News

Sebagai bangsa, kini kita telah merdeka. Hindarkan politik pecah belah layaknya penjajah memperlakukan kita ratusan tahum silam.

  • Kekosongan Jabatan Mendagri, Daerah Terhambat

    JAKARTA (24 Oktober): Kekosongan menteri mengakibatkan pengesahan surat-surat keputusan terkait jalannya pemerintahan di daerah terhambat, kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan.

    "Dalam hal tertentu, ada kewenangan atributif Menteri yang tidak bisa dilimpahkan ke Sekjen, Dirjen, atau Irjen. Jadi harus menunggu menteri baru, seperti penandatanganan SK penjabat kepala daerah, SK pimpinan DPRD, SK EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dan evaluasi APBD," katanya di Jakarta, Jumat, (24/10). Jika terdapat kekosongan penjabat kepala daerah maka harus ditunjuk penjabat yang akan menjalankan tugas-tugas kepala daerah dan surat keputusan
    Selengkapnya...

  • Ical Temui Kalla di Istana Wapres

    JAKARTA (24 Oktober): Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, seusai shalat Jumat (24/10).

    Ical datang ke Kantor Wapres sekityar pukul 12.50 WIB dan langsung diterima Jusuf Kalla di ruang kerjanya. Sesaat kemudian mereka duduk bersama di ruang kerja Jusuf Kalla dan melakukan obrolan ringan dan selanjutnya makan siang bersama. Sebelum JK dan Aburizal makan siang bersama, wartawan yang meliput kedatangan Ical dipersilahkan keluar ruangan. Belum diketahui agenda yang dibicarakan JK dan Ical.  Menurut Antaranews.com, hadir pula dalam pertemuan itu Ketua DPP Golkar Fuad
    Selengkapnya...

  • Jokowi Kembali Minta Rekomendasi KPK

    JAKARTA (24 Oktober): Presiden Joko Widodo kembali meminta rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap nama-nama pengganti calon menteri yang dinilai mempunyai catatan merah dan kuning oleh lembaga antikorupsi tersebut.

    "Kami mengulang lagi untuk menyampaikan ke KPK," kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10) malam seperti dilaporkan Antaranews.com. Menurut dia, hingga kini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari KPK, serta balasan dari DPR terkait dengan surat pertimbangan pengubahan nomenklatur kementerian. Ia mengemukakan, balasan terhadap beberapa hal tersebut juga masih belum dapat dipastikan kapan diterimanya. Presiden bahkan
    Selengkapnya...

  • Jokowi Diharap Percaya Diri Susun Kabinet

    JAKARTA (23 Oktober): Mantan Penasihat Tim Transisi KH Hasyim Muzadi menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk "menegakkan kepala" atau percaya diri dengan hak prerogatif yang dimilikinya dalam menyusun kabinet.

      "Pendapat saya, perhatikan KPK dengan saran-sarannya sekaligus tegakkan kepala sebagai Kepala Negara, agar ada keseimbangan antara warning atau peringatan keras KPK tentang korupsi seorang menteri dan praduga tak bersalah atau presumption of innocence," kata Hasyim di Jakarta, Kamis, (23/10). Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan perlu ada keseimbangan antara upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan prerogratif Presiden dalam menyusun
    Selengkapnya...

  • Pengumuman Kabinet Menunggu Tanggapan DPR

    JAKARTA (23 Oktober): Presiden Joko Widodo akhirnya menyelesiakan nama-nama menteri yang bakal mengisi kabinet pemerintahannya. Namun demikian, pengumuman susunan kabinet tersebut baru dilakukan setelah menerima tanggapan DPR terkait struktur kementerian yang diusulkannya.

    "Nama sudah 99% final. Kalau pengumumannya mempertimbangkan etika hubungan kelembagaan karena ada surat yang sudah dilayangkan Pak Jokowi ke DPR," kata Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, (23/10). Andi menyebutkan, ada 34 nama yang sudah dihubungi Jokowi untuk mengisi 34 pos kementerian. Dari seluruh nama tersebut ada yang mengikuti fit and proper test, ada yang hanya diminta kesediaannya oleh Jokowi. "Ada beberapa nama yang Pak
    Selengkapnya...

