News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

Friday, 21 November 2014

Jaksa Agung Prasetyo bukan Soal Partai, tapi Kapasitas

JAKARTA (21 November): Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penunjukan politisi Partai NasDem yang juga mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidanan Umum, HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo karena kapasitas yang dimilikinya bukan pilihan partai.

"Senang tidak senang adalah demokrasi, tetapi soal Jaksa Agung itu berdasarkan kapasitas, tidak berdasarkan pilihan partai," katanya di Binagraha, Jakarta, Jumat (21/11). Hal ini dikatakannya menjawab pertanyaan wartawan terkait keraguan dan kekecewaan sejumlah pihak terhadap pilihan tersebut karena dinilai tidak tepat dan sangat politis. Saat ditanya wartawan terkait dengan status sebagai politisi, Wapres menjawab, "Menteri juga dari partai, selama mampu ya kenapa
Selengkapnya...

Friday, 21 November 2014

Acara Keluarga, Jokowi Numpang Garuda Kelas Ekonomi

JAKARTA (21 November): Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia menuju Singapura guna menghadiri acara wisuda putra bungsunya, Kaesang Pangarep, pada Jumat (21/11) malam.

"Ini Pak Jokowi pergi sebagai Joko Widodo bukan sebagai Presiden," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Negara, Kamis (20/11). Mengingat acara yang dihadiri Presiden Jokowi adalah acara keluarga, kata Andi, Presiden beserta rombongan tidak menggunakan pesawat kepresidenan, namun pesawat Garuda kelas ekonomi. "Seperti Pak Jokowi pulang ke Solo," katanya seperti dilaporkan Antaranews.com. Ia juga mengatakan tidak ada menteri yang akan ikut dalam rombongan
Selengkapnya...

Friday, 21 November 2014

Menlu Panggil Dubes Australia soal Pengungsi

JAKARTA (21 November): Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty terkait dengan kebijakan pemerintah negeri itu mengenai pencari suaka dan pengungsi.

"Posisi kita sudah jelas, ya, bahwa kita menyampaikan pernyataan sikap yang keras terhadap kebijakan yang diambil Australia," kata Menlu Retno Marsudi di Gedung Pancasila Kemlu, Jakarta, Kamis (20/11) sore. Pada hari yang sama, Menlu Retno bertemu dengan perwakilan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan mengatakan bahwa badan dunia tersebut juga menyesalkan kebijakan yang diambil pemerintah Australia terhadap para pencari suaka dan pengungsi. "Pada intinya kita
Selengkapnya...

Friday, 21 November 2014

Kalla: Konflik Agama karena Surga ‘Dijual’ Murah

JAKARTA (21 November): Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan konflik berbasis agama terjadi salah satunya karena adanya pemimpin agama yang ‘menjual murah’ surga dengan mengajarkan bahwa membunuh maupun dibunuh dalam konflik mendapatkan ganjaran surga.

"Ada di antara pemimpin agama yang menjual murah surga. Banyak yang ajarkan dengan membunuh dan dibunuh, dibakar dan membakar itu masuk surga. Karena itu banyak hal terjadi sebenarnya kurang dipahami oleh kita," kata Wapres saat memberikan sambutan dalam Forum Perdamaian Dunia ke-5 di Jakarta, Kamis (20/11) malam. Ia menambahkan, "Orang melakukan bom bunuh diri, dia tidak cari uang tapi (masuk) surga dengan gampang. Orang saling bunuh tentu tak cari uang, kedudukan, tapi
Selengkapnya...

Thursday, 20 November 2014

Megawati Perintahkan Kader PDIP Jadi Corong Pemerintah

JAKARTA (20 November): Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri memerintahkan seluruh kader PDIP baik di pemerintahan maupun di parlemen dalam semua tingkatan agar menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan dan menjelaskan semua kebijakan pemerintah termasuk tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

  Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengemukakan itu di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/11). "Ibu ketum sudah mewajibkan agar kader menjadi corong pemerintahan," kata Hasto. Peringatan tersebut terkait sikap anggota PDIP Effendi  Simbolon yang menolak kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menaikan harga BBM bersubsidi. Jokowi menaikkan harga Premiun dari Rp6500 per liter menjadi Rp8500 per liter dan solar dari Rp5500 per liter menjadi
Selengkapnya...

