News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

  • Habibie Yakin Jokowi Dengar Suara Rakyat

    JAKARTA (29 Januari): Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan secara maraton dengan tokoh politik di sela-sela rapat koordinasi dengan 103 bupati di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat. Seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra yang juga rivalnya dalam Pilpres 2014 Prabowo Subianto di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menerima Presiden Ke-3 BJ Habibie di Istana Merdeka, Jakarta.

    "Saya baru saja mendapat kehormatan untuk bersilaturrahmi dan bertukar informasi. Saya datang kemari sebagai Pak De nya. Jadi kalau Pak De atau Eyang datang kemari melihat keadaan itu wajar-wajar saja," kata Habibie  di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1). Habibie menegaskan kedatangannya untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ia paham betul polemik yang tengah dihadapi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia meyakini, apapun keputusan yang diambil Jokowi terkait konflik
    Selengkapnya...

  • Menteri Agraria Wacanakan Hapus NJOP dan PBB

    JAKARTA (29 Januari): Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan sedang mengkaji penghapusan nilai jual objek pajak (NJOP) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

    Alasan penghapusan tersebut karena selama ini NJOP dianggap menjadi standar untuk melakukan penekanan kepada suatu pihak dalam setiap jual beli rumah. “Harusnya jual beli rumah tidak perlu NJOP. Gunakan harga pasar di suatu wilayah yang harus dipublikasikan setiap tahun. Itu lebih fair,” ujarnya di Jakarta, Kamis (29/1). NJOP, katanya, tidak bisa dijadikan patokan harga karena harga rumah saat ini mengikuti mekanisme pasar, bukan terpaku oleh NJOP. “Sekarang kalau beli
    Selengkapnya...

  • Prabowo Yakin Presiden Ambil Keputusan Terbaik

    BOGOR (29 Januari): Di tengah kesibukan menghadiri rapat koordinasi dengan para bupati se Indonesia, Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). Seusai bertemu keduanya menggelar konferensi pers bersama. Prabowo adalah calon presiden yang bersaing dengan Joko Widodo pada Pilpres 2014.

    "Beliau menyampaikan dukungan penuh kepada pemerintahan sekarang," kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai pertemuan tersebut. Dalam pernyataan singkatnya itu, Jokowi juga menyatakan bahwa dia dan Prabowo akan bertemu lagi di Istana Kepresidenan.  "Februari nanti beliau akan kembali bertemu dengan saya di Istana," tambah Jokowi. Prabowo membenarkan bahwa pihaknya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan meyakini keputusan yang diambil terkait
    Selengkapnya...

  • Presiden Samakan Visi Besar Pusat-Daerah

    BOGOR (29 Januari): Presiden Joko Widodo kembali menggelar rapat koordinasi dengan bupati seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat tersebut Jokowi menyerukan pentingnya konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    "Saya ingin sampaikan bahwa dalam management negara, tata negara kita diperlukan konsolidasi organisasi dari atas sampai ke bawah," kata Presiden di Istana Bogor,  Kamis (29/1). Ini pertemuan kedua dengan para bupati setelah pertemuan pertama berlangsung pekan lalu dengan sejumlah bupati dari kawasan Sumatra. Presiden juga berharap agar pertemuan atau koordinasi dengan para bupati tidak hanya berlangsung sekali dalam setahun tetapi akan semakin dipersering. Melalui rapat
    Selengkapnya...

  • Satgassus Kejagung tak Berbenturan dengan KPK

    JAKARTA (28 Januari): Kejaksaan Agung membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pemberantasan Korupsi, namun sejumlah pihak khawatir satgas itu akan berbenturan dengan KPK.

    Kekhawatiran akan terjadi benturan antara Satgassus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung dan KPK itu ditampik Jaksa Agung HM Prasetyo. Menurut Jaksa Agung, Satgassus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung mempunyai tugas berbeda dengan KPK. "Masing-masing menjalankan tupoksi sendiri-sendiri. Kejagung juga sebagai pemberantas korupsi. Tidak ada overlapping, dimana overlap-nya? " tegas Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). Pembentukan Satgasuss
    Selengkapnya...

