News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Wednesday, 10 September 2014

Surya Paloh Dapat Profesor Kehormatan di Beijing

BEIJING (10 September): Pemimpin Grup Media, Surya Paloh menyampaikan pidato pengukuhan sebagai profesor kehormatan Beijing Foreign Studies University di Beijing, Tiongkok, Rabu (10/9).

    Dalam pidatonya Surya Paloh menggarisbawahi pentingnya peningkatan pendidikan dan kebudayaan, berkembangnya dunia usaha dan kekuatan militer sebagai kunci kemajuan sebuah bangsa. Surya Paloh melihat Tiongkok telah berhasil mengembangkan ketiga faktor kemajuan tersebut. ‘’Tidak usah heran apabila Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia dan dengan itu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya,’’ katanya. Ketua Umum Partai
Selengkapnya...

Wednesday, 10 September 2014

KPK Nilai Pilkada oleh DPRD Korupsi Demokrasi

JAKARTA ( 10 September): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD seperti dilansir Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PKS dan PPP.

"Inilah salah satu indikasi dan fakta yang biasa disebut dalam nomenklatur sosiologi sebagai korupsi demokrasi," kata Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (10/9). Bambang mengatakan demokrasi langsung seperti dijamin dalam konstitusi di mana rakyat menjadi subjek utama dalam memilih kepala daerahnya telah didelegitimasi secara inkonstitusional untuk kepentingan sempit kekuasaan. Dia menambahkan ada dampak yang sangat besar dari sekadar implikasi masalah pilkada
Selengkapnya...

Wednesday, 10 September 2014

Kecewa Pilkada oleh DPRD, Ahok Mundur dari Gerindra

JAKARTA (10 September): Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menilai Partai Gerindra yang telah membesarkannya justru sekarang sudah tidak sejalan lagi dengan visinya untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia.

Ahok merasa kecewa karena Partai Gerindra sangat kukuh memperjuangkan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD. Materi tersebut masuk dalam RUU Pilkada. “Hari ini (Rabu, 10/9) saya akan siapkan suratnya, dan kirim ke DPP untuk menyatakan ke luar dari Partai Gerindra. Karena Partai Gerindra sudah tidak sesuai dengan perjuangan saya untuk memberikan rakyat sebuah pilihan terbaik,” kata Ahok, di Balai Kota DKI, Rabu (10/9). Partai Gerindra dalam Koalisi Merah
Selengkapnya...

Wednesday, 10 September 2014

Tolak Mundur, DPP PPP Berhentikan Suryadharma Ali

JAKARTA (10 September): Rapat pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya memberhentikan Suryadharma Ali dari jabatan Ketua Umum PPP setelah yang bersangkutan menolak mengundurkan diri.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Emron Pangkapi mengemukakan itu pada Rabu (10/9) dini hari mengumumkan hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang berlangsung sejak Selasa (9/9) malam. Rapat tersebut dihadiri juga Suryadharma Ali, Sekjen Romahurmuziy, Wakil ketua Umum Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Saefuddin dan pengurus lainnya. Menurut Emron, Rapat Harian DPP PPP meminta Suryadharma Ali atau SDA legowo mengundurkan dari jabatan Ketua Umum PPP agar dapat fokus menghadapi permasalahan
Selengkapnya...

Wednesday, 10 September 2014

Pilkada oleh DPRD Suburkan Upeti

JAKARTA (10 September): RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya disahkan DPR pada 25 September nanti menjadi warisan terburuk dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya. Berbagai alasan Koalisi Merah Putih yang memotori pilkada kembali dilakukan DPRD dan tidak lagi langsung oleh rakyat hanya cerminan dari kekalahan mereka dalam Pilpres 2014.

Hal itu diungkapkan Firdaus, pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar, Selasa (9/9). Menurut dia, RUU Pilkada yang mengarah pada mekanisme pemilihan tidak langsung tersebut merupakan bentuk kepentingan jangka pendek suatu golongan saja. “Jika RUU Pilkada disahkan, pasti terjadi kegaduhan politik karena hanya dikuasai oleh parpol yang dominan dan bisa menguntungkan salah satu partai saja. DPR bisa disebut gagal memahami demokrasi karena tidak punya visi,“
Selengkapnya...

