News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

  • Elektabilitas Golkar di Akhir 2014 tinggal 8,4%

    JAKARTA (20 Desember): Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengatakan apabila Pemilu Legislatif dilakukan pada Desember 2014, maka elektabilitas Partai Golkar sebesar 8,4%.

    "Survei LSI pada Desember 2014 menunjukkan bahwa elektabilitas Golkar saat ini merosot jauh dibawah 10 persen," kata peneliti LSI, Ardian Sopa di kantor LSI, Jakarta, Jumat (19/12). Dia mengatakan penurunan elektabilitas itu disebabkan dualisme kepemimpinan dan konflik internal yang berlarut-larut.   Menurut dia, apabila konflik ini berlanjut maka elektabilitas Golkar akan semakin merosot, karena citra buruk yang melekat akibat konflik elit partainya
    Selengkapnya...

  • PBNU Minta Hentikan Politisasi Isu Agama

    JAKARTA (20 Desember): Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau agar politisasi isu-isu keagamaan dihentikan karena mengancam keutuhan bangunan kehidupan harmonis bangsa Indonesia.

      "Kami mengimbau tidak ada lagi politisasi isu keagamaan, terlebih hanya untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulton Fatoni di Jakarta, Jumat (19/12). Menurut Sulton, isu agama merupakan wilayah sensitif. Alih-alih menghasilkan keuntungan, penggunaan isu keagamaan untuk kepentingan politik kekuasaan sebaliknya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Karena itu, dibutuhkan kesadaran untuk bersama-sama menahan diri,
    Selengkapnya...

  • Golkar bukan Lagi Parpol, tapi Ormas

    JAKARTA (20 Desember): Legitimasi Partai Golkar sebagai partai politik sudah raib pascaputusan Menteri Hukum dan HAM. Beringin pun disebut resmi jadi sekadar Organisasi kemasyarakatan (Ormas) karena kevakuman pengurus. Implikasinya, produk hukum yang terkait partai serta status kadernya pun tak sahih di dalam proses demokrasi.

    "Dua-duanya (Golkar kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie) diakui (Kemenkumham) kosong, enggak ada di Indonesia. Sekarang mereka jadi ormas saja," cetus pakar politik Arbi Sanit, di Jakarta, Sabtu (20/12). Arbi mengemukakan itu menanggapi keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terkait dualisme Partai Golkar. Dikatakan, pemerintah tidak mengakui Munas IX Partai Golkar di Bali yang memenangkan Aburizal atau Ical, maupun Munas IX Partai Golkar tandingan di Jakarta
    Selengkapnya...

  • Alex Noerdin Kendalikan Proyek Wisma Atlet

    JAKARTA (18 Desember): Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin diduga mengendalikan anggaran pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna di Palembang, Sumatra Selatan pada 2010-2011.

    Ketua tim pengacara tersangka yang juga Kepala Dinas PU Bina Marga Sumsel Rizal Abdullah, Arief Ramdhan, mengatakan kliennya dikendalikan Alex Noerdin selaku pemberi surat keputusan (SK) penunjukan ketua komite pembangunan proyek yang dilaksanakan perusahaan Group Permai milik salah satu terpidana kasus ini, PT Duta Graha Indah (DGI), El Idris. “Beliau (Alex Noerdin) hanya memberikan SK penunjukan beliau (Rizal) saja jadi ketua komite, karena selaku kepala dinas PU ada di bawah
    Selengkapnya...

  • Pilkada Serentak Berpotensi Ditunda 2016

    JAKARTA (18 Desember): Pilkada serentak yang semula dijadwalkan dilakukan Desember 2015 berpotensi ditunda ke 2016 guna mencapai keserentakan pelantikan para kepala daerah terpilih.

    Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengisyaratkan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional KPU Tahun 2014 di Jakarta, Rabu (17/12). Ia mengatakan bila mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.1 tahun 2014, pilkada serentak dijadwalkan berlangsung pada Desember 2015. Namun, karena keserentakan juga mencakup pelantikan, pelaksanaannya bisa digeser ke 2016. “Kalau KPU menganggap pilkada serentak 2015 tidak
    Selengkapnya...

Thursday, 18 December 2014

Ditjen Pajak akan Sandera Pengemplang Pajak

JAKARTA (18 Desember): Para pengemplang pajak mulai dijepit. Pemerintah membatasi ruang gerak mereka. Kementerian Keuangan pada Rabu (17/12) mengumumkan 168 pengemplang pajak yang dicegah dan ditangkal (cekal) bepergian ke luar negeri.