Wednesday, 28 January 2015

100 Hari bukan Ukuran Sukses atau Gagal Pemerintahan

JAKARTA (28 Januari): Pengamat Politik Gun Gun Heryanto berharap publik jangan melihat suatu keberhasilan pemerintah hanya dari hasil kerja selama 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, butuh kesabaran publik untuk melihat hasil pemerintahan yang baru menjabat selama tiga bulan ini.

"Seratus hari bukan menjadi ukuran pemerintahan itu dinilai gagal atau sukses. Karena seratus hari itu terlalu prematur untuk ini (dinilai gagal)," kata Gun Gun, dalam diskusi 'Menakar Harapan Publik Terhadap Nawacita Jokowi-JK' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/1). Publik, sambung dia, harus memberikan waktu bagi Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan program-program yang sudah diwacanakannya seperti nawacita itu. "Berikan waktu bagi Jokowi bahwa
Selengkapnya...

Wednesday, 28 January 2015

Tim Independen Beri Lima Saran kepada Presiden

JAKARTA (28 Januari): Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan sejumlah saran dan pertimbangan kepada Presiden untuk menengahi kisruh KPK-Polri.

Menurut Ketua Tim Independen Buya Syafii Maarif  timnya telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (28/1) setelah tim tersebut mengadakan pertemuan dan analisis selama dua hari. Ada lima butir saran yang diberikan Tim Independen kepada Presiden Joko Widodo. 1.Presiden seyogyanya memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatan selama berstatus sebagai tersangka demi
Selengkapnya...

Wednesday, 28 January 2015

Wantimpres-Presiden Bahas Kisruh KPK-Polri

JAKARTA (28 Januari): Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk pertama kalinya memberikan nasehat kebangsaan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu yang disampaikan adalah soal permasalahan sengketa KPK-Polri.

"Dipanggil Presiden untuk memberikan masukan, pertimbangan, terkait masalah yang dihadapi bangsa ini, termasuk kasus Polri dan KPK," aku Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1). Dalam pertemuan yang digelar di gedung Istana Merdeka itu, lanjut Sri, tiap anggota Wantimpres memberikan pandangannya masing-masing kepada Presiden dalam beragam masalah. Pertimbangan itu pun, kata pendiri Megawati Institute tersebut, tak mengikat. Semuanya kembali kepada
Selengkapnya...

Wednesday, 28 January 2015

NasDem Buat Peta Kekuatan Jelang Pilkada

JAKARTA (28 Januari): Partai NasDem mulai menyiapkan diri menghadapi pilkada serentak tahun 2015. Menurut Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, saat ini pihaknya sedang membuat peta kekuatan partai di setiap daerah.

Daerah, tambah anggota Komisi III DPR itu, memiliki kriteria sendiri-sendiri. Pertama, daerah yang mana NasDem hanya menjadi pendukung pasangan tertentu. Kedua, daerah yang mana NasDem bisa mengusung pasangan. Ketiga, daerah yang mana NasDem bisa mencalonkan kadernya. Artinya kader NasDem bisa menjadi calon kepala daerah. "Kami sedang memetakan daerah-daerah itu dalam menyongsong pilkada itu,’’  kata Rio di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). Sejauh
Selengkapnya...

Tuesday, 27 January 2015

KPK Harus Beri Contoh tak Ada Kekebalan Hukum

JAKARTA (27 Januari): Wacana pemberian hak imunitas (kekebalan) hukum kepada pimpinan KPK selama masa bertugas ditentang Wakil Presiden Jusuf Kala. Isu hak imunitas tersebut mencuat setelah Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka.

"Siapa saja akan kebal hukum selama dia mengambil tindakan yang benar. Sebaliknya siapa saja akan salah selama membuat kesalahan. Itulah persamaan di muka hukum, ‘’ kata Kalla di Kantor Wapres, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/1). Menurut JK tidak ada kekebalan hukum bagi  seseorang melakukan kesalahan di mata hukum. Jika ada kesalahan, tindakan yang diambil harus sesuai hukum, tak ada kekebalan mutlak. JK menegaskan, Presiden saja
Selengkapnya...

1
2
3
4
5
6
>
»