News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

  • Megawati Nilai Koalisi Merah Putih bukan Ancaman

    JAKARTA (29 Agustus): Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai tidak akan ada ancaman dari kubu Koalisi Merah Putih yang mengganggu pemerintahan Jokowi-JK di parlemen.

    Megawati mengemukakan itu di Jakarta, Jumat (29/8) terkait Undang-Undang MD3 yang kini sedang diuji Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam UU No.17/2014 tentang MD3 itu, pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR tidak lagi dijabat partai politik pemenang pemilu secara proporsional, tetapi dipilih secara langsung dalam satu paket. Dengan sistem paket tersebut maka seluruh pimpinan alat kelengkapan DPR mulai dari pimpinan DPR hinggga komisi akan dikuasai Koalisi Merah Putih yang mendukung
    Selengkapnya...

  • PDIP dan NasDem Dukung Kenaikan Harga BBM

    JAKARTA (29 Agustus): Dua partai pengusung dan pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendukung penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu didasari kalkulasi dan perhitungan untuk mengamankan kondisi keuangan negara.

    Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan jika PDIP pernah menolak penaikan harga BBM dan sekarang mendukung penaikan harga BBM karena ada alasannya. " Bukan berarti ketika itu kami asal menolak. Kami berkalkulasi secara nyata dan jangan kira kami tidak konsekuen," kata Megawati di Posko Relawan Jl Sisingamangaraja, Jakarta, Jumat (29/8). Mega secara tegas menolak anggapan bahwa PDIP hanya memainkan manuver politik saat menolak penaikan harga BBM. Menolak penaikan harga BBM
    Selengkapnya...

  • PKB Minta Pembahasan Tatib DPR Tunggu Putusan MK

    JAKARTA (29 Agustus): Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain meminta agar Panitia Khusus (Pansus) DPR menunda pembahasan Tata Tertib DPR.

    "Saya menyarankan agar pembahasan Tata Tertib DPR ditunda menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)," kata Malik di Gedung DPR RI di Jakarta, Jumat (29/8). Ia beralasan, bila pembahasan Tatib DPR diteruskan dan menghasikan sebuah keputusan, namun pada putusan MK berbeda dengan putusan tatib, tentu akan berdampak negatif. "Kalau pembahasan Tatib DPR dilanjutkan dan hasilnya beda itu gak bagus, maka diubah lagi tata
    Selengkapnya...

  • Tim Transisi Serahkan 5 Opsi Kementerian kepada Jokowi

    JAKARTA (29 Agustus): Tim Transisi telah menyerahkan lima opsi kelembagaan pemerintahan mendatang kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Transisi Andi Wijayanto sesaat sebelum menemui Jokowi di kantornya di Balaikota, Jakarta Jumat, (29/8). "Lima opsi itu sekarang tinggal tergantung Pak Jokowi-JK akan memberikan arahan lebih lanjut seperti apa, apakah nanti akan dipanggil lagi atau sudah cukup buat Pak Jokowi untuk jadi bahan pertimbangan guna menentukan struktur kabinet ke depan yang diinginkan," kata Andi seperti dilaporkan Antaranews.com. Andi menjelaskan, struktur
    Selengkapnya...

  • Jokowi Sebut SBY Tolak Naikkan Harga BBM

    JAKARTA (28 Agustus): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memenuhi permintaan presiden terpilih Joko Widodo untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Alasan Yudhoyono saat ini tidak tepat.

    "Jadi ini terus terang ingin saya sampaikan. Tadi (Rabu, 27/8) malam. memang secara khusus, saya meminta kepada Presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (28/8) saat ditanya hasil pertemuan dengan SBY di Hotel Lagoon, Nusa Dua, Bali. "Beliau menyampaikan bahwa saat ini, kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan harga BBM. Kira-kira itu jawaban SBY," sambung presiden terpilih ini di Balai Kota, Jl
    Selengkapnya...