Para pengemplang pajak itu terdiri atas 40 warga negara asing, yakni 33 orang dari Asia, 2 dari Amerika, 3 Australia, dan 2 Eropa, dengan nilai utang pajak Rp57,2 miliar. Adapun warga Indonesia pengemplang pajak berjumlah 128 orang dengan nilai utang pajak Rp541,6 miliar. “Pencegahan ini larangan sementara kepada pengemplang pajak untuk keluar dari wilayah Indonesia, dengan jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan,“
Selengkapnya...

Thursday, 18 December 2014

Desakan Munas Rekonsilisasi makin Kuat

JAKARTA (18 Desember): Dukungan untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) rekonsiliasi semakin menguat. Munas itu dinilai sebagai solusi terbaik bagi Partai Golkar pasca keputusan pemerintah yang meminta kelompok Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono terlebih dahulu menyelesaikan persoalan internal di Golkar.

"Munas rekonsiliasi merupakan solusi terbaik. Hal ini karena jika pada awalnya hanya pengurus yang terbelah, sekarang sudah masuk ke substansi," kata Ridwan Mukti, politisi Partai Golkar yang selama ini mengambil sikap netral. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (17/12), Ridwan Mukti, yang juga doktor tata negara dari Universitas Sriwijaya (Unsri) itu mengatakan, di Munas rekonsiliasi itulah nanti akan terjadi musyawarah kepengurusan, juga perdebatan terhadap sikap yang
Selengkapnya...

Thursday, 18 December 2014

PPP Ubah Nomenklatur Struktur Partai

SURABAYA (18 Desember): Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, mengakui pengubahan nomenklatur struktur partai merupakan penyesuaian terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Semua sudah ada landasan hukumnya dan kami menyesuaikan dengan undang-undang dan tidak asal mengubah nomenklatur struktur partai," ujarnya di Surabaya, Rabu (17/12). Menurut dia, sesuai UU No.2/2011 tentang Perubahan Atas UU No.2/2008 tentang Partai Politik, verifikasi kepengurusan partai dilakukan hingga tingkat kecamatan sehingga perlu adanya struktur dewan pimpinan. Selama ini, kata dia, di tingkat kecamatan hanya dipimpin seorang ketua pimpinan anak cabang (PAC), namun
Selengkapnya...

Wednesday, 17 December 2014

Golkar Pecah Murni Kesalahan Internal

JAKARTA (17 Desember): Perpecahan Partai Golkar yang menghasilkan dua kepengurusan, yakni kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono disebabkan oleh kesalahan internal Golkar sendiri. Selain itu, Golkar saat ini hanya menggunakan politik dangkal dan bukan politik ideologi, sehingga terjadi perpecahan.

“Ini kan perpecahan yang tidak disebabkan oleh intervensi luar. Ini betul-betul asli kelakuan sendiri,” kata politikus Partai Golkar Sarwono Kusumaatmadja saat diskusi "Politik Indonesia 100 Hari Jokowi" di Jakarta, Rabu (17/12). Melihat perpecahan ini, Sarwono tidak mau ikut campur karena Golkar pecah karena ulah orang-orang dalamnya memainkan politik logistik dan bukan politik ideologi. Sarwono juga menyebut, bahwa yang memainkan politik pragmatis ini tidak hanya
Selengkapnya...

Wednesday, 17 December 2014

Menuju 100 Hari, Jokowi Tunjukkan Kinerja Positif

JAKARTA (17 Desember): Dalam hitungan hari menuju 100 hari kerja, Presiden Jokowi mampu menunjukkan kinerja positif dalam beberapa sektor, di antaranya reformasi birokrasi dan fokus pembenahan di sektor kemaritiman serta sektor energi.

"Presiden sudah menunjukkan tanda-tanda positif dalam kinerjanya, fokus dalam sektor kemaritiman, energi serta diberlakukannya reformasi birokrasi menjadi fakta yang patut diapresiasi" ujar Direktur Populi Center Nico Harjanto pada diskusi peradaban populi dengan tema Politik Indonesia 100 Hari Jokowi di Jakarta, Rabu (17/12). Sinyal positif dalam reformasi birokrasi menurut Nico ditunjukkan dengan adanya lelang jabatan strategis seperti yang ditunjukkan dalam seleksi jabatan
Selengkapnya...

1
2
3
4
5
6
>
»