News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

  • Politisi Diingatkan Jangan Arogan

    JAKARTA (30 Oktober): Guru Besar Hukum Tata Negara dan mantan Menkum dan HAM Yusril Izha Mahendra mengingatkan para politisi agar mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan karena itu kekuasaan harus berimbang, tidak hanya dikuasai satu golongan.

    "Kembalilah kepada kepribadian bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan," kata mantan Menkum dan HAM Yusril Izha Mahendra di Jakarta, Rabu (29/10). Pernyataan Yusril ini disampaikan menanggapi pembentukan  pimpinan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) kemudian mendorong terbentuknya pimpinan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurut Yusril kejadian ini sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi di
    Selengkapnya...

  • Tokoh NasDem Dapat Bintang Jasa dari Italia

    JAKARTA (30 Oktober): Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Maxi Gunawan menerima bintang jasa Ordine della Stella d'Italia dari pemerintah Italia. Maxi dinilai memiliki andil yang begitu besar dalam membangun dan mempererat hubungan bisnis Indonesia dan Italia. Penghargaan itu masuk kategori ksatria (cavaliere).

    

  • Yusril Sesalkan Main Kuat-Kuatan dan Voting di DPR

    JAKARTA (30 Oktober): Proses pemilihan pimpinan komisi-komisi DPR yang kurang demokratis dan belum terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR hingga tadi malam diprihatinkan banyak pihak dan bisa berdampak buruk. Proses politik yang tidak sehat tersebut dipastikan akan menghambat kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Rabu (29/10), menyayangkan proses politik (pemilihan pimpinan komisi dan AKD) di DPR itu. “Saya prihatin dengan apa yang terjadi di DPR,“ ujarnya. Menurut Irman, seharusnya para anggota dewan merasa malu kepada rakyat dengan sikap yang dipertontonkan di parlemen. “Masak untuk menentukan pimpinan saja dengan kekuatan (politik). Seharusnya mengedepankan musyawarah,“ terang dia. Ia pun menambahkan bahwa pertarungan
    Selengkapnya...

  • Kepercayaan pada Jokowi Masih Sangat Tinggi

    JAKARTA (30 Oktober): Keyakinan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo masih sangat tinggi. Keyakinan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta ini tersebar relatif merata, baik dari sisi demografis maupun dari sisi pemilih partai.

    "Keyakinan masyarakat terhadap Presiden Jokowi saat survei masih tinggi (74.5%). Secara demografis keyakinan yang tinggi terhadap Jokowi merata, baik berdasarkan gender, desa-kota maupun usia," kata CEO Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (29/10). Djayadi menjelaskan, keyakinan yang tinggi terhadap Jokowi relatif merata di semua pemilih partai. Keyakinan yang agak rendah
    Selengkapnya...

  • KMP tidak Perlihatkan Semangat Musyawarah

    JAKARTA (30 Oktober): Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memutuskan mengambil langkah tidak biasa di DPR. Koalisi yang terdiri dari lima partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla itu melancarkan mosi tidak percaya pada Pimpinan DPR, dalam hal ini Ketua DPR Setya Novanto dan empat wakilnya, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto.

    Menurut Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Victor Laiskodat, KIH mempunyai alasan kuat melakukan itu. "Kita ingin menghambat hasrat kelompok-kelompok yang ingin berkuasa, yang tentunya kekuasaan itu hanya dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu," tegas Victor dalam program Prime Time News di Metro TV, Rabu (29/10) malam. Hasrat itu, jelas Victor, sangat terlihat dari bagaimana Koalisi Merah Putih (KMP) memaksakan kehendak dalam pelaksanaan rapat hingga penetapan pimpinan komisi
    Selengkapnya...

