News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

  • Islah Golkar Buka Masalah Baru

    JAKARTA (30 Mei): Dua kubu Partai Golkar, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie ahirnya menandatangani kesepakatan islah di kediaman resmi Wapres Jusuf Kalla, di Jakarta, pada Sabtu, (30/5).

     Kalla yang mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menjadi mediator untuk mendamaikan kedua kubu. Saat untuk sementara agar Partai Golkar bisa mengikuti pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2015. Sedangkan proses hukum di pengadilan terus berjalan untuk menentukan siapa yang berhak memimpin Golkar. Saat ini pemerintah mengakui DPP Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Namun, Ketua Populi Center Nico Harjanto menilai islah Golkar justru membuka peluang munculnya
    Selengkapnya...

  • KPU Persilakan BPK Audit Dana Pilkada

    JAKARTA (30 Mei): Komisi Pemilihan Umum (KPU) merasa bingung dengan permintaan DPR agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit KPU.

    "Kami belum tahu apa yang dimaksud oleh DPR, tentu DPR yang bisa menjelaskan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Sabtu (30/5). Menurut Husni, anggaran pilkada serentak masuk dalam APBD. Dia malah mengapresiasi BPK, bila mau mengaudit 269 daerah yang bakal melakukan pilkada serentak itu. "Kalau BPK mau melakukan audit terhadap 269 daerah itu, ya sangat bagus. Jadi lebih awal diaudit," ujarnya. Dengan begitu, menurut Husni, pihaknya bisa mendapatkan data lebih awal dan bisa
    Selengkapnya...

  • DPR Dinilai Intimidasi KPU

    JAKARTA (30 Mei): Desakan DPR agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan upaya lain dari manuver DPR untuk melanggengkan revisi UU Pilkada.

    Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus berpendapat DPR menggunakan kewenangannya untuk mendesak BPK mengaudit KPU lantaran usulan revisi UU Pilkada belum dapat digolkan. “Saya kira memang ada hubungan causalitas yang tak bisa disangkal dalam membaca desakan Komisi II DPR agar BPK mengaudit KPU,” ujar dia ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/5). Dia mengganggap desakan DPR kepada BPK untuk mengaudit KPU nampak seperti sesuatu yang
    Selengkapnya...

  • Rakyat Papua Apresiasi Menteri Agraria

    YOGYAKARTA (29 Mei): Majelis Rakyat Papua (MRP) mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait kebijakan sertifikat komunal bagi kelompok masyarakat adat.

    "Ini (sertifikat komunal) sebuah pengakuan negara terhadap masyarakat Papua," kata Ketua MRP Provinsi Papua Barat Vitalis Yumte di Yogyakarta, Jumat (29/5). Vitalis mengatakan program sertifikasi komunal dapat menjaga martabat sebuah Bangsa Indonesia terhadap rakyat Papua. Dia menuturkan Kementerian ATR/BPN akan membentuk tim dari BPN setempat bersama pemerintah daerah guna memverifikasi jumlah suku dan lahan tanah yang di tempati kelompok adat. Vitalis berharap kebijakan
    Selengkapnya...

  • KLHK Ingin Pertahankan Tren Positif

    JAKARTA (29 Mei): Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar resmi memiliki perpanjangan tangan dalam wujud 13 pejabat eselon 1. Dia menyatakan, dengan pelantikan para pejabat tersebut, resmi pula bersatunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dalam satu wadah.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan KLHK), kata Siti saat pelantikan para pejabat tersebut di Jakarta, Jumat (29/5),  mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu berarti kedua kementerian tersebut mencapai tiga target yakni tidak ada tindakan melawan hukum, tidak ada transaksi tersembunyi, dan tertib dalam mengelola anggaran. "Kita harus pertahankan tren positif itu, apalagi dengan menyatunya kedua kementerian ini,
    Selengkapnya...

