News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Wednesday, 17 September 2014

Kepala Daerah ke Luar Negeri Tanpa Izin bisa Diberhentikan

JAKARTA (17 September): Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan, kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin selama tujuh hari berturut-turut bisa diberhentikan dari jabatannya oleh presiden.

"Peraturan itu tertuang dalam RUU tentang Pemerintahan Daerah yang segera disahkan menjadi Undang-Undang. Tapi ada teguran tertulis dulu," ujarnyadi Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9) seperti dilaporkan Antaranews.com. Ia menjelaskan, seorang kepala daerah tingkat bupati/wali kota yang akan ke luar negeri harus mendapat izin gubernur, sedangkan bagi gubernur izinnya ke menteri dalam negeri. Menurut dia, hal itu diperlukan semata-mata memperbaiki relasi dan hubungan antara
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

Kepala Daerah Rangkap Ketua Partai Diberhentikan

JAKARTA (17 September): Rangkap jabatan antara partai politik dengan eksekutif semakin tertutup. Jika UU Pemerintahan Daerah disahkan pada 23 September nanti, maka kepala daerah tidak boleh lagi merangkap jabatan ketua partai politik, dan yang melanggar akan diberhentikan.

  "Gubernur, bupati/wali kota beserta wakilnya harus menanggalkan jabatannya sebagai ketua partai politik," ujar Ketua Tim Kerja RUU Pemda Komite I DPD, Farouk Syechbubakar, di Jakarta, Rabu (17/9) seperti dilaporkan Antaranews.com. Ia menjelaskan, sanksi yang diberikan akibat rangkap jabatan mulai adminitrasi berupa teguran. Jika memaksa maka diberikan pembinaan khusus, bahkan bisa dipecat jika tetap ngotot rangkap jabatan. Pelarangan rangkap jabatan ketua partai politik
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

Jokowi sudah Kantongi Nama-Nama Wanita Calon Menteri

JAKARTA (17 September): Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan menteri perempuan sebanyak-banyaknya dalam kabinetnya asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Kita tidak pernah memberikan persentase, kita ingin sebanyak-banyaknya kalau sesuai dengan kriteria," kata Jokowi sesaat sebelum meninggalkan kantornya di Balaikota, Rabu (17/9). Menteri perempuan di kabinet Jokowi diharapkan terdiri dari para profesional murni. Selain itu mereka juga harus memiliki integritas tinggi dan mempunyai kemampuan manejerial. "Leadershipnya yang kuat, jujur, dan bersih. Itu saja," kata Jokowi seperti dilaporkan Antaranews.com. Jokowi
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

NasDem Tidak Usulkan Nama Menteri

JAKARTA (17 September): Partai NasDem tidak akan meminta secara khusus dengan mengirim surat kepada Presiden terpilih Joko Widodo dalam mengisi pos jabatan menteri, kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan.

Menurut Ferry di Jakarta, Rabu (17/9), NasDem juga tidak berinisiatif memulai pembicaraan pos jabatan menteri dari parpol sebanyak 16 orang yang diumumkan Jokowi pada Senin (15/9) lalu. “Prinsip dasarnya NasDem tidak akan pernah membuat surat pengusulan, NasDem tidak akan berinisitif membicarakan itu dengan Presiden terpilih. Kami mulai bicara jika Jokowi-JK mengajak kami membicarakan itu,”jelas Ferry. Dia mengatakan, NasDem tidak akan menunjuk atau mengusulkan siapa pun
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

Jokowi Pertahankan Kementerian Agama

JAKARTA (17 September): Presiden Terpilih Joko Widodo membantah keras isu beredar yang menyebutkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan menghapus Kementerian Agama.

Jokowi menegaskan, isu yang muncul di berbagai media sosial bahwa Kementerian Agama dihapus atau diganti dengan nama Kementarian Haji merupakan isu yang tidak benar sama sekali. "Siapa bilang. Itu nggak benar," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Rabu (17/9). Dia mengatakan, penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK belum final sama sekali. Jadi dia sendiri belum memberitahukan kepada siapa pun hasil penyusunan kementerian dalam kabinetnya. Isu itu pun dibantah Ketua Tim
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

Mayoritas Kader PPP Ingin Bergabung ke Jokowi-JK

JAKARTA (17 September): Ketua Majelis Pakar PPP Barlianta Harahap menegaskan PPP cenderung akan mendukung pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun keputusan resmi partai itu baru disahkan dalam rakernas PPP beberapa waktu mendatang.