Wednesday, 10 September 2014

Suryadharma Mengaku Didesak Mundur

JAKARTA (10 September): Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menegaskan ia tidak ingin berlama-lama memegang jabatan tertinggi di partai itu dalam posisinya sebagai tersangka kasus dugaan penyelenggaraan ibaadah haji yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

"Dalam posisi saya sebagai tersangka oleh KPK, saya tidak berhasrat memegang jabatan Ketua Umum PPP berlama-lama. Saya paham betul posisi saya," kata Suryadharma seusai rapat internal PPP di kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (9/9) malam seperti dilaporkan Antaranews.com. Meskipun demikian dia menyatakan dalam rapat itu bahwa dia ingin melepaskan jabatan tersebut melalui forum di mana dulu ia diangkat, yaitu muktamar partai. Suryadharma pun telah mengusulkan muktamar
Selengkapnya...

Tuesday, 9 September 2014

NasDem Jatim Siap Kawal Pilkada Langsung

JAKARTA (9 September): Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur, Effendy Choirie menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh masyarakat merupakan pilihan terbaik sebagai cerminan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.

Effendy Choirie yang akrab disapa Gus Choi mengemukakan itu di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/9) menanggapi pembahasan RUU Pilkada oleh pemerintah dan DPR yang kini sedang berlangsung. Dalam pembahasan RUU Pilkada tersebut muncul wacana agar pilkada dilakukan tidak langsung oleh DPRD seperti di masa lalu, dan tidak lagi pilkada langsung seperti 9 tahun terakhir. Wacana pilkada oleh DPRD tersebut didukung fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN,
Selengkapnya...

Tuesday, 9 September 2014

Jokowi Ajak Kepala Daerah tanpa Pandang Asal Parpol

JAKARTA (9 September): Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko menyatakan pemerintahan Jokowi akan tetap merangkul kepala daerah tanpa memandang partai pengusung jika pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diganti dengan pemilihan oleh DPRD.

" Kita sudah ketahui celahnya. Pak Jokowi akan mengajak kepala daerah manapun tidak peduli dari partai apa pun. Artinya seruan nurani akan melampui batas sempit partai yang sedang diskenariokan oleh segelintir elite politik," kata Budiman seusai bertemu Jokowi di kantornya di Balaikota, Selasa (9/9). Budiman mengatakan Jokowi optimistis hal itu tidak akan banyak mempengaruhi pemerintahannya. "Insya Allah kalau kebaikan yang kita tawarkan, orang Indonesia tidak fanatik
Selengkapnya...

Tuesday, 9 September 2014

Jokowi Tolak Mobil Baru untuk para Menterinya

JAKARTA (9 September): Pengadaan mobil bagi para menteri kabinet Joko Widodo kelak telah dilakukan oleh Kementerian Sekretaris Negara. Pemenang tender adalah PT Merveses-Benz Indonesia. Namun, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan sudah memberitahukan Mensesneg Sudi Silalahi bahwa para menterinya nanti menggunakan mobil lama.

"Iya, saya sudah pernah ditelepon beliau sekitar 3 minggu lalu. Saya jawab tidak usah beli mobil baru. Pakai yang lama saja kan masih bagus," kata Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta itu di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/9). Jokowi mengatakan hal itu terkait efisiensi anggaran. Namun, karena pemenang tender telah ditentukan dan mobil menteri pasti dibeli, ia belum mau menjawab akan diapakan mobil baru tersebut. " Kalau (mobil) yang lama masih bagus ya pakai
Selengkapnya...

Tuesday, 9 September 2014

Ahok: Kepala Daerah Hanya Servis Parpol dan DPRD

JAKARTA ( 9 September): Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok mengaku kecewa dengan adanya niat sejumlah fraksi di DPR mengubah pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung oleh DPRD.

Menurut Ahok, dengan pilkada melalui DPRD kemungkinan sangat kecil bagi calon kepala daerah yang benar-benar ingin bekerja untuk rakyat bisa terpilih lewat DPRD. Ia menilai, anggota DPRD hanya  mengutamakan kepentingan partai dan siapa yang bisa memenuhi kantong anggota. "Justru ini main politik, rakyat dicuekin dan tetap mahal. Bisa diperas. Kita tiap tahun bisa diperas oleh DPRD loh. Kalau kamu enggak mau saya tolak laporan Anda, Anda dipecat. Jadi nanti kerjanya kepala daerah itu
Selengkapnya...

«
<
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
>
»