Friday, 29 May 2015

Ahok Mengaku Didukung NasDem Maju 2017

JAKARTA (29 Mei): Masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan berakhir pada 2017. Dia pun masih ingin maju lagi menjadi orang nomor satu di Ibu Kota Negara ini jika warga masih menghendakinya

Ahok yang kini tidak berpartai setelah keluar dari Gerindra pada tahun 2014 lalu, mengaku didukung Partai NasDem untuk kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilgub 2017. Walau NasDem mendukungnya maju lagi, dia tetap melihat terlebih dahulu reaksi dukungan warga Jakarta terhadapnya. Ahok memang tercatat sebagai deklarator ormas Nasional Demokrat yang didirikan Surya Paloh dan sampai sekarang mengaku masih memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum Partai NasDem
Selengkapnya...

Friday, 29 May 2015

Presiden Legowo Jika Timnas Sepak Bola Absen

JAKARTA (29 Mei): Presiden Joko Widodo menyatakan siap legowo jika tim nasional sepak bola Indonesia harus absen sementara di kancah internasional. Bagi Presiden, terpenting saat ini ialah membangun prestasi besar di masa mendatang.

Komentar Jokowi itu terkait adanya ancaman federasi tertinggi sepak bola dunia, FIFA yang akan memberikan keputusan apakah akan menjatuhkan sanksi bagi Indonesia pada hari ini, Jumat (29/5), sehubungan dengan konflik yang terjadi antara PSSI dengan Kemenpora. "Saya yakin setelah pembenahan ini selesai prestasi sepak bola kita terus merangkak naik," kata Presiden di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (29/5), seperti dikutip dari situs resmi Setkab.go.id. Soal kisruh PSSI dan
Selengkapnya...

Thursday, 28 May 2015

Menteri Agraria Minta AP II Jangan Seenaknya Sendiri

JAKARTA (28 Mei): Terkendalanya pembebasan lahan pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (BSH) yang berlarut hingga lima tahun, karena rumitnya pembebasan lahan yang dilakukan PT Angkasa Pura II (AP II), selaku pengelola bandara internasional tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan itu saat hadir di acara Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Tangerang Banten, Kamis (28/5).  Dia meminta, pihak PT AP II membeli lahan warga dengan harga wajar, tidak seenaknya sendiri atau menggunakan harga NJOP (nilai jual objek pajak).  “PT AP II jangan pernah memandang lahan itu akan diberikan masyarakat kepada PT AP II, tetapi harus membelinya dengan harga yang wajar atau sesuai
Selengkapnya...

Thursday, 28 May 2015

Menteri Agraria Minta AP II Jangan Seenaknya Sendiri

JAKARTA (28 Mei): Terkendalanya pembebasan lahan pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta (BSH) yang berlarut hingga lima tahun, karena rumitnya pembebasan lahan yang dilakukan PT Angkasa Pura II (AP II), selaku pengelola bandara internasional tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan itu saat hadir di acara Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Tangerang Banten, Kamis (28/5).  Dia meminta, pihak PT AP II membeli lahan warga dengan harga wajar, tidak seenaknya sendiri atau menggunakan harga NJOP (nilai jual objek pajak).  “PT AP II jangan pernah memandang lahan itu akan diberikan masyarakat kepada PT AP II, tetapi harus membelinya dengan harga yang wajar atau sesuai
Selengkapnya...

Thursday, 28 May 2015

Surya Sambut Kunjungan Presiden BFSU

JAKARTA (28 Mei): Chairman Media Group, Surya Paloh menyambut hangat kunjungan Presiden Beijing Foreign Studies University (BFSU) Peng Long dan rombongan di Gedung Metro TV, Jakarta, Kamis (28/5).

Kedatangan delegasi BFSU merupakan kunjungan balasan setelah kampus bergengsi di Tiongkok itu menganugerahkan gelar Honorary Profesorship (Profesor Kehormatan) kepada Surya Paloh, 10 September 2014. Surya Paloh sebagai pemimpin Media Group dinilai berperan menjembatani hubungan Indonesia dengan Cina menjadi lebih baik. Dalam acara ramah tamah dan jamuan makan siang itu, Surya yang juga Ketua Umum Partai NasDem itu menyatakan kunjungan BFSU merupakan kehormatan dan mempererat hubungan
Selengkapnya...

1
2
3
4
5
6
>
»