News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

  • Jokowi Sampaikan Program Presiden di Rakernas PDIP

    JAKARTA (19 September): PDIP akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) ke empat di Semarang mulai hari Jumat (19/9) ini. Rakernas itu bertujuan untuk mengubah haluan politik PDIP yang selama 10 tahun terakhir menjadi oposisi terhadap pemerintah menjadi partai pendukung pemerintah.

    Rakernas itu dihadiri seluruh perwakilan jenjang pengurus partai mulai dari tingkat cabang hingga pusat, serta anggota legislatif periode 2009-2014 dan anggota legislatif terpilih dari PDIP. Presiden terpilih Joko Widodo akan memberikan pidato politiknya tentang rencana selama menjadi Presiden lima tahun ke depan. "Nanti malm akan menyampaikan program 5 tahun ke depan seperti apa," kata Jokowi, sapaan akrabnya, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (19/9). Rakernas akan dibuka
    Selengkapnya...

  • Kabinet Jokowi Wujud Kompromi Politik

    JAKARTA (19 September): Struktur kabinet Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) merupakan wujud kompromi politik dari gagasan pembentukan kabinet profesional, kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa.

    "Jokowi sudah berulang kali menginginkan kabinet profesional, tetapi, politik adalah seni berkompromi, dan ini wujud kompromi," katanya di Jakarta, Kamis (18/9). Menurut Ardian, kompromi politik itu tidak sampai mengubah gagasan awal untuk membentuk kabinet profesional. Dia mengatakan semua yang diutarakan Jokowi mengenai rancangan kabinetnya selama kampanye lalu pada akhirnya terbentur dengan kepentingan politik sehingga kemudian diselesaikan dengan melakukan kompromi. "Misalkan
    Selengkapnya...

  • Jokowi Bisa Sandera Diri Sendiri

    JAKARTA (19 September): Janji-janji Presiden Terpilih Joko Widodo selama masa kampanye adalah utang yang mesti dibayar. Jika tidak maka janji-janji itu bisa menyandera diri sendiri.

    "Jadi, janji-janjinya yang meleset itulah yang akan menyandera dirinya sendiri sebagai presiden. Seharusnya, dia berani membuktikan janji-janjinya, tentu dengan segala konsekuensinya. Tapi, faktanya meleset," kata Direktur Eksekutif Poll Tracking Institute, Hanta Yudha, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9).  Misalnya, kata Hanta, Jokowi menjanjikan kabinet ramping, menteri tidak boleh rangkap jabatan parpol, dan koalisi tanpa syarat, atau tanpa bagi-bagi kekuasaan,
    Selengkapnya...

  • Pilkada Langsung Dorong Kepala Daerah Temui Rakyat

    JAKARTA (19 September): Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat akan mendorong para kepala daerah untuk mau menemui dan mendengarkan aspirasi konstituen hingga di pelosok demi menggalang suara.

    "Dengan pilkada langsung oleh rakyat, saat kampanye saya harus ke kampung-kampung sampai bermalam, seperti pengemis, tapi di situ saya merasakan bagaimana mendapatkan suara rakyat," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam diskusi Peduli Pemimpin, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (18/9) malam. Bupati yang maju dalam pilkada tahun 2010 dengan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan kala itu dia harus melawan pejabat petahana, yang memiliki uang
    Selengkapnya...

  • Rakernas PDIP Kukuhkan Perubahan Sikap Politik

    SEMARANG (18 September): Rapat Kerja Nasional IV PDIP di Semarang, Jawa Tengah akan mengukuhkan perubahan sikap politik PDIP yang mendukung pemerintahan mendatang

    " Rakernas IV akan diawali dengan pernyataan resmi Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum untuk menyatakan secara resmi perubahan sikap politik partai bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah mendukung Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla," kata Sekjen PDIP PDIP Tjahjo di Semarang, Kamis (18/9). Rakernas berlangsung Jumat (19/9) hingga Minggu (21/9). Menurut  Tjahjo Rakernas IV PDIP akan dihadiri 1.595 kader partai sebagai
    Selengkapnya...