  Menurut dia Jakarta, Rabu (17/9), Rakernas PPP pada 14-15 September lalu selain menetapkan Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum PPP, juga membicarakan opsi arah koalisi. Sejak pilpres lalu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali membawa PPP bergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung Prabowo-Hatta Rajasa meski arus bawah menghendaki bergabung ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Barlianta mengemukakan, sampai saat ini PPP memiliki dua opsi soal arah koalisi yakni tidak bergabung dengan koalisi
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

Presiden Bisa Pecat Kepala Daerah Berkinerja Buruk

JAKARTA (17 September): Presiden bakal mempunyai wewenang lebih besar untuk memecat kepala daerah yang berkinerja buruk dan membangkang kebijakan pusat. Wewenang Presiden itu bakal masuk dalam RUU Pemerintah Daerah yang kini sedang dibahas DPR dan pemerinntah.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan itu dibuat untuk mengoptimalkan jalannya roda pemerintahan di seluruh Tanah Air guna mencapai prestasi pembangunan lebih baik. "Kalau semuanya hebat bagus ya harus kasih reward, kasih imbalan. Sebaliknya kalau ada yang buruk kinerjanya ya punishment," tegas SBY saat membuka Ratas bidang Polhukam di Kantor Presiden, Rabu (17/9). Regulasi mengenai penghargaan dan sanksi terhadap kepala daerah tersebut bakal masuk dalam pasal
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

Kantor DPP PPP Diduduki, Kubu Emron Lapor Polisi

JAKARTA (17 September): Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Emron Pangkapi-Romahurmuziy melaporkan sekumpulan orang yang menduduki kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP ke Polda Metro Jaya. Pendudukan Kantor DPP PPP itu menganggu ketenangan kerja.

"Melaporkan adanya pendudukan DPP PPP oleh orang tidak dikenal. Sudah sejak dua hari lalu," kata Sekjen DPP PPP Romahurmuziy atau Romy di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (17/9). Romi,, tidak merinci secara khusus nama orang yang dilaporkan. Namun, menurut dia, sekelompok orang yang menduduki kantor pusat hanya mau mendengar perintah dari mantan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA). "Itu dari kubu SDA atau nggak saya tidak tahu. Tapi mereka hanya mau buka
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

NasDem dan PKB Dukung Kabinet Profesional

JAKARTA (17 September): Partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla, mendukung pembentukan kabinet profesional oleh Presiden-Wakil Presiden Terpilih itu. Pasalnya keputusan kabinet profesional berdasarkan prinsip bersama untuk mempercepat pembangunan dan meraih kesejahteraan.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum  Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin secara terpisah di Jakarta, Rabu (17/9). Menurut Surya Paloh, kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah strategis dengan proporsi yang tepat. "Saya pikir 34 menteri dengan komposisi 18 profesional dan 16 profesional-partai politik, sangat strategis. Saya mengapresiasi atas keputusan Pak Jokowi yang tepat tersebut," katanya. Menurut Surya, kabinet profesional merupakan terobosan
Selengkapnya...

Tuesday, 16 September 2014

Pembantu Jokowi-JK Harus Pro-Rakyat.

JAKARTA (16 September): Budayawan asal Yogyakarta, Butet Kertaradjasa menyambangi Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Selasa (16/9). Dia datang bersama sejumlah petani tebu dari Blora, Jawa Tengah.

Butet mengatakan, semua pemimpin baru yang akan membantu Jokowi-JK di pemerintahan harus memiliki kebijakan yang pro-rakyat. Kebijakan tersebut, harus bertujuan untuk mengubah nasib rakyat menjadi lebih baik. "Kalau pemimpinnya tidak ada komitmen seperti itu namanya pemimpin blegedes," ujar Butet. Tujuan kedatangan mereka ke Kantor Transisi Jokowi-JK untuk menitipkan nasib merkea karena situasi para petani saat ini sangat terancam. Kedatangan itu, berbarengan dengan sedang
Selengkapnya...

«
<
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
>
»