Thursday, 28 August 2014

MK Mulai Sidangkan Uji Materi UU MD3

JAKARTA (28 Agustus): Mahkamah Konstitusi (MK) hari Kamis (28/8) menggelar sidang perdana uji materi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

  Sidang perdana tersebut akan dimulai pukul 15.00 WIB. Persidangan hari ini akan membahas lima permohonan. Di antaranya adalah perkara nomor 73/PUU-XII/2014 yang dimohonkan oleh PDI-Perjuangan yang diwakili Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo beserta empat orang perseorangan warga negara. Pemohon pada permohonannya mendalilkan bahwa pemberlakukan pasal 84, pasal 97, pasal 104, pasal 109, pasal 115, pasal 121, dan pasal 152 UU MD3 dinilai merugikan hak konstitusional PDIP
Selengkapnya...

Thursday, 28 August 2014

SBY Tegaskan Siap Bantu Pemerintahan Jokowi

NUSA DUA (28 Agustus): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kewajiban moralnya untuk membantu pemerintahan yang akan datang dari presiden terpilih Joko Widodo demi kebaikan bangsa.

"Secara moral saya wajib memberikan bantuan pada beliau sepanjang itu dikehendaki. Pertemuan tadi mengukuhkan keperluan sebuah komunikasi berlanjut dan kerja sama yang baik," kata Presiden di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam, seusai melakukan pertemuan empat mata dengan Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi. Ia menyebut proses konsultasi itu sebagai sebuah tradisi yang harus dilakukan di era demokrasi di Indonesia untuk kebaikan bangsa. Menurut Presiden, dalam pertemuan
Selengkapnya...

Thursday, 28 August 2014

Menteri Kabinet Jokowi Haruslah Petarung

JAKARTA (28 Agustus): Pengamat politik dari Centre For Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo membutuhkan jajaran menteri kabinet yang memiliki kemampuan sebagai "petarung" dalam menyikapi tekanan dan situasi di sekitarnya.

"Contohnya ya seperti Jokowi sendiri, dia cepat belajar dan petarung. Dia bisa membuktikan di DKI Jakarta (sebagai Gubernur)," katanya kepada pers di Jakarta, Rabu  (27/8) seperti dilaporkan Antaranews.com. Dalam menyusun kabinetnya, katanya, Jokowi harus konsisten dengan janjinya kepada rakyat untuk mencari orang yang kompeten dan berintegritas tinggi. Menurut dia, para menteri tersebut harus dapat belajar dengan cepat dengan keadaan sekitarnya, agar segala kebijakannya
Selengkapnya...

Thursday, 28 August 2014

Anggota DPD Jangan Seperti Pejabat Birokrat

JAKARTA (28 Agustus): Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih Nono Sampono mengharapkan anggota DPD periode selanjutnya tidak lagi memosisikan diri seperti pejabat birokrat, yang terkesan steril dari jangkauan publik dan media massa.

  "Anggota DPD terlalu steril dengan media. Contohnya ada pengawalan yang menurut saya terlalu ketat, jadi seperti pejabat birokrat," ujar Nono di Jakarta, Rabu, (27/8). Nono menyampaikan DPD perlu lebih tampil di publik dengan membawa gagasan-gagasan besar bagi kepentingan rakyat. Untuk merealisasikan hal ini, DPD membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menampung aspirasi daerah, namun juga mampu bersanding dengan lembaga-lembaga lain dan memiliki posisi tawar yang
Selengkapnya...

Wednesday, 27 August 2014

Dirut Pertamina Jangan Pernah di Petral

JAKARTA (27 Agustus): Diam-diam terjadi perebutan kursi Direktur Utama PT Pertamina menggantikan Karen Agustiawan yang akan meninggalkan Pertamina per 1 September. Namun, beberapa kalangan berharap agar nantinya jabatan orang nomor satu di Pertamina itu tidak berasal dari anak perusahaan Pertamina, Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Pengamat energi yang juga Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kurtubi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/8) mengatakan Dirut Pertamina yang baru harus mengerti betul industri migas dan tidak bisa dibohongi oleh staf ahli hingga para direkturnya.  "Karena memang lazim diketahui kelompok kepentingan itu masuk lewat macam–macam, bisa lewat direktur dan lain-lain, sehingga Pertamina kecolongan. Yang tak kalah penting direktur utama yang baru harus
Selengkapnya...

1
2
3
4
5
6
>
»