News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

  • Mendagri Instruksikan Pemda Terapkan e-Budgeting

    JAKARTA (27 April): Untuk menghindari penyelewengan APBD baik oleh oknum anggota DPRD terlebih oleh oknum kepala daerah yang akan maju dalam pilkada serentak, Kementerian Dalam Negeri mengantisipasi dengan menginstruksikan setiap pemerintah daerah untuk menerapkan e-budgeting dan e-auditing secara bertahap mulai tahun ini.

    Hal tersebut agar APBD yang digunakan oleh daerah tepat sasaran serta akuntabel. Mendagri Tjahjo Kumolo menilai program tersebut selain bermanfaat mencegah penyelewengan dana APBD juga bermanfaat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerah. "Kami ingin tanggung jawab keuangan di tahun 2015, rapornya tidak merah. Tahun kemarin (2014) hanya 36% daerah yang mampu mempertanggung jawabkan keuangan daerahnya" ujar Mendagri Tjahjo Kumolo seusai Upacara
    Selengkapnya...

  • Polisi Geledah Ruang Haji Lulung di DPRD DKI

    JAKARTA (27 April): Pihak kepolisian menggeledah ruangan kerja Abraham Luggana atau Haji Lulung dan Fahmi Zulfikar di DPRD DKI terkait kasus UPS UPS (Uninterruptible Power Supply) pada Senin (27/4) . Hal itu disampaikan Kasubdit V Dittipidkor Bareskrim Polri Kombes Muhammad Ikram.

    "Penggeledahan di Ruang Fahmi Zulfikar dan Ruang Haji Lulung," kata Ikram ketika dihubungi wartawan, Senin (27/4). Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB. Penyidik Bareskrim Polri juga menggeledah sekretariat komisi yang membidangi pendidikan, yakni Sekretariat Komisi E. Haji Lulung dan Fahmi Zulfikar seharusnya diperiksa Bareskrim Polri hari Senin ini. Namun karena alasan mendesak, keduanya absen. Pihak kepolisian belum tahu kapan akan kembali memanggil dua anggota
    Selengkapnya...

  • Jaksa Agung: Buktikan Hakim Disuap

    JAKARTA (27 April): Para terpidana mati yang menunggu eksekusi terus melakukan upaya penundaan atau bahkan pembatalan eksekusi. Salah satunya yang dilakukan kuasa hukum dua terpidana mati kasus Bali Nine yakni Andre Chan dan Muyran Sukumaran, warga negara Australia.

    Kuasa hukum Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengatakan hakim yang mengadili perkara keduanya di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali telah disuap. Namun Jaksa Agung HM Prasetyo tak ambil pusing dengan tuduhan itu. Menurut dia, daripada berspekulasi lebih baik kuasa hukum membuktikan pernyataan tersebut. "Ya silahkan buktikan saja. Jadi jangan cuma pengacara menyebut seperti itu. Semua proses kan sudah berjalan. Dari pengadilan negeri, banding sampai kasasi semuanya sudah. Kenapa baru di
    Selengkapnya...

  • Pilkada Serentak Tetap meski tanpa Golkar dan PPP

    JAKARTA (27 April): Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak akan tetap dilaksanakan meskipun Partai Golkar maupun PPP hingga kini belum juga menyelesaikan permasalahan internal mereka.

    "Masa kalau satu tahun tidak kelar. Memangnya tidak pilkada setahun gara-gara itu, kan tidak," ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (27/4). JK menjelaskan, pendaftaran untuk calon kepala daerah akan dimulai pada Juli 2015. Lebih tepatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran pada 22-24 Juli 2015. Sebelum tenggat waktu tersebut, baik Golkar maupun PPP sudah harus menyelesaikan sengketa yang terjadi. "Mau gimana? Kaya mobil jalan kalau enggak ada
    Selengkapnya...

  • Baleg Usul Kurangi Waktu Reses DPR

    JAKARTA (27 April): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengusulkan agar waktu reses DPR diperpendek agar target pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bisa tercapai

    "Salah satunya masa reses. Reses tetap 5 kali, tapi waktunya diperpendek. Misalnya saat reses, waktunya 1 bulan, kemudian diperpendek menjadi 2 minggu dan betul-betul dimaksimalkan sehingga tidak ada hal-hal yang dirugikan. Komunikasi dengan konstituen tidak terganggu, semakin sering bertemu konstituen semakin bagus, di sisi lain tugas-tugas sebagai alat kelengapan dewan bisa dimaksimalkan," kata Firman di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (27/4). Ia mengatakan, perubahan waktu
    Selengkapnya...

