News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Saturday, 27 September 2014

Pilkada oleh DPRD, Kembali ke Rezim Orde Baru

MAMUJU (27 September): Gubernur Sulawesi Barat, H Anwar Adnan Saleh menyatakan, dengan disahkannya UU Pilkada oleh DPR yang isinya menyebutkan pilkada dilakukan melalui DPRD, sama halnya demokrasi di negara ini kembali ke zaman Orde Baru (Orba).

"Pada akhirnya kita kembali ke masa Orde Baru dengan disahkannya UU Pilkada itu karena kepala daerah akan dipilih melalui parlemen," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat (26/9). Menurut dia, pemilihan langsung yang dilaksanakan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir ini telah berjalan maksimal karena rakyatlah yang menentukan langsung calon pemimpinnya. "Saya ini menjadi gubernur selama dua periode merupakan produk pemilihan langsung oleh rakyat.
Selengkapnya...

Saturday, 27 September 2014

Sudah Jelas Parpol Mana yang Perjuangkan Rakyat

JAKARTA (27 September): Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan rakyat Indonesia dapat menilai siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat terkait dengan keputusan sidang Paripurna DPR yang menetapkan Undang-Undang Pilkada untuk memilih kepala daerah melalui DPRD.

"Pilkada langsung oleh rakyat merupakan bentuk pengakuan tertinggi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Untuk itu dengan mengembalikan kedaulatan untuk memilih kepala daerah kepada DPRD merupakan langkah yang mencederai demokrasi," kata Wiranto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/9) seperti dilaporkan Antaranews.com. Wiranto juga menyesalkan sikap dari Fraksi Demokrat yang memilih Walkout dalam persidangan, padahal Fraksi Partai Hanura telah menyatakan mendukung sepenuhnya usulan
Selengkapnya...

Saturday, 27 September 2014

UU Pilkada Blunder Terbesar SBY

YOGYAKARTA (27 September): Keputusan rapat paripurna DPR pada Jumat (26/9) terkait RUU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan sebuah bentuk kemunduran proses pembelajaran demokrasi yang sudah berlangsung di Indonesia, kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Mada Sukmajati.

"Bahkan menjadi kemunduran dari desentralisasi atau otonomi daerah," kata dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM itu di Yogyakarta, Jumat (26/9). Menurut dia, satu poin penting diberlakukannya otonomi daerah adalah terdapat daulat rakyat memilih pemimpin lokal. Dengan demikian, dikembalikannya pilkada melalui DPRD itu menjadi sangat problematik. "Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada itu sebagai bentuk peninggalan buruk dari hasil pemerintahan Susilo Bambang
Selengkapnya...

Friday, 26 September 2014

SBY Akui UU Pilkada akan Sulit Dieksekusi

JAKARTA (26 September): Presiden Susilo Yudhoyono mengaku berat menandatangani UU Pilkada yang disetujui DPR melalui pemungutan suara pada rapat paripurna yang berakhir hingga Jumat (26/9) dini hari, karena UU itu sangat bertentangan dengan UU Pemerintah Daerah.

"Bagi saya, berat untuk menandatangani UU Pilkada oleh DPRD, manakala masih memiliki pertentangan secara fundamental, konflik dengan UU yang lain. Misalnya, UU tentang Pemda," kata Yudhoyono, dalam keterangan pers, di The Willard Hotel Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis malam waktu setempat  (25/9) atau Jumat pagi waktu Indonesia (26/9). Laman Sekretariat Kabinet, dikutip Jumat, menyatakan, Presiden SBY menilai UU Pilkada sangat bertentangan dengan UU Pemerintah
Selengkapnya...

Friday, 26 September 2014

Pilkada Lewat DPRD Tandai Awal Orba Jilid II

JAKARTA (26 September): Pemilihan umum kepala daerah lewat DPRD seperti keputusan rapat paripurna DPR pada Jumat (26/9) dini hari menjadi penanda awal Orde Baru (Orba) Jilid II, kata mantan anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah.

"Ini cuma start loh, babak Orba Jilid II dimulai. Dengan adanya Pilkada lewat DPRD maka para pemimpin akan semakin menjauh dari rakyat karena pasti kepala daerah yang dipilih akan syarat dengan transaksi dengan DPRD," kata Wanda sebelum menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jumat (26/9). Politisi yang kini aktif di lembaga studi dan lembaga mandiri seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu mengaku kecewa dengan keputusan DPR menyetujui RUU
Selengkapnya...