Thursday, 23 October 2014

DPR Proses Surat Presiden Jokowi

JAKARTA (23 Oktober): DPR mulai memproses surat Presiden Joko Widodo mengenai nomenklatur kementerian. Menurut Ketua DPR Setya Novanto, surat Presiden tersebut sudah dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (23/10) pagi untuk dibacakan, kemudian pada pukul 14.00 WIB, surat tersebut dibawa ke rapat Pengganti Bamus untuk dibahas dengan fraksi-fraksi DPR.

Setelah dibahas di rapat Pengganti Bamus, menurut rencana, pada Senin (27/10), surat tersebut kembali dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi keputusan DPR. Pada hari itu juga, Pimpinan Dewan akan mengirimkan persetujuan DPR tersebut kepada Presiden Jokowi. ‘’Jadi, meskipun alat-alat kelengkapan Dewan belum terbentuk karena ada beberapa fraksi yang belum mengirimkan nama, kita terus bekerja. DPR mensupport pemerintahan Jokowi dengan sepenuh hati. Rencananya Senin
Selengkapnya...

Thursday, 23 October 2014

Presiden Pasti Hati-Hati Pilih Menteri

JAKARTA (23 Oktober): Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pengumuman susunan kabinet tidak bisa dilakukan secepat mungkin karena pemerintah berhati-hati memilih calon menteri.

"Kita harus bisa memilih menteri yang bebas masalah dan kredibel. Jangan sampai memilih menteri yang ternyata bermasalah tapi harus profesional sehingga harus hati-hati," katanya kepada pers di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (23/10). "Tidak ada untuk kepentingan tertentu tapi harus untuk kepentingan bersama dan masyarakat," katanya seperti dilaporkan Antaranews.com. Ia menjelaskan, seluruh calon menteri disaring dengan ketat dan namanya disampaikan ke Komisi
Selengkapnya...

Thursday, 23 October 2014

Jokowi Harus Jaga Optimisme Masyarakat

YOGYAKARTA (23 Oktober): Presiden Joko Widodo perlu memastikan bahwa kabinetnya akan mampu menerjemahkan dan menjaga optimisme masyarakat terhadap pemerintahannya lima tahun ke depan, kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati.

"Arsitektur kabinet Jokowi cukup penting untuk dipastikan mampu menerjemahkan harapan masyarakat, sehingga perlu pertimbangan yang matang dalam memilih orangnya," kata Mada di Yogyakarta, Rabu, (22/10). Menurut pengajar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini, sebelum mengumumkan kabinet atau nama-nama menterinya, Presiden Jokowi sebaiknya memberikan penjelasan mengenai program jangka pendek dan menengah terlebih dahulu. Program itu, kata dia, kemudian
Selengkapnya...

Thursday, 23 October 2014

Presiden Jokowi Panggil Lagi Sejumlah Politisi

JAKARTA (23 Oktober): Presiden Joko Widodo belum merampungkan susunan kabinetnya. Hari Kamis (23/10), Presiden kembali memanggil sejumlah nama ke Istana Kepresidenan.

Di antara yang dipanggil adalah mantan penasehat Tim Transisi, Luhut Panjaitan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar, Hanif Dhakiri dan Nasir, serta Direktur Utama Susi Air Susi Pudjiatuti. Selain itu ada pula politisi Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan, Enggartiasto Lukito dan Siti Nurbaya. Mereka juga tidak mau berkomentar terkait kabinet yang tengah disusun oleh Presiden Joko Widodo. "Kita ngobrol saja, tentang penerbangan, pariwisata, perikanan tentang apa
Selengkapnya...

Thursday, 23 October 2014

Jokowi tidak akan Pilih Plagiator Jadi Menteri

JAKARTA (23 Oktober): Anggota DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan memilih calon menteri yang melakukan pelanggaran akademik, seperti menerima suap saat membimbing mahasiswa atau menjiplak karya ilmiah (plagiasi).

"Ya ini masukan yang bagus. Tentunya Pak Jokowi tidak akan memilih orang yang melakukan pelanggaran seperti menerima suap saat disertasi atau plagiasi. Itu sudah melanggar etika, profesi ," kata Hendrawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (23/10). Menurut dia, menerima suap saat membimbing mahasiswa dan melakukan plagiasi adalah cacat integritas. "Kami sudah sampaikan kepada Pak Jokowi soal tersebut. Karena salah satu syarat menjadi menteri adalah memiliki integritas,
Selengkapnya...

1
2
3
4
5
6
>
»