News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Monday, 29 December 2014

ICW Ungkap 11 Upaya Pelemahan KPK

JAKARTA (29 Desember): Upaya koruptor dan pendukungnya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlangsung. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan sedikitnya ada 11 upaya pelemahan KPK. Upaya pelemahan KPK itu muncul karena banyak pihak merasa dirugikan dan tidak suka dengan keberadaan KPK.

"Sejak berdiri tahun 2003, dalam pantauan ICW terdapat sedikitnya 11 upaya pelemahan KPK yang dilakukan para koruptor maupun pendukungnya," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Langkun saat konferensi pers peringatan 11 tahun KPK, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/12). Pertama, pengajuan uji materiil (judicial review) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Sedikitnya ada tujuh judicial review (JR) UU KPK berpotensi melemahkan KPK yang diajukan ke
Selengkapnya...

Monday, 29 December 2014

Tahun 2015 Krusial untuk Eksistensi KPK

JAKARTA (29 Desember): Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, tahun 2015 akan menjadi waktu yang krusial untuk eksistensi Komisi Pmeberantasan Korupsi (KPK) di masa mendatang. Pasalnya, di tahun tersebut KPK harus tetap menunjukkan kekuatannya dari serbuan upaya pembajakan dan pelemahan.

Pelemahan KPK berpotensi terus terjadi, terutama melalui pemilihan calon pimpinan KPK," kata peneliti Emerson Yuntho saat konferensi pers terkait peringatan 11 tahun KPK, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/12). Emerson menambahkan, upaya pelemahan KPK juga terjadi pada pembahasan sejumlah rancangan regulasi bidang hukum di DPR. Hal ini terjadi pada RUU KUHAP dan RUU KUHP. Segala bentuk pelemahan terhadap KPK penting diwaspadai dan diantisipasi oleh semua pihak.
Selengkapnya...

Tuesday, 23 December 2014

Paus Fransiskus Kecam Gaya Hidup Gereja

VATIKAN (23 Desember): Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus membuat pernyataan keras dua hari jelang Natal. Dia menegur dan mengecam birokrasi Vatikan, Senin (22/12) waktu setempat, dengan mengatakan sejumlah orang di dalam struktur Gereja amat berhasrat akan kekuasaan, acuh tak acuh terhadap orang lain, dan menderita keadaan 'alzheimer spiritual'.

Sejumlah pengamat Vatikan mengatakan mereka belum pernah mendengar pidato yang bernada keras dan kuat dari seorang Paus seperti yang disampaikan Paus Fransiskus. Mereka meyakini sindiran keras itu dilontarkan Paus Fransiskus berdasarkan hasil penyelidikan yang diperintahkan Paus Emeritus Benediktus XVI atas skandal bocornya dokumen rahasia yang dicuri pelayannya, Paolo Gabriele. Atas kasus memalukan yang terjadi pada 2012 itu, Paus Benediktus XVI mengundurkan diri. Adapun Gabriele,
Selengkapnya...

Tuesday, 23 December 2014

Dua Kubu Golkar Mulai Berunding

JAKARTA (23 Desember): Dua kubu Partai Golkar yakni kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono akhirnya bertemu secara formal di DPP Partai Golkar Slipi Jakarta Barat, pada Selasa (23/12). Sebelumnya, pemerintah pun mengakui kedua kubu dan mengembalikan kepada mekanisme partai untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan tersebut.

"Sekarang adalah satu tahapan awal untuk membicarakan islah," kata Sjarif Cicip Sutardjo, salah satu juru runding kubu Aburizal Bakrie di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Cicip mengatakan islah akan menjadi bahasan utama dalam pembicaraan antara kepengurusan kembar itu. Para perunding dari kelompok pengurus hasil Munas Bali, menurut dia, menyepakati agenda yang disiapkan oleh kelompok pengurus hasil Munas Jakarta yaitu persiapan juru runding, penyamaan visi misi, dan
Selengkapnya...

Tuesday, 23 December 2014

Umat Islam Boleh Ucapkan Selamat Natal

JAKARTA (23 Desember): Umat Islam boleh mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya. Itu semua dilakukan untuk saling menghormati.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengemukakan itu di Jakarta Selasa (23/12). Pada Kamis (25/12) umat Kristiani merayakan Natal yang memperingati hari kelahiran Yesus Almasih. "Kalau konteksnya sekadar kultural budaya pertetanggaan maka itu dapat dilakukan dengan tetap berkeyakinan tak pengaruhi aqidah," kata Din yang ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Dia menambahkan ketika Idul Fitri hampir semua mengucapkan selamat kepadanya. Maka ketika ada hari besar
Selengkapnya...