Wednesday, 29 October 2014

Majelis Syariah PPP Minta SDA Hentikan Muktamar

JAKARTA (29 Oktober): PPP versi Suryadharma Ali rencananya menggelar Muktamar pada Kamis, (30/10) di Jakarta. Namun Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maemoen Zubair atau yang akrab disapa Mbah Moen, memberikan peringatan keras kepada Surydharma Ali alias SDA cs menghentikan muktamar tersebut.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Majelis Pertimbangan PPP Soeharso Monoarfa saat ditemui di Jakarta. "Saya tidak mengatakan dibatalkan, tapi Mbah Maemoen mengatakan dihentikan," kata Soeharso di Hotel Crown Plaza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu, (29/10) siang. Peringatan keras dari Mbah Moen itu, guna menghindari konflik internal partai yang berlambang kabah, agar tidak terus berkelanjutan. "Agar dengan cara yang baik itu, dengan cara yang tidak membuat
Selengkapnya...

Wednesday, 29 October 2014

Romi Ancam Pecat Kader PPP yang Ikut Muktamar Kubu SDA

JAKARTA (29 Oktober): Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar VIII Surabaya, Romahurmuziy mengatakan muktamar yang diadakan kubu Suryadharma Ali adalah ilegal. Dia meminta agar seluruh kader PPP abstain dan mengancam memecat kader PPP yang menghadiri muktamar tersebut.

  Ancaman pemecatan itu juga tertuang dalam poin ketiga hasil Rapat Pimpinan Nasional Perdana yang berlangsung di Jakarta. "Pengurus PPP di seluruh tingkatan diinstruksikan untuk tidak menghadiri muktamar lain, selain Muktamar VIII Surabaya," kata pria yang akrab disapa Romi di Hotel Crown Plaza, Jakarta Selatan, Rabu, (29/10) siang. PPP juga menggelar rapat pimpinan nasional pertama di Jakarta, Selasa (28/10). Rapat tersebut dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPW PPP
Selengkapnya...

Wednesday, 29 October 2014

1 Juta KIP dan KIS Dirilis November

JAKARTA (29 Oktober): Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan meluncurkan satu juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada minggu pertama November 2014.

"Satu juta Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar diluncurkan minggu pertama November, tanggal 7, akan dilakukan langsung Presiden dan Wakil Presiden serta menteri terkait," ujar Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10). "Harus diluncurkan secepatnya dan jadi prioritas hingga bisa dinikmati rakyat," sambung Puan. Dia menerangkan, KIP akan diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk
Selengkapnya...

Wednesday, 29 October 2014

Pimpinan DPR Gagal Rangkul Semua Fraksi

JAKARTA (29 Oktober): Masih adanya kegaduhan politik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR yang berujung akan terbentuknya alat kelengkapan DPR tandingan oleh KIH menunjukkan pimpinan DPR gagal membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR.

Hal itu dikatakan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam pembicaraan telepon, Rabu (29/10). "Masih adanya pertarungan KIH dan KMP membuktikan pimpinan DPR telah gagal mengajak seluruh fraksi untuk duduk bersama," ujar Lucius. Dengan keadaan seperti ini, lanjut Lucius perang antara dua koalisi tersebut tidak akan berakhir di DPR walau pun sempat membaik pasca pelantikan presiden. Dalam Ttertib DPR, kata Lucius, seharusnya
Selengkapnya...

Wednesday, 29 October 2014

Kementerian Agraria Prioritaskan Konflik Tanah

JAKARTA (29 Oktober): Pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang diharapkan mampu menyelesaikan konflik tanah sampai pembangunan proyek yang terhenti. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengubah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi kementerian, langkah itu diharapkan mampu menuntaskan persoalan tanah yang kerap terjadi.

"Permasalahan konflik tanah tidak sekadar soal uang, penggantian pembebasan lahan, tetapi itu juga erat kaitannya dengan aspek sosial. Orang yang sudah lahir dan besar di situ tidak bisa tiba-tiba main gusur, ada sisi emosional. Ada sisi religiusitas manusia, tanah bisa dipandang sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Ini menyangkut perasaan keagaman. Betapa dimensi tanah ini luas. Jadi jangan dipandang sebatas komoditi ekonomi," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan
Selengkapnya...

1
2
3
4
5
6
>
»