Monday, 27 April 2015

Bareskrim Panggil Haji Lulung dan Fahmi

JAKARTA (27 April): Bareskrim Polri menjadwalkan memeriksa pimpinan dan DPRD DKI Jakarta yakni Abraham Luggana atau Haji Lulung (PPP) dan Fahmi Zulfikar (Hanura) pada Senin (27/4) terkait kasus pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply ) atau penyedia daya listrik pada tahun 2014.

"Haji Lulung dan Fahmi kita periksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi UPS," kata Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wijagus, Senin (27/4). Namun, kedua anggota dewan tersebut dipastikan tidak bisa menghadiri pemeriksaan karena ada acara penting yang tidak mungkin ditinggal. Belum diketahui kapan keduanya dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. Polri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus UPS, yakni Alex Usman dan Zulkifli Soleman. Polisi pun sudah
Selengkapnya...

Monday, 27 April 2015

Saksi Ahli Sebut Agung Laksono Sah

JAKARTA (27 April): Saksi ahli dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyidangkan kasus gugatan kubu Aburizal Bakrie terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kubu Agung Laksono, menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) adalah sah, bulat serta final dan mengikat.

Saksi ahli yang memberikan kesaksian di PTUN Jakarta, Senin (27/4) adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan. Maruarar yang diajukan sebagai saksi ahli oleh Menkumham mengatakan putusan MPG sudah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. "Kewenangan Mahkamah Partai untuk menyelesaikan sengketa internal. Dan salah satu yang pokok adalah kalau di dalam sebuah kepengurusan tidak dicapai keputusan, makah putusan Mahkamah Partai itu final dan
Selengkapnya...

Saturday, 25 April 2015

Rekomendasi Komisi II Berpotensi Langgar UU

JAKARTA (25 April): Rekomendasi Komisi II DPR yang menyebutkan bahwa partai politik yang mempunyai kepengurusan kembar yang berhak ikut pemilihan kepala daerah serentak didasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpotensi melanggar ketentuan yang ada.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Arsul Sani menjelaskan pada Pasal 115 UU PTUN disebutkan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. “ Tampaknya usulan itu tidak memperhatikan ketentuan yang ada dalam UU PTUN,” katanya di Jakarta, Sabtu (25/4). Menurut dia, keputusan pengadilan terakhir belum berkekuatan hukum tetap sebagai legalitas kepengurusan parpol. Jika
Selengkapnya...

Saturday, 25 April 2015

NasDem Banten Gelar Festival Batu Akik

JAKARTA (25 April): Untuk meningkatkan potensi dan mendongrak perekonomian daerah Banten, khususnya Tangerang Selatan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Banten, menggelar festival batu akik pada Sabtu (25/4).

Dalam kegiatan yang dibuka Ketua Umum Kadin Banten, Jayabaya itu, DPW NasDem juga mendatangkan ahli batu mulia nasional, Warli Latumena dan Alamsyah, guna melakukan pengujian dan penilaian terhadap sejumlah peserta festival. Hasil penilain dua juri ahli batu mulia tersebut memutuskan juara satu dan dua di raih H Nunung, asal Rangkas Bitung, Lebak, Banten dengan batu kalimaya hitam (black Oval). Sedangkan juaran tiga, diraih Andre Somanegara alias Black, warga Lengkong Karya, Serpong
Selengkapnya...

Saturday, 25 April 2015

Presiden Koroma Kunjungi Partai NasDem

JAKARTA (24 April): Presiden Sierra Leone, Afrika, Ernest Bai Koroma yang merupakan salah satu peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 mengungjungi kantor Partai NasDem di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/4).

Kedatangan Presiden Koroma beserta rombongan setelah mengikuti acara penutupan Peringatan 60 Tahun KAA di Bandung, Jawa Barat, diterima langsung Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Saat menerima rombongan Presiden Koroma itu, Surya Paloh didampingi Ketua Dewan Advokasi Hukum Partai NasDem OC Kaligis, Ketua Fraksi NasDem di DPR RI Victor Bungtilu Laiskodat serta anggota DPR dari Partai NasDem Kurtubi. Menurut Kurtubi, Koroma tertarik dengan sepak terjang Partai NasDem yang diawal
Selengkapnya...

1
2
3
4
5
6
>
»