Tuesday, 23 December 2014

Tunggak Pajak Rp8,8 Miliar, Mall Bakrie Grup Disegel

JAKARTA (23 Desember): Mall Epiwalk milik manajemen Bakrie Swasakti Utama di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan disegel Suku Dinas Pelayanan Pajak Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan karena menunggak pajak Rp8,8 miliar.

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan, Sugeng Rusman mengungkapkan, pihaknya melakukan penyegelan terhadap Mall Epiwalk hari Selasa (23/12) ini karena belum melunasi pembayaran pajak selama dua tahun terhitung sejak 2013. "Kami melakukan penyegelan Epiwalk karena belum membayar pajak dari tahun 2013-2014 sebesar Rp8,8 miliar," ungkapnya. Di tempat yang sama Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Setiabudi, Fadluddin menjelaskan, sebelum menyegel Mall Epiwalk
Selengkapnya...

Tuesday, 23 December 2014

Pansel Anggap Hamdan Zoelva Tarik Diri

JAKARTA (23 Desember): Panitia Seleksi Hakim Konstitusi tidak memberikan keistimewaan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva untuk tidak mengikuti fit and propers test (uji kelayakan dan kepatutan). Ketidakhadiran Hamdan dalam seleksi calon hakim konstitusi tidak menghambat jalannya penyeleksian.

Ketua Panitia Seleksi Hakim Konstitusi, Saldi Isra mengatakan panitia seleksi tidak dapat memproses pencalonan Hamdan Zoelva karena ia telah menarik diri dari seleksi. "Karena Pak Hamdan mengatakan tidak akan mengikuti (tahapan seleksi) lagi, maka kami menyatakan beliau menarik diri dan itu selesai bagi pansel," ujar Saldi di Aula Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (23/12). Menurut Saldi, Hamdan tidak secara langsung mengutarakan mundur dari tahapan seleksi calon hakim
Selengkapnya...

Tuesday, 23 December 2014

Kejaksaan Lelang Harta Gayus Tambunan

JAKARTA (23 Desember): Kejaksaan Agung melelang sejumlah harta kekayaan terpidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Gayus Halomoan Partahanan Tambunan termasuk sebuah rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Rumah mewah milik Gayus di Kelapa Gading itu dilelang dengan harga di atas limit yang telah ditentukan Kejagung yakni Rp.6.363.013.500. Kompetisi pelelangan rumah itu hanya diikuti satu peserta yakni, seorang wiraswastawan Guwanto. Warga Kayu Putih Selatan, Pulo Gadung itu mendapatkan rumah tersebut dengan mengeluarkan uang sebesar Rp6.364.000.000 selisih Rp986.500 dari jumlah limit yang telah ditetapkan. "Rumah laku Rp6.364.000.000 di atas harga limit dengan satu peserta," kata Staf
Selengkapnya...

Tuesday, 23 December 2014

MUI Siap Jadi Penengah Konflik PPP

JAKARTA (23 Desember): Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap menjadi penengah dalam konflik Partai Pembangunan Persatuan (PPP) jika hal itu diperlukan, kata Ketua MUI Din Syamsuddin.

"Saya sangat mendorong dan mendukung partai Islam ini seyogyanya mengedepankan persatuan apalagi namanya partai persatuan. Yang kedua mereka mengklaim sebagai rumah besar Islam, jadi jangan dikotak-kotak. Saya optimis akan terjadi islah," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (23/12). Pihaknya mendorong agar islah PPP berlangsung sesuai dengan mekanisme partai. Ia pun menambahkan jika MUI diperlukan untuk menjadi penengah, pihaknya siap untuk itu. "Kalau MUI diperlukan tentu kita dengan
Selengkapnya...

Tuesday, 23 December 2014

Kebijakan tidak boleh Dikriminalkan

JAKARTA (23 Desember): Pemerintah mengapresiasi langkah mantan Dirut Merpati Hotasi Nababan mengupayakan peninjauan kembali (PK) terhadap vonis yang diterimanya. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, upaya PK itu untuk membuktikan bahwa kebijakan seharusnya tidak bisa dikriminalkan.

"Saya setuju upaya PK. Karena kebijakan jangan langsung dikriminalkan," katanya di Kantor Wapres, Selasa (23/12). JK menyebutkan, pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil mempunyai dua akibat yaitu baik dan buruk. Begitu kebijakan tersebut gagal diterapkan, penegak hukum seharusnya tidak mengkriminalkan pengambil kebijakannya. "Saya setuju dengan langkah Hotasi. Penegak hukum harusnya mempertimbankan akibat yang diambil dari sebuah kebijakan," pungkasnya. Sebelumnya, pada pertengahan
Selengkapnya...

«
<
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
>
»