Friday, 26 September 2014

SBY dan Demokrat Dikecam di Media Sosial

JAKARTA (26 September): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat mendapat kecaman dari netizen di media sosial sesaat setelah RUU Pilkada disahkan dalam sidang paripurna DPR Jumat (26/9) dini hari.

Tercatat tagar #ShameOnYouSBY dan #RIPDemokrasi menjadi trending topic di Twitter serta petisi baru di change.org/BatalkanUUPilkada muncul, didukung ribuan orang dalam beberapa jam yang meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan UU yang dinilai mengancam demokrasi Indonesia. Suparman Manik, warga Medan, memulai petisi tersebut yang dalam beberapa jam saja telah didukung lebih dari 3.500 orang. Dalam petisinya, Suparman berkomentar bahwa UU Pilkada menghilangkan hak rakyat untuk memilih
Selengkapnya...

Friday, 26 September 2014

Puluhan Ribu Orang Teken Petisi Pilkada Langsung

JAKARTA (26 September): Puluhan ribu orang menandatangani petisi online demi mendukung pemberlakuan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Jumat (26/9).

"Hingga saat ini yang sudah menandatangani sebanyak 54.769 orang, dan menunjukan dukungan yang besar dari masyarakat," kata Titi. Walaupun dalam rapat paripurna DPR Jumat (26/9) dinihari telah diputuskan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD, petisi tersebut masih tetap terbuka bagi masyarakat umum. Hal tersebut demi gagasan penolakan RUU Pilkada bersama dan sekaligus menunjukan bahwa aspirasi masyarakat masih tetap bisa disalurkan. "Ini mimpi buruk bagi perjalanan
Selengkapnya...

Friday, 26 September 2014

Akhirnya KPK Tetapkan Gubernur Annas Jadi Tersangka

JAKARTA (26 September): Setelah memeriksa hampir selama 24 jam akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun sebagai tersangka pada Jumat (26/9).

  "Akhirnya KPK menyimpulkan lewat ekspose yang dilakukan satgas dan pimpinan, bahwa kasus ditingkatkan ke penyidikan. Ditetapkan dua tersangka, yaitu saudara AM selaku Gubernur Riau sebagai penerima,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK Jakarta Selatan. Menurut Abraham, Annas dijerat dengan sangkaan Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Annas, KPK juga menetapkan Gulat Manurung dari pihak swasta sebagai
Selengkapnya...

Friday, 26 September 2014

SBY Kecewa, Demokrat Walk Out Atas Prakarsa Ketua Fraksi

JAKARTA (26 September): Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kecewa bahkan berang dengan aksi walk out yang dilakukan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tentang RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Jumat (26/9) dini hari.

SBY yang sedang berada di Amerika Serikat memerintahkan elite Demokrat agar segera memeriksa siapa dalang di balik aksi walk out tersebut. Dalam sidang paripurna itu, yang menjadi juru bicara FPD adalah Benny K Harman sekaligus menyatakan FPD walk out. Tentu saja itu bukan kehendak Benny  tetapi dia menjalankan perintah pimpinan Demokrat.  Setelah SBY marah, kini elite Demokrat seolah saling tuding. Menurut Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Jakjarta, Jumat
Selengkapnya...

Friday, 26 September 2014

SBY Dinilai Mainkan Politik Muka Dua

JAKARTA (26 September): Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai memainkan politik muda dua. Yakni, seolah-olah mendukung pemilihan kepala daerah (pilkad) langsung, namun saat voting pengesahan RUU Pilkada, Jumat (26/9) dini hari, malah memilih walk out.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Teppi) Jeirry Sumampow mengatakan, Partai Demokrat dan SBY seolah-olah berusaha mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya mereka hanya melakukan pencitraan yang menguntungkan kepentingan partainya. "Mereka melakukan drama yang mencitrakan bahwa mereka baik, padahal itu hanya pencitraan semata. Memainkan politik muka dua," ujar Jeirry di Jakarta, Jumat (26/9).  Ia mengaku tidak kaget dengan sikap yang
Selengkapnya...

«
<
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
>
»