Thursday, 18 September 2014

Demokrat Akhirnya Putuskan Pilkada Langsung

JAKARTA (18 September): Partai Demokrat akhirnya menentukan sikap terkait RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan memilih pilkada langsung, namun dengan catatan adanya perbaikan.

"Ada 10 catatan dari partai. Jika semuanya masuk dalam RUU, maka Demokrat mendukung pilkada langsung," ujar Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan dalam jumpa pers di Kantor DPP di Jakarta, Kamis (18/9). Ke-10 catatan, kata dia, yakni harus digelarnya uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah, efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada harus dan mutlak dilakukan, pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka. Selain itu, adanya akuntabilitas
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

Kepala Daerah ke Luar Negeri Tanpa Izin bisa Diberhentikan

JAKARTA (17 September): Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan, kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin selama tujuh hari berturut-turut bisa diberhentikan dari jabatannya oleh presiden.

"Peraturan itu tertuang dalam RUU tentang Pemerintahan Daerah yang segera disahkan menjadi Undang-Undang. Tapi ada teguran tertulis dulu," ujarnyadi Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9) seperti dilaporkan Antaranews.com. Ia menjelaskan, seorang kepala daerah tingkat bupati/wali kota yang akan ke luar negeri harus mendapat izin gubernur, sedangkan bagi gubernur izinnya ke menteri dalam negeri. Menurut dia, hal itu diperlukan semata-mata memperbaiki relasi dan hubungan antara
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

Kepala Daerah Rangkap Ketua Partai Diberhentikan

JAKARTA (17 September): Rangkap jabatan antara partai politik dengan eksekutif semakin tertutup. Jika UU Pemerintahan Daerah disahkan pada 23 September nanti, maka kepala daerah tidak boleh lagi merangkap jabatan ketua partai politik, dan yang melanggar akan diberhentikan.

  "Gubernur, bupati/wali kota beserta wakilnya harus menanggalkan jabatannya sebagai ketua partai politik," ujar Ketua Tim Kerja RUU Pemda Komite I DPD, Farouk Syechbubakar, di Jakarta, Rabu (17/9) seperti dilaporkan Antaranews.com. Ia menjelaskan, sanksi yang diberikan akibat rangkap jabatan mulai adminitrasi berupa teguran. Jika memaksa maka diberikan pembinaan khusus, bahkan bisa dipecat jika tetap ngotot rangkap jabatan. Pelarangan rangkap jabatan ketua partai politik
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

Jokowi sudah Kantongi Nama-Nama Wanita Calon Menteri

JAKARTA (17 September): Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan menteri perempuan sebanyak-banyaknya dalam kabinetnya asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Kita tidak pernah memberikan persentase, kita ingin sebanyak-banyaknya kalau sesuai dengan kriteria," kata Jokowi sesaat sebelum meninggalkan kantornya di Balaikota, Rabu (17/9). Menteri perempuan di kabinet Jokowi diharapkan terdiri dari para profesional murni. Selain itu mereka juga harus memiliki integritas tinggi dan mempunyai kemampuan manejerial. "Leadershipnya yang kuat, jujur, dan bersih. Itu saja," kata Jokowi seperti dilaporkan Antaranews.com. Jokowi
Selengkapnya...

Wednesday, 17 September 2014

NasDem Tidak Usulkan Nama Menteri

JAKARTA (17 September): Partai NasDem tidak akan meminta secara khusus dengan mengirim surat kepada Presiden terpilih Joko Widodo dalam mengisi pos jabatan menteri, kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan.

Menurut Ferry di Jakarta, Rabu (17/9), NasDem juga tidak berinisiatif memulai pembicaraan pos jabatan menteri dari parpol sebanyak 16 orang yang diumumkan Jokowi pada Senin (15/9) lalu. “Prinsip dasarnya NasDem tidak akan pernah membuat surat pengusulan, NasDem tidak akan berinisitif membicarakan itu dengan Presiden terpilih. Kami mulai bicara jika Jokowi-JK mengajak kami membicarakan itu,”jelas Ferry. Dia mengatakan, NasDem tidak akan menunjuk atau mengusulkan siapa pun
Selengkapnya...

1
2
3
4
5
6
>
»