut dia, KPK dan Kepolisian harus menjaga sinergi dalam menjalankan tugas, tidak terganggu dengan masalah hukum dua tersangka yakni Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto maupun Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan. Sebelumnya KPK menetapkan Budi
Selengkapnya...

Monday, 26 January 2015

Presiden tidak Akan Campuri Soal Hukum BW dan BG

JAKARTA (26 Januari): Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri substansi hukum yang membelit dua tersangka yakni Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dan Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan (BG).

Anggota Tim Independen yang dibentuk Presiden, Komjen Oegroseno mengemukakan itu di Jakarta, Senin (26/1). Tim Independen akan menelusuri penyebab kejadian kisruh antara KPK dan Polri.  “Kami akan mencari dan menelusuri fakta penyebab dan dari fakta itu menjadi pertimbangan untuk Presiden memutuskan konflik ini,’ jelasnya. Menurut mantan Wakil Kepala Polri itu, terkait dengan desakan agar dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap perkara Bambang
Selengkapnya...

«
<
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
>
»