News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Tuesday, 14 April 2015

NasDem Tolak Polisi Parlemen

JAKARTA (14 April): Fraksi Partai NasDem DPR menilai DPR tidak membutuhkan pengamanan yang dilakukan oleh Kepolisian. Sejauh ini dengan pengamanan yang dilakukan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) dinilai sudah cukup.

Penegasan tersebut dikemukakan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Johnny G Plate. "Ketertiban keamanan lingkungan di parlemen ini sudah ada pamdal," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (14/4). NasDem, kata dia, tidak setuju dengan wacana adanya Polisi Parlemen di DPR. "Tolak itu, engga perlu itu," tegas dia. Menurut dia, lebih baik DPR meningkatkan kualitas kinerja Pamda yang ada dibandingkan dengan harus menambah dengan polisi
Selengkapnya...

Tuesday, 14 April 2015

Banyak Aset PTN belum Disertifikasi

JAKARTA (14 April): Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendorong legalisasi aset perguruan tinggi negeri (PTN) di Tanah Air. Pasalnya,selama ini banyak aset yang belum tersertifikasi dengan baik.

Diharapkan langkah legalisasi itu menjadikan kalangan kampus di PTN dapat memaksimalkan lahannya dalam mengembangkan dan memajukan dunia penelitian. Menteri ATR dan Kepala BPN,Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan hal tersebut kepada wartawan di gedung Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, Senin sore (13/4). Saat itu Ferry menghadiri pelantikan sejumlah rektor oleh Menristek Dikti M Nasir. Menurut Ferry, selama ini banyak aset PTN belum terlegalkan dalam arti
Selengkapnya...

Tuesday, 14 April 2015

Presiden Minta Ahok-DPRD Musyawarah

JAKARTA (14 April): Presiden Joko Widodo hari Selasa (14/4) mempertemukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Istana Merdeka Jakarta.

Presiden Joko Widodo memberi tiga instruksi dalam menengahi kisruh APBD DKI 2015 setelah mendengar langsung laporan dari Prasetyo dan Ahok. Pertama, Jokowi meminta pagu anggaran APBD DKI sebesar Rp69,286 triliun yang ditetapkan Kemendagri segera dicairkan sesuai kebutuhan agar program-program prioritas DKI dapat berjalan efektif. "Prosesnya harus segera diselesaikan secepat-cepatnya. Kemudian langsung bisa kerja, langsung bisa kirimkan kepada masyarakat, program-program yang telah
Selengkapnya...

Monday, 13 April 2015

Anggaran Parfum DPR Miliaran Rupiah

JAKARTA (13 April): Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengecam anggaran-anggaran yang janggal dalam dokumen Rencana Pengadaan Umum DPR yang termuat dalam website dewan: www.dpr.go.id. Nilainya mencapai Rp220 miliar.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Fitra, Apung Widadi di Jakarta, Senin (13/4) mengatakan nama pengadaan dan anggarannya aneh-aneh mulai dari biaya pengadaan parfum miliaran hingga penyiaran Humas DPR. ‘’Belum genap satu semester bekerja, DPR sudah mengingkari kehendak rakyat dan mementingkan diri sendiri," ujar Apung. Fitra menilai anggaran tersebut tidak wajar dan cenderung memboroskan keuangan negara karena adanya anggaran yang fantastis dengan nama
Selengkapnya...

Monday, 13 April 2015

Anggota Golkar DPR Ajukan Protes ke Pimpinan DPR

JAKARTA (13 April): Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Fayakhun Andriadi mengirim surat protes kepada pimpinan DPR terkait rotasi komisi terhadap dirinya yang dilakukan pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR. Semula Fayakhun ditempatkan di Komisi I DPR dan dipindahkan ke Komisi VIII DPR.

Surat rotasi komisi tersebut ditandatangani Ketua Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Ade Komarudin. Atas surat tersebut, Fayakhun mengatakan surat rotasi tersebut tidak sah. Segala macam rotasi, surat kebijakan apapun, tidak ditandatangani Agus Gumiwang dan Fayakhun tidak sah," tegasnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (13/4). Fayakhun ditetapkan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR kubu Agung Laksono, sedangkan  ketua fraksinya adalah Agus Gumiwang. Ia mengaku
Selengkapnya...

Friday, 10 April 2015

Hasil OTT KPK Terkait Perizinan Usaha

JAKARTA (10 April): Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tiga orang dari dua lokasi berbeda dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Bali pada Kamis (9/4). Pimpinan sementara KPK, Johan Budi SP menduga, hasil OTT itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan izin usaha.