Thursday, 20 November 2014

Mendagri Minta KPK Usut Tuntas Korupsi E-KTP

JAKARTA (20 November): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada proyek pengadaan kartu tanpa penduduk elektronik (E-KTP) dengan total anggaran Rp6,7 triliun .

Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan permintaan tersebut terkait langkah KPK yang kembali menggeledah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (19/11) terkait proyek E-KTP terebut. "Silahkan geledah, kami tidak menghalangi sedikitpun. KPK sudah pernah menggeledah kementerian, Dukcapil dua kali, sampai mobil. Silahkan kami terbuka. Karena kami ingin clean and clear dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Tjahjo
Selengkapnya...

Thursday, 20 November 2014

Partai NasDem Resmi Berhentikan Prasetyo

JAKARTA (20 November): Setelah Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, Partai NasDem memberhentikan Prasetyo sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Tengah.

Prasetyo mengaku sudah diberhentikan secara resmi dari keanggotaan Partai NasDem. Surat pemberhentian dia terima Kamis (20/11) pukul 11.00 WIB dan ditandatangani Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekjen Partrice Rio Capella. "Saya ingin mengabarkan bahwa sesuai komitmen kami tadi jam 11.00  hari ini (Kamis, 20/11) saya diberhentikan oleh Partai NasDem. Ini wujud bahwa kami punya komitmen," kata Prasetyo seusai dilantik Presiden Jokowi menjadi Jaksa Agung di Istana
Selengkapnya...

Thursday, 20 November 2014

Jaksa Agung Prasetyo Janji Independen

JAKARTA (20 November): Presiden Joko widodo menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief. Jokowi langsung melantik Prasetyo, Kamis (20/11) sore di Istana Negara, Jakarta.

Sejumlah pihak mempertanyakan independensi Prasetyo lantaran berasal dari politisi Partai NasDem. Prasetyo terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Seusai dilantik sebagai Jaksa Agung, Prasetyo berjanji akan menjalankan tugasnya memimpin Korps Adhyaksa itu dengan independensi dan penuh tanggung jawab. "Ya dilihat saja nanti. Saya akan bertugas sebaik-baiknya, menanggalkan kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan bangsa," tegas
Selengkapnya...

Thursday, 20 November 2014

Satu Lagi Kader NasDem Dipercaya Jokowi

JAKARTA (20 November): Satu lagi kader Partai NasDem dipercaya Presiden Joko Widodo.  HM Prasetyo, kader Partai NasDem yang duduk di bangku DPR-RI dari Dapil Jawa Tengah menjadi orang keempat yang mengisi kabinet kerja.  Tiga kader sebelumnya adalah Tedjo Edhy Purdjianto, Fery Mursidan Baldan dan Siti Nurbaya Bakar.

HM Prasetyo yang dilantik Kamis 20 November sebagai Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief. Sebagai konsekuensinya, Prasetyo harus melepas posisinya di kursi DPR-RI. Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Jokowi sempat bertemu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh sebelum pelantikan Basuki Tjahaja Purnama, pada Rabu (19/11/2014). Di dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta komitmen Prasetyo dalam memimpin Korps Adhyaksa itu. Andi juga menambahkan, selain Prasetyo harus keluar dari
Selengkapnya...

Thursday, 20 November 2014

Partai Koalisi Indonesia Hebat Minta Pemerintah Audit PT Petral

JAKARTA (20 November): Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) minta pemerintah agar terus melakukan efisiensi di sektor migas dan mengaudit PT Petral yang diindikasikan dikuasai mafia migas.

Harapan itu diungkapkan para tokoh partai anggota KIH dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/11). Para tokoh itu di antaranya Hasto Kristiyanto (PDIP), Abdul Kadir Karding (PKB), Dossy Iskandar Prasetyo (Hanura), Rully Sukarta (PKPI), dan Aunur Rofiq (PPP). Pemerintah, demikian para tokoh tadi, secara simultan harus secara simultan melakukan audit migas secara menyeluruh, termasuk mengaudit Petral. KIH juga berharap pemerintah secepatnya memerintahkan Pertamina untuk
Selengkapnya...

«
<
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
>
»