"Perlu kami jelaskan, (OTT) diduga berkaitan dengan pemberian izin sebuah lokasi di Kalimantan. Belum bisa detail, masih simpang siur tapi berkaitan dengan perizinan, SIUP," kata Johan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (10/4). Ketiga orang yang ditangkap berinisial A (Andriansyah), mantan bupati yang kini duduk sebagai anggota Komisi IV DPR daria Fraksi PDIP, AK (Agung Krisdiyanto) diduga salah satu anggota Polri yang bertindak sebagai perantara. Keduanya ditangkap di Bali.
Selengkapnya...

Friday, 10 April 2015

Ketua DPR Harap Anggota Dewan tidak Terlibat Suap

JAKARTA (10 April): Ketua DPR Setya Novanto mengaku baru mendengar soal penangkapan seorang anggota dewan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini tentu masalah yang berkaitan supremasi hukum. Apapun berkaitan masalah hukum, kita mendukung. Kita serahkan pada KPK untuk menindaklanjutinya," katanya di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Jumat (10/4). "Tentu menjadi perhatian kita. Kita harapkan semua anggota DPR harus hati-hati untuk tidak terlibat berkaitan suap dan korupsi," tambah dia seperti dilaporkan Antaranews.com. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi membenarkan bahwa ada penangkapan anggota DPR
Selengkapnya...

Friday, 10 April 2015

Pramono Usul Adriansyah Langsung Dipecat

DENPASAR (10 April): Elite dan kader PDIP berang karena ulah anggota partai tersebut, Adriansyah asal Kalimantan Selatan ditangkap KPK pada Kamis (9/4) di sebuah hotel di Sanur Bali, karena diduga terlibat transaksi ilegal. Penangkapan tersebut mencoreng kongres yang sedang digelar di Pulau Dewata itu.

Mantan Sekjen PDIP Pramono Anung menegaskan partainya tak akan memberi bantuan hukum kepada Adriansyah. Pram malah menyebut, DPP PDIP pasti memecat Adriansyah. "Wong sudah (diusulkan) dipecat buat apa beri bantuan hukum," kata Pram di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali, Jumat (10/4). Pram menegaskan, Mahkamah Partai akan memproses usulan pemecatan Adriansyah. Sebab, tindakan Adriansyah dinilai sangat memalukan. "Saya meyakini karena ini sangat memalukan dan
Selengkapnya...

Friday, 10 April 2015

Anggota DPR dari PDIP Ditangkap KPK

JAKARTA (10 April): Hanya beberapa jam setelah Megawati Soekarnoputri dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020 dalam Kongres PDIP di Sanur Bali pada Kamis (9/4), partai tersebut seolah mendapat tamparan keras. Salah satu anggotanya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sebuah hotel.

Pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK, Johan Budi SP membenarkan KPK telah melakukan operasi tangkap tangan pada Kamis (9/4) malam di  salah satu hotel mewah di Kawasan Sanur, Bali. "Saya belum bisa memastikan siapanya, tapi memang yang bersangkutan diduga anggota DPR," ujar Johan. Kepastian kader PDIP yang ditangkap KPK justru dikemukakan mantan Sekjen PDIP yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Kader tersebut berasal dari Kalimantan Selatan. "Info
Selengkapnya...

Thursday, 9 April 2015

Mulyadi Laporkan Kasus Pemukulan ke Polisi

JAKARTA (9 April): Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi melaporkan anggota Komisi VII DPR Mustafa Assegaf dari Fraksi PPP ke polisi setelah insiden pemukulan di Komisi VII DPR pada Rabu (8/4). Pemukulan terjadi saat rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM.

“Ini murni pidana penganiayaan bukan adu jotos, akan diproses secara hukum. Visumnya sudah ada dan dilaporkan ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan,” kata Mulyadi di Jakarta, Kamis (9/4). Mulyadi menceriterakan kronologis kejadian mengatakan, saat rapat dengan Menteri ESDM itu Mustafa dipersilahkan menyampaikan pendapat, tapi waktu penyampaiannnya melebih batas waktu yang diatur dalam tata tertib DPR. Sebagai pimpinan sidang Mulyadi mengingatkan. Namun diduga Mustafa tidak terima dengan
Selengkapnya...

«
